RISALAH NU ONLINE, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat tinggi negara dalam sebuah upacara di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (8/10/2025).
Sorotan utama acara ini adalah pembentukan badan baru, Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN), yang merupakan konsekuensi dari revisi Undang-Undang BUMN. Dony Oskaria, yang sebelumnya menduduki posisi Wakil Menteri BUMN, resmi diangkat menjadi Kepala BP BUMN. Ia akan dibantu oleh Aminuddin Ma’ruf dan Tedi Bharata, yang dilantik sebagai Wakil Kepala. Sebelum memimpin pengucapan sumpah jabatan, Presiden Prabowo terlebih dahulu memastikan kesediaan ketiganya untuk disumpah sesuai dengan agama masing-masing.
“Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,”
ucap Prabowo mendiktekan sumpah jabatan di Istana Negara yang diikuti oleh para pejabat terlantik.
Tokoh lainnya yang dilantik antara lain, Ahmad Wijaya Agus kini (Wakil Menteri Dalam Negeri) dan Benjamin Paulus Octavianus (Wakil Menteri Kesehatan). Pada tingkat lembaga negara, Anggito Abimanyu dipercaya memimpin Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Untuk memimpin wilayah Papua, Presiden Prabowo menetapkan Mathius D. Fakhiri sebagai Gubernur dan Aryoko Alberto Rumaroken sebagai Wakil Gubernur untuk periode 2025-2030. Selain itu, Velix Wanggai dikukuhkan sebagai Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, yang akan bekerja sama dengan sembilan anggota lainnya. Pelantikan juga mencakup penunjukan Dirgayuza Setiawan dan Agung Gumelar Saputra sebagai Asisten Khusus Presiden.
Acara yang dihadiri oleh sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Ketua DPR RI Puan Maharani ini, berlangsung dengan berdasar pada beberapa Keputusan Presiden.
Pembentukan BP BUMN sendiri mengemuka setelah DPR RI menyetujui revisi UU BUMN, yang mengubah bentuk Kementerian BUMN menjadi sebuah badan pengatur. Terkait hal ini, Puan Maharani sebelumnya telah mengingatkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara BP BUMN sebagai regulator dan Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai operator.
Ekalavya