RISALAH NU ONLINE, JAKARTA – Dirjen Pesantren Kemenag RI, Basnang Said, menegaskan bahwa ada 105.007 MDT dan 193.019 Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (LPQ) binaan Kemenag RI, baik yang di dalam maupun di luar pesantren.
Menurutnya, untuk penguatan kurikulum MDT, pihaknya sedang membahas Rancangan Keputusan Menteri Agama (RKMA) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren pada Jalur Nonformal. Regulasi disusun untuk melindungi serta mengonsolidasikan kedua lembaga tersebut. Regulasi juga akan menguatkan peran negara dalam program pembinaan maupun pemberian insentif.
Proses penyusunan regulasi ini, kata Basnang, juga akan diperkuat dengan kaji ulang atas kebijakan full day school bersama Kemenko PMK dan Kemendikdasmen. ”Ketentuan terkait full day school diharapkan bisa lebih fleksibel agar tidak berdampak pada pembelajaran di MDT dan LPQ yang umumnya berlangsung pada sore hari,” ujarnya di Jakarta, Jum’at (20/11).
Pembahasan rancangan KMA ini dihadiri, Direktur Bina Dakwah Pesantren dan Pendidikan Nonformal Mahrus, Kepala Subdirektorat Bina Dakwah Pesantren A. Rafiq Zainul Mun’im,., Kepala Subdirektorat Diniyah Takmiliyah Yuli Rahmawati, Kepala Subdirektorat Pendidikan Al-Qur’an Aziz Syafiuddin, dan Kepala Subdirektorat Pengkajian Kitab Kuning Nasrullah Jasam.
Mereka membahas perumusan regulasi dan mengarahkan agar pengaturan Pengkajian Kitab Kuning, MDT, dan LPQ digabung dalam satu regulasi terpadu berupa KMA tentang penyelenggaraan pendidikan pesantren jalur nonformal, sementara regulasi Lembaga Dakwah Pesantren disusun terpisah. Batang tubuh RKMA juga dirancang mewadahi MDT dan LPQ di luar pesantren melalui skema kerja sama atau afiliasi dengan pesantren terdaftar.
Kegiatan ini turut dihadiri Kemendikdasmen, Kemenko PMK, Biro Hukum dan OKH, Kanwil Kemenag, organisasi mitra FKDT dan IPPAQI, serta praktisi pesantren. Pembahasan lampiran teknis akan dilanjutkan melalui kelompok kerja kecil tiga klaster: Kitab Kuning, MDT, dan LPQ.
Perwakilan Direktorat Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Kemendikdasmen, Sumiati, menyoroti pentingnya sinkronisasi data antara EMIS Kemenag, Dapodik, dan Dukcapil dalam mendukung implementasi Perpres Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS).
Ia menyampaikan bahwa santri yang menempuh pendidikan di pesantren salafiyah maupun MDT murni kerap tercatat sebagai ATS karena belum memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) atau terkendala administrasi kependudukan.
Kemendikdasmen juga membuka peluang kolaborasi pemanfaatan fasilitas sekolah formal pada sore hari untuk pembelajaran MDT dengan dukungan kesepakatan operasional bersama.
Sementara itu, dalam diskusi bersama jajaran Kanwil Kemenag dan organisasi mitra daerah, peserta turut menyampaikan masukan terkait penguatan sistem penjaminan mutu serta sinergi pembinaan bagi MDT yang tumbuh di masyarakat. Regulasi terpadu ini diharapkan menjadi payung penguatan kelembagaan, peningkatan mutu pendidik, serta perluasan kolaborasi program antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Melalui perumusan regulasi terpadu ini, Ditjen Pesantren menargetkan tata kelola perizinan, standar kurikulum, serta penerbitan syahadah atau ijazah pada jalur pendidikan nonformal pesantren dapat berjalan lebih tertib, akuntabel, dan adaptif terhadap kekhasan masyarakat. Langkah ini diharapkan memperkuat posisi MDT dan LPQ sebagai pilar utama pembentukan karakter dan literasi keagamaan generasi muda Indonesia. (hud/rls).