RISALAH NU ONLINE, JAKARTA – Duta Besar (Dubes) Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi mengungkapkan gelombang protes dan kerusuhan yang terjadi sejak akhir Desember 2025 bukan gerakan yang murni dari masyarakat, melainkan bagian dari proyek campur tangan Israel, Amerika Serikat, serta badan intelijen luar negeri dalam memprovokasi ketidakstabilan domestik, yang bertujuan menggulingkan pemerintahan Iran.
Dalam pernyataannya, Ia menegaskan bahwa tekanan ekonomi, penurunan nilai mata uang nasional, hingga eskalasi aksi jalanan merupakan kelanjutan dari strategi pasca-konflik yang mereka sebut sebagai “Perang 12 Hari”, yakni serangan Israel terhadap Iran pada pertengahan 2025. Menurutnya setelah gagal melemahkan negara tersebut melalui serangan militer, strategi dialihkan ke upaya destabilisasi dari dalam negeri.
“Strategi berikut yang dilancarkan oleh rezim Zionis Israel terhadap negara kami adalah mengupayakan makelar dari dalam negara kami yaitu pertama melalui menciptakan protes dan perusuhan-perusuhan diantara masyarakat. Menurunkan agar nilai mata uang nasional Iran terjun bebas dan menyebarluaskan ketidakpuasan di negara kami dengan sebuah tujuan yaitu menggantikan pemerintah negara kami,” katanya di Jakarta, pada Kamis, (23/01/26).
Ia menyebut protes awal yang berlangsung pada 28–31 Desember 2025 di kawasan Grand Bazaar Tehran sebagai aksi damai para pelaku usaha yang mengkhawatirkan anjloknya nilai rial akibat tekanan ekonomi dan sanksi Amerika Serikat. Disebutkan bahwa aksi tersebut berlangsung tertib dan dilindungi undang-undang, serta direspons oleh pemerintah dengan langkah-langkah perbaikan kebijakan.
Namun situasi berubah pada periode 1–7 Januari 2026. Ia mengklaim aksi damai tersebut dibajak oleh kelompok-kelompok terorganisir yang mulai melakukan kekerasan. Pada fase ini, aparat keamanan disebut hadir tanpa senjata, sementara korban justru banyak berasal dari pihak kepolisian dan aparat keamanan yang diserang oleh demonstran bersenjata.
Boroujerdi selanjutnya mengungkap adanya fase lanjutan yang disebut sebagai proyek penciptaan korban massal. Pemerintah mengklaim telah menyadap komunikasi dari luar negeri yang berisi instruksi untuk menyerang aparat keamanan, masyarakat sipil, atau siapa pun di sekitar lokasi aksi guna menciptakan korban sebanyak mungkin. Tujuannya, menurut Iran, adalah membangun narasi pelanggaran hak asasi manusia sebagai pembenaran intervensi internasional.
Atas dasar itu, Iran mengambil kebijakan pembatasan dan pemutusan akses internet nasional serta mengizinkan aparat keamanan dilengkapi persenjataan. Aparat disebut hanya diperbolehkan menembak bagian bawah tubuh pelaku kekerasan bersenjata guna menghindari jatuhnya korban jiwa.
Boroujerdi mengklaim kebijakan tersebut berhasil menekan eskalasi. Sejak pembatasan internet diberlakukan pada 10 Januari 2026, komunikasi antara kelompok perusuh di dalam negeri dan pihak luar negeri disebut terputus, sehingga situasi keamanan berangsur terkendali.
Pada 12 Januari 2026, Iran melaporkan lebih dari 20 juta warga turun ke jalan dalam aksi nasional mendukung persatuan negara, menolak kerusuhan, dan menuntut stabilitas serta keamanan nasional.
(Anisa)