RISALAH NU ONLINE, JAKARTA – Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Republik Indonesia Dr. Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) mengatakan bahwa pengelolaan haji yang efektif memerlukan tata kelola kelembagaan yang kuat. Demikian dikatakannya saat memberi sambutan pada 7th International Hajj Fund Forum pada pameran ISEF 2025 di JIExpo, Jakarta, Rabu (8/10).
7th International Hajj Fund Forum mengusung tema “Peran Indonesia sebagai Pemimpin Global dalam Pengelolaan Haji: Menyeimbangkan Kesejahteraan Jamaah dan Keberlanjutan Ekonomi”. Sejumlah tokoh, pengusaha dan pejabat negara serta ribuan masyarakat ikut meramaikan acara tersebut.
Dikatakan Gus Irfan, kerangka tata kelola kelembagaan yang kuat berarti memastikan bahwa setiap rupiah dan setiap sumber daya dikelola secara transparan untuk kepentingan jamaah haji. ”Sebuah amanah yang harus dijalankan dengan integritas dan inovasi,” jelas Cucu pendiri NU ini.
Menurut Gus Irfan, bahwa setiap tahun, jamaah Haji dan Umrah Indonesia menghabiskan sekitar 60 triliun rupiah, atau sekitar 3,6 miliar dolar AS untuk keperluan haji dan umroh ke Arab Saudi.
”Kami mengundang para mitra dan pemangku kepentingan di forum ini untuk bersama-sama menjajaki peluang pasar di Arab Saudi, agar belanja jamaah tersebut juga dapat memberikan manfaat bagi petani, peternak, dan pelaku industri dalam negeri,” jelasnya.
Keberlanjutan ekonomi juga berarti menemukan keseimbangan antara pemanfaatan dana Haji yang optimal dengan penyediaan layanan yang berkualitas tinggi. Semua memahami bahwa layanan yang lebih baik membutuhkan biaya yang lebih besar. ”Oleh karena itu, perlu sinergi dalam pengelolaan dana Haji — di mana sisi pasokan (yang diwakili oleh BPKH) dan sisi permintaan (yang diwakili oleh Kementerian Haji dan Umrah) bekerja sama secara bertanggung jawab untuk memberikan layanan terbaik dengan biaya yang wajar,” ungkap Gus Irfan.
Lebih dari itu, kata Gus Irfan, haji bukan hanya kewajiban ibadah, melainkan juga ekosistem ekonomi yang mendorong penciptaan lapangan kerja, inovasi, dan investasi. Melalui optimalisasi pengeluaran, kemitraan lokal, serta pengembangan ekonomi Haji, Indonesia berupaya memastikan bahwa operasional Haji berjalan efisien sekaligus berkelanjutan secara ekonomi. ”Keberhasilan ekonomi dalam konteks ini berarti setiap investasi memperkuat kualitas layanan dan ketahanan nasional,” jelasnya.
Gus Irfan mengakui bahwa ekosistem ekonomi haji saat ini belum optimal. Asrama haji, misalnya, perlu ditransformasikan menjadi hotel haji agar dapat meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta melibatkan lebih banyak usaha kecil dan menengah. Begitu pula dengan ekspor bahan pangan ke Arab Saudi yang masih menghadapi kendala, meskipun Indonesia telah mencapai swasembada beras.
”Tantangan seperti standar pestisida harus diatasi agar produk kita memenuhi regulasi Internasional,” urainya.
Terkait pembangunan pondok haji, kata Gus Irfan, tahun ini, pihaknya telah memulai pembangunan Indonesia Hajj Village di Arab Saudi. ”Kami berharap, dengan adanya Hajj Village ini, perputaran uang jamaah Indonesia dapat tersentralisasi di sana, sekaligus memperkuat kehadiran produk dan layanan Indonesia di tanah suci,” harap Gus Irfan. (hud)
