RISALAH NU ONLINE, JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI kembali menerapkan layanan fast track atau jalur cepat bagi jemaah haji Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi.
Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang menerapkan di tiga bandara, layanan fast track tahun ini tersedia di empat bandara keberangkatan, yakni Bandara Adi Soemarmo Solo (Jawa Tengah), Bandara Juanda Surabaya (Jawa Timur), Bandara Soekarno-Hatta Tangerang (Banten), dan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar (Sulawesi Selatan).
“Tahun ini, insyaallah fast track hadir di empat bandara, yaitu di Solo, Surabaya, Soekarno-Hatta, dan Makassar,” ujar Kepala Biro Humas Kemenhaj Hasan Afandi di sela-sela kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (22/1/2026).
Hasan menjelaskan, layanan Haji Fast Track merupakan fasilitas keimigrasian Pemerintah Arab Saudi yang memungkinkan proses pemeriksaan dokumen perjalanan, seperti paspor dan visa, dilakukan di Indonesia sebelum keberangkatan.
Dengan layanan tersebut, jemaah haji tidak perlu lagi mengantre pemeriksaan imigrasi setibanya di bandara Arab Saudi dan dapat langsung menuju bus menuju pemondokan. Hal ini dinilai dapat menghemat waktu, mengurangi kelelahan, serta meningkatkan kenyamanan jemaah dalam menjalankan ibadah.
“Prinsipnya, layanan ini jelas untuk mempermudah pelayanan kepada jemaah haji,” kata Hasan.
Berdasarkan catatan erakini, layanan fast track sendiri telah diterapkan sejak penyelenggaraan ibadah haji 2018, lalu diperluas pada 2024. Program ini dinilai efektif dalam mempercepat pergerakan jemaah dari Indonesia ke Arab Saudi serta mengurangi kepadatan antrean di bandara kedatangan.
Ribuan jemaah siap berangkat
Pada musim haji 2026, kuota haji Indonesia ditetapkan sebanyak 221.000 jemaah. Jumlah tersebut terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler serta 17.680 jemaah haji khusus.
Saat ini, tahapan penyelenggaraan haji telah memasuki proses pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) serta pengurusan visa jemaah. Sementara itu, para petugas PPIH masih mengikuti rangkaian pendidikan dan pelatihan sebagai bagian dari persiapan layanan haji.
Menteri Haji dan Umrah Mohammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengungkapkan, sebanyak 149.159 jemaah haji reguler telah melunasi Bipih pada tahap pertama pelunasan.
Pelunasan tahap I tersebut ditutup pada 23 Desember 2025. Data itu disampaikan Gus Irfan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
“Total jemaah yang telah melunasi pada tahap ini sebanyak 149.159 jemaah atau sebesar 73,99 persen,” ujar Gus Irfan.
Ratusan ribu
Pemerintah kemudian membuka pelunasan tahap kedua pada 2-9 Januari 2026. Hingga penutupan tahap tersebut, tercatat 175.494 jemaah haji reguler dan 31.260 jemaah cadangan telah melunasi Bipih. Dengan demikian, total pelunasan mencapai 102,57 persen dari kuota reguler.
Selain aspek keberangkatan, pemerintah juga mematangkan kesiapan layanan akomodasi. Di Makkah, disiapkan 178 hotel untuk jemaah haji Indonesia selama masa puncak ibadah. Sementara di Madinah, tersedia 100 hotel untuk menunjang kenyamanan jemaah.
Gus Irfan menegaskan, seluruh persiapan tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan yang aman, nyaman, dan lancar bagi jemaah haji Indonesia pada musim haji 2026. (hud/rls).