PBNU Minta Maaf Atas Kekeliruan Mengundang Akademisi Pro-Israel, Sikap Dukung Palestina Tetap Tak Goyah
RISALAH NU ONLINE, JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyampaikan permohonan maaf atas kontroversi yang timbul dari kehadiran Peter Berkowitz, seorang akademisi yang dikenal pro-Israel, dalam sebuah acara internal. Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), mengakui adanya ketidakcermatan dalam memeriksa rekam jejak Berkowitz sebelum mengundangnya sebagai pembicara.
Dalam pernyataan resmi yang diterima Risalah NU pada Kamis (28/8/2025), Gus Yahya menjelaskan kekhilafan tersebut. “Saya mohon maaf atas kekhilafan dalam mengundang Dr Peter Berkowitz tanpa memperhatikan latar belakang zionisnya. Hal ini terjadi semata-mata karena kekurangcermatan saya dalam melakukan seleksi dan mengundang narasumber,” ujarnya.
Meskipun demikian, Gus Yahya menegaskan bahwa insiden ini tidak mengubah sedikit pun sikapnya dan PBNU terkait perjuangan Palestina. Sikap PBNU dari dulu hingga sekarang tetap konsisten, yaitu mendukung penuh hak Palestina untuk memiliki negara yang merdeka dan berdaulat.
“Sikap saya dan PBNU dalam masalah Palestina tidak pernah berubah dari dulu hingga sekarang,” imbuh pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Thalibin di Rembang, Jawa Tengah itu.
Lebih lanjut, PBNU secara tegas mengutuk tindakan brutal yang dilakukan pemerintah Israel di Gaza. Gus Yahya menyebut agresi militer tersebut sebagai “tindakan-tindakan genocidal yang brutal” dan mendesak komunitas internasional untuk segera menghentikannya.
PBNU pun menyerukan kepada seluruh pihak dan aktor internasional untuk bekerja sama menghentikan genosida di Gaza dan mengupayakan perdamaian.
Sebelumnya, nama Peter Berkowitz menjadi sorotan publik. Selain diundang PBNU, ia juga sempat menjadi narasumber dalam acara di Universitas Indonesia (UI) yang memicu kritik tajam. Berkowitz dikenal sebagai figur akademik yang membela Israel dan lantang menentang dukungan terhadap Palestina, salah satunya melalui buku yang ia tulis pada tahun 2012, Israel and the Struggle over the International Laws of War.
Ekalavya