RISALAH NU ONLINE, JAKARTA – Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (LBM PWNU) DKI Jakarta akan menjadikan darurat pengelolaan sampah sebagai salah satu bahasan utama dalam Bahtsul Masail Pra Konferwil PWNU DKI Jakarta ke-21. Forum diskusi para kyai di lingkungan NU Jakarta tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu-Kamis, 18-19 November 2026, di Hotel Grand Pesona, Caringin, Kabupaten Bogor.
Wakil Ketua LBM PWNU DKI Jakarta, KH. Agus Khudari, Lc, menegaskan bahwa sampah bukan lagi hanya urusan kebersihan, melainkan persoalan keselamatan jiwa atau hifdz al-nafs dan al-Mashlahah al-Ammah atau kemaslahatan umum. Menurutnya, tragedi longsor gunungan sampah setinggi 60 meter di TPST Bantargebang pada 8 Maret 2026 yang menewaskan tujuh orang merupakan alarm keras bagi umat untuk segera mendapat panduan hukum Islam yang konkret.
“Sampah yang menumpuk adalah mafsadah nyata, mulai dari ancaman longsor, gas metana, hingga pencemaran air dan udara”, ujar Agus dalam keterangannya, Senin (16/11/2026). Ia memaparkan, tumpukan sampah Jakarta kini diperkirakan mencapai 9.000 ton per hari dengan separuhnya berupa sampah organik. Sementara itu, kapasitas pengolahan baru sekitar 1.700 ton per hari dan 72,56 persen pengelolaan di Bantargebang pada kuartal II 2026 masih menggunakan metode open dumping, di tengah perpanjangan kerja sama Jakarta-Bekasi hingga 2031.
Meski mengapresiasi berlakunya Ingub Nomor 5 Tahun 2026 yang menurunkan rata-rata kiriman sampah ke Bantargebang dari 7.277 ton menjadi 5.986 ton per hari, Agus menilai perilaku warga masih memprihatinkan. Per 26 Oktober 2026, baru 34,72 persen rumah tangga yang memilah sampah, sementara fasilitas RDF Rorotan baru terpakai 20 persen dan pembuangan liar seperti di Nagrak, Cilincing, terus terjadi.
“Kalau umat paham bahwa memilah sampah adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab agama, kepatuhannya akan lebih kuat daripada hanya sekedar takut sanksi”, katanya.
Selain penguatan kesadaran melalui pendekataan keagamaan, LBM PWNU DKI Jakarta juga akan mengusulkan penerapan unsur pidana bagi pembuang sampah sembarangan di sungai maupun ruang publik demi menciptakan efek jera. Pasalnya, sanksi administratif dalam Perda Nomor 3 Tahun 2013 juncto Perda Nomor 4 Tahun 2019 dinilai sudah usang dan tidak efektif. Aturan berusia 13 tahun itu hanya memuat denda maksimal Rp500 ribu bagi perorangan, yang dalam putusan hakim kerap berkisar Rp100 ribu hingga Rp200 ribu, serta maksimal Rp50 juta bagi korporasi yang praktiknya tahun ini hanya didenda Rp5 juta.
Terlebih, pengawasan dinilai masih bersifat reaktif sehingga baru 44 pelanggar yang disanksi sepanjang Januari-September 2026 di tengah lebih dari 10 juta penduduk Jakarta. (Cak Iron).