RISALAH NU ONLINE, JAKARTA – Selasa, (10/11), Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko mendukung langkah Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwa yang menetapkan hukum haram terhadap penggunaan rokok elektrik atau vape.
Menurut Singgih, fatwa tersebut merupakan bentuk perhatian MUI terhadap perlindungan masyarakat, khususnya generasi muda, dari potensi dampak negativ penggunaan vape. Ia juga menegaskan persoalan vape tidak semata-mata berkaitan dengan gaya hidup, tetapi juga menyangkut aspek kesehatan, keselamatan, dan masa depan generasi penerus bangsa.
“Saya menghormati dan mendukung langkah MUI. Fatwa ini perlu dilihat sebagai bagian dari ikhtiar melindungi masyarakat, terutama anak-anak dan generasi muda, dari berbagai risiko penggunaan vape,” ujar Singgih kepada MUI Digital di Jakarta.
Dia menilai, perkembangan penggunaan vape perlu mendapatkan perhatian serius. Terlebih, perangkat rokok elektrik berpotensi disalahgunakan sebagai media konsumsi zat-zat berbahaya, termasuk narkotika.
Singgih mengatakan, MUI memiliki pertimbangan keagamaan dalam menetapkan sebuah fatwa. Karena itu, keputusan tersebut perlu menjadi bahan perhatian bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat perlindungan masyarakat.
“Persoalan ini tidak hanya menyangkut hukum agama, tetapi juga bagaimana kita menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat. Jangan sampai sesuatu yang dipersepsikan sebagai bagian dari gaya hidup modern justru membawa risiko bagi generasi muda,” katanya.
Singgih juga mendorong pemerintah, lembaga kesehatan, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk memperkuat edukasi mengenai bahaya penggunaan vape. Upaya pencegahan, menurut dia, harus dilakukan secara berkelanjutan, terutama di lingkungan keluarga, sekolah, dan komunitas anak muda.
Dia mengingatkan agar kepentingan ekonomi industri rokok elektrik tidak mengesampingkan aspek kesehatan dan keselamatan publik.
“Yang harus menjadi prioritas adalah perlindungan masyarakat. Kita ingin generasi muda tumbuh sehat, produktif, dan tidak terjerat ketergantungan nikotin maupun penyalahgunaan zat berbahaya,” ujar Singgih.
Sebelumnya, Komisi Fatwa MUI menetapkan fatwa haram terhadap penggunaan rokok elektrik atau vape melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026. Keputusan tersebut menjadi bagian dari perhatian MUI terhadap persoalan penggunaan vape di tengah masyarakat. (hud/rls).