RISALAH NU ONLINE, JAKARTA – Jaringan GUSDURian menilai Kapolri gagal bertanggung jawab atas berulangnya tindakan represif yang dilakukan korps bhayangkara terhadap para demonstran. Senior Advisor GUSDURian, Savic Ali, menegaskan bahwa Kapolri seharusnya mundur sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik atas kegagalan tersebut.
“Di banyak negara, pejabat yang gagal bertanggung jawab memilih mundur. Itu akan menjadi teladan yang baik bagi bangsa ini,” kata Savic dalam Konferensi Pers GUSDURian di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, pada Minggu (31/8/2025).
Menurut Savic, mundurnya seorang pimpinan jika tak mampu menjaga keamanan nasional, maka akan menjadi contoh yang baik.
“Tetapi kalau tidak, berarti harus ada pergantian kepemimpinan. Kita tidak bisa berharap ada perubahan kalau tidak ada yang berubah dari dalam kepolisian,” tambahnya.
Ia menekankan, demonstrasi yang terus berulang sejak beberapa tahun terakhir tidak menunjukkan adanya perbaikan sikap dari institusi kepolisian.
“Kekerasan aparat, termasuk kasus penabrakan dan pelindasan demonstran oleh kendaraan polisi yang sempat viral, disebut sebagai bukti hilangnya sense of reality pejabat publik terhadap penderitaan warga,” jelasnya.
Meski begitu, Savic mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi tindakan anarkis seperti pembakaran dan penjarahan dan menekankan bahwa seruan menahan diri juga harus ditujukan pada pejabat publik dan aparat bersenjata, bukan hanya kepada demonstran.
Savic juga mengkritik pernyataan Presiden yang menyerukan penindakan tegas terhadap demo anarkis, menurutnya pernyataan itu bisa menjadi sinyal pembenaran kekerasan aparat terhadap aksi yang sebenarnya damai.
“Secara normatif tidak salah, tapi di lapangan sering kali gas air mata ditembakkan sebelum ada kerusakan. Itu membuat demonstrasi bergeser menjadi rusuh. Kalau seruan hanya diarahkan pada rakyat yang marah, itu tidak efektif dan menimbulkan rasa ketidakadilan,” jelasnya.
Savic menegaskan perlunya melihat akar persoalan, bukan hanya gejala di permukaan. Sebab aksi protes merupakan hak konstitusional rakyat untuk menyuarakan ketidakadilan dan pejabat publik seharusnya merespons dengan kebijakan yang berpihak, bukan dengan represifitas.
Warga Tahan Diri
Ia juga mengimbau warga untuk menahan diri dan tidak terpancing untuk melakukan kekerasan hingga penjarahan. Pihaknya mendukung aspirasi massa yang meminta pencabutan tunjangan DPR. Namun, ia juga meminta masyarakat untuk tidak terpancing provokasi dari pihak-pihak tak bertanggung jawab.
“Dan kita mendukung warga yang memang menyatakan kekecewaannya terhadap keangkuhan yang dilakukan oleh DPR tetap kita juga menghibur bahwa tujuan kita adalah Indonesia yang lebih baik,” kata Savic.
Gusdurian, kata dia, juga mengajak untuk semua yang terlibat, agar bisa menahan diri dan tidak terlibat dalam tindakan-tindakan seperti pembakaran dan penjarahan.
Meski begitu, Gusdurian juga meminta pemerintah, DPR, dan aparat berbenah. Mereka meminta Presiden Prabowo Subianto menghentikan represi dalam penanganan unjuk rasa.
“Menuntut Prabowo melakukan reformasi Polri dan mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas tindak kekerasan yang terus terjadi,” ucap Gusdurian dalam pernyataan resmi. (Anisa/rls).