RISALAH NU ONLINE, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak evaluasi menyeluruh terhadap stasiun televisi Trans7 usai audiensi dengan Himpunan Alumni Santri Lirboyo (Himasal), Kamis (16/10/2025). Audiensi yang dihadiri pimpinan komisi dan perwakilan lembaga penyiaran itu membahas tayangan Xposed Uncensored yang dinilai melecehkan martabat pesantren.
Perwakilan Himasal secara tegas menyampaikan tujuh tuntutan.
“Jadi kedatangan kami sekali lagi ini menuntut dengan seadil-adilnya untuk dunia pendidikan yang namanya pesantren,” tegas Ketua Himasal Jabodetabek, Agus Salim.
Tuntutan utama mencakup pemeriksaan terhadap Trans7, investigasi KPI terhadap proses produksi dan penghentian program Xposed Uncensored, serta penyusunan pedoman penyiaran yang melindungi lembaga keagamaan.
Dukungan kuat dari DPR disampaikan Anggota Komisi VIII, Maman Imanulhaq. Ia menilai tayangan ini bukan sekadar kesalahan teknis, tetapi mencerminkan rendahnya etika jurnalistik.
“Prinsip-prinsip dasar jurnalistik sudah dilanggar dan melakukan cherry picking. Narasi dibuat dulu, baru dicari penguatnya,” tegas Maman.
Anggota Komisi X DPR, Habib Syarif Muhammad, menambahkan bahwa persoalan ini telah melukai hati jutaan santri.
“Saya tidak yakin Trans7 tidak punya tim untuk memverifikasi materi tayangan. Ini jelas sangat supersensitif,” ujarnya. Ia mendesak KPI untuk membuat catatan resmi dan rekomendasi tindak lanjut.
Sebagai bentuk tanggung jawab, Direktur Utama Trans7, Atiek Nur Wahyuni, menyampaikan permohonan maaf.
“Kami juga memohon maaf kepada segenap kiai, para pengasuh, santri, dan seluruh keluarga besar pondok pesantren di Indonesia,” jelasnya, seraya menegaskan telah memutus hubungan dengan rumah produksi terkait.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah anggota DPR antara lain Ketua Fraksi PKB DPR, Jazilul Fawaid, Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh, Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanul Haq, Anggota Komisi X DPR, Habib Syarief, Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, dan Ketua KPI Pusat Ubaidillah.
Ekalavya