RISALAH NU ONLINE, JAKARTA – Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (PP IPPNU) akan menerapkan sistem pemilihan ketua umum secara terbuka dalam Kongres XX mendatang. Kesepakatan ini menjadi salah satu keputusan penting yang dihasilkan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) IPPNU yang dibuka di Gedung PBNU Jakarta pada 11 Juli dan dilanjutkan ke Kepulauan Seribu pada 12–13 Juli lalu.
Ketua Bidang Organisasi PP IPPNU sekaligus Ketua Steering Committee (SC) Rapimnas, Nirma Aini Masfufah menjelaskan bahwa sistem terbuka memungkinkan setiap kader IPPNU yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum. Proses ini akan diatur secara resmi melalui pembentukan Komite Pencalonan yang bertugas menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi data bakal calon.
“Sistem pencalonan ketua umum yang terbuka artinya IPPNU Pusat mungkin akan membuat sebuah Komite Pencalonan Ketua Umum untuk membuka pendaftaran bakal calon, dilakukan proses verifikasi data dan lain sebagainya,” kata Nirma kepada Risalah NU pada Senin, (14/07/25)
Sistem terbuka ini diharapkan menghadirkan iklim demokrasi yang lebih sehat dalam tubuh organisasi sekaligus memberi kesempatan lebih luas bagi kader potensial di seluruh Indonesia. “Sehingga siapapun kader IPPNU Indonesia yang memenuhi syarat yang ada bisa mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketua umum PP IPPNU nantinya yang akan dipilih dalam Kongres ke-XX,” ujar Nirma.
Selain soal pemilihan ketua umum, Rapimnas IPPNU juga menyepakati empat hal penting lainnya. Pertama, Kongres XX IPPNU ditetapkan maksimal dilaksanakan pada Januari 2026, mengingat masa jabatan kepengurusan saat ini akan berakhir pada Desember 2025. Kedua, forum merekomendasikan tiga provinsi sebagai calon tuan rumah Kongres, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Jawa Tengah. Ketiga, jumlah peserta Kongres dari masing-masing PW, PCI, dan PC ditetapkan tiga orang. Keempat, seluruh PW yang hadir juga telah menandatangani komitmen bersama untuk menjaga kondusivitas Kongres mendatang. (Anisa).