Menlu RI Sebut Board of Peace Sebagai Langkah Perdamaian Gaza, Diplomat Ingatkan Tantangan Diplomasi
RISALAH NU ONLINE, DAVOS — Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyebut pembentukan Board of Peace sebagai langkah konkret dalam mendorong penyelesaian konflik di Gaza dan Palestina secara lebih luas. Namun, pengamat diplomasi mengingatkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut juga menghadirkan tantangan dalam menjaga konsistensi arah politik luar negeri.
“Sekali lagi bagi kita solusi dua negara yang real itu harus terjadi. Kemerdekaan Palestina serta kedaulatan pengakuan terhadap kedaulatan Palestina merupakan sesuatu yang selama ini terus kita perjuangkan. Dan board office ini merupakan satu alternatif,” kata Menlu Sugiono dalam pernyataaan resminya, dikutip pada Senin, (26/01/26).
Piagam pembentukan Board of Peace ditandatangani di Davos, Swiss, dengan kehadiran Presiden RI Prabowo Subianto atas undangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut Sugiono, badan internasional ini merupakan tindak lanjut dari proposal perdamaian yang disampaikan Presiden Trump pada Sidang Umum PBB di New York tahun lalu, yang kemudian dibahas dalam pertemuan di Sharm el-Sheikh, Mesir, dan diperkuat melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803.
Sugiono menjelaskan, Board of Peace akan menjalankan fungsi pengawasan administrasi, stabilisasi keamanan, serta rekonstruksi dan rehabilitasi Gaza secara bertahap. Selain itu, badan tersebut juga akan mengawasi pemerintahan transisi di Palestina yang melibatkan unsur teknokrat untuk menjalankan fungsi-fungsi administratif di wilayah Gaza.
Dalam waktu dekat, lanjut Sugiono, pembentukan Board of Peace diharapkan dapat membuka perbatasan Rafah sebagai jalur bantuan kemanusiaan serta mendorong pembentukan pasukan stabilisasi internasional sebagai bagian dari proses menuju perdamaian.
Sementara itu, diplomat senior Darmansjah Djumala menilai pembentukan Board of Peace menjadi ujian bagi diplomasi Indonesia sebagai negara middle power dari Global South. Menurutnya, tantangan utama bukan sekadar soal keterlibatan, melainkan bagaimana Indonesia mengelola perannya tanpa kehilangan kompas normatif.
“Jika terlibat, Indonesia dituntut untuk bersikap vokal dan kritis. Jika menjaga jarak, Indonesia perlu memperkuat kepemimpinan di forum multilateral lain agar tidak terpinggirkan dalam pembahasan isu-isu global,” kata Darmansjah dikutip dari Kompas.com pada Senin, (26/01/26).