RISALAH NU ONLINE, JAKARTA – Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menegaskan bahwa gagasan skema baru yang disebut “war tiket haji” harus dikaji secara mendalam. Pasalnya, belum ada kejelasan konsep dan mekanisme terkait skema baru tersebut.
“Silakan dikaji. Belum jelas, kita lihat dulu sistemnya seperti apa. Belum ada keterangan resmi mengenai sistem yang ditawarkan,” ujarnya saat konferensi pers di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (10/4/2026).
Diketahui, Kementrian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI mewacanakan akan menghapus Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk mengurangi antrean panjang daftar tunggu (waiting list) jemaah haji yang kini mencapai 26 tahun, dengan menerapkan skema baru “war tiket haji”.
Dikatkan Gus Yahya, pembahasan mengenai war tiket haji sebaiknya perlu melibatkan DPR agar skema yang dirancang memiliki landasan kuat dan tidak menimbulkan persoalan baru. “Kedua, nanti harus dibahas dulu di DPR,” ujarnya.
Menurutnya, PBNU sendiri belum melakukan pembahasan internal terkait wacana tersebut. Karena itu, ia menilai belum tepat memberikan penilaian tanpa kajian yang memadai. “PBNU belum ada diskusi. Kalau hanya sekadar wacana tanpa kejelasan, kita juga belum bisa menilai,” katanya.
Gus Yahya juga menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek keadilan, terutama bagi masyarakat yang telah lama menunggu antrean haji. “Bagaimana dengan mereka yang sudah telanjur menunggu? Sistemnya harus adil bagi mereka,” tegasnya.
Gus Yahya menegaskan, setiap kebijakan publik, terutama yang menyangkut ibadah haji, harus didasarkan pada studi yang matang dan data yang jelas. “Saya tidak bisa bicara tanpa studi dan data. Harus dilihat dulu apakah ini gagasan yang serius atau tidak,” ujarnya.
Meskidemikian, lanjut Gus Yahya, jika wacana tersebut berkembang menjadi kebijakan konkret, PBNU menyatakan siap membentuk tim kajian untuk memberikan masukan dan rekomendasi.
“Kalau ini benar-benar menjadi kebijakan, nanti kita butuh tim studi untuk memberikan masukan dan rekomendasi,” pungkasnya. (Anisa/bsm).