Sekolah Rakyat Jadi Instrumen Penting Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dalam Inpres No. 8 Tahun 2025

RISALAH NU ONLINE, JAKARTA – Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan ekstrem resmi diterbitkan dan menjadi landasan aksi kolaboratif lebih dari 40 kementerian dan lembaga untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem.

Salah satu terobosan utama dalam pengentasan kemiskinan ekstrem adalah dengan pendirian Sekolah Rakyat sebagai program pendidikan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang dirancang untuk mengubah nasib melalui akses belajar berkualitas.

“Inpres ini menjadi dasar bagi kita semua mencoba bersama-sama mengatasi kemiskinan dengan lebih efektif dan berdampak,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam pidato halal bihalal di Gedung Aneka Bakti Kemensos, Rabu (9/4/2025).

Saat ini, program tersebut sudah dalam tahap finalisasi, mencakup rekrutmen guru, seleksi peserta didik, persiapan kurikulum, serta revitalisasi sarana dan prasarana.

“Persiapan proses pembelajaran (dilakukan) pada tahun ini dan sekaligus melakukan revitalisasi gedung-gedung yang diusulkan dalam rangka untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” ujar Gus Ipul.

Berbeda dengan sekolah konvensional, Sekolah Rakyat mengadopsi sistem “multi-entry multi-exit” yang memungkinkan siswa masuk kapan saja tanpa terikat tahun ajaran.

Dalam percepatan program ini, Kemensos sedang melakukan finalisasi nota kesepahaman (MoU) dengan 200 kepala daerah yang menyediakan aset gedung dan lahan. Rencananya, penandatanganan akan dilakukan di hadapan Presiden akhir April atau awal Mei 2025.

Sehari sebelumnya, Mensos Gus Ipul telah mengadakan pertemuan dengan Mendikdasmen Abdul Mu’ti untuk membahas sejumlah detail Sekolah Rakyat seperti rekrutmen peserta didik, guru, dan kurikulum.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyebut kurikulum Sekolah Rakyat tidak sama dengan sekolah negeri dan lainnya.

“Sekolah Rakyat akan dikembangkan berbeda dengan sekolah biasa. Siswa bisa masuk kapan saja tanpa mengikuti tahun ajaran, multi entry multi exit,” kata Mendikdasmen Abdul Mu’ti di Kantor Kemendikdasmen pada Selasa (8/4/2025).

Menurut Abdul Mu’ti, sistem ini bukan berarti siswa bisa keluar seenaknya, melainkan mereka bisa mencapai capaian pembelajaran kapan saja dan tidak harus disamakan dengan siswa lain.

Dengan kurikulum berbasis pemetaan individu, setiap anak memiliki target capaian berbeda. “Yang penting karakter terbentuk dan mereka punya bekal keterampilan hidup,” tambahnya.

Untuk proses rekrutmen peserta didik akan dilakukan melalui dapodik dengan diintegrasikan dengan DTSEN. “Kami punya dapodik, nantinya akan kami cek dengan DTSEN. Jika mereka yang masuk desil 1 dan desil 2 tidak terdata pada dapodik berarti mereka adalah anak yang putus sekolah. Sehingga tidak akan mengambil peserta didik dari mereka yang sudah bersekolah,” katanya.

Hingga saat ini, sebanyak 53 titik tersebar dari Jakarta sejumlah daerah di Pulau Jawa, Kalimantan, hingga Papua telah disiapkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Ekalavya