RISALAH NU ONLINE, JAKARTA – Jum’at (20/06), Kepala Penyelenggara (BP) Haji, Mochammad Irfan Yusuf (Gus Irfan) berharap terdapat adanya visa kuota dan non-kuota dalam pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Haji.
Gus Irfan mengatakan, hal ini merupakan upaya dari BP Haji untuk mengatasi persoalan visa furoda yang sempat menuai sorotan karena sejumlah jemaah gagal berangkat. “Di RUU Haji, kami harapkan ada visa yang istilahnya visa kuota dan visa non-kuota. Visa non-kuota itu kami harapkan adalah bagian dari Furoda maupun Mujamala,” ujarnya seperti dilansir Kompas.com pada Kamis (19/6/2025).
Dikatakannya, hingga saat ini pengelolaan visa furoda sepenuhnya masih menjadi kewenangan Pemerintah Arab Saudi. “Furoda sampai hari ini masih tetap domainnya pemerintah Saudi,” tuturnya.
Karena itu, Ia berharap ke depan ada mekanisme koordinasi yang jelas antara penyelenggara furoda dengan pihak BP Haji agar data jemaah bisa tercatat. “Kami berharap ada komunikasi bagi penyelenggara furoda itu kepada kami. Fungsinya apa? Untuk pelindungan pada jemaah kita,” ucapnya.
Menurut Gus Irfan, pelaksanaan visa furoda selama ini masih kurang dalam hal transparansi sehingga akan berdampak pada pelayanan. “Selama ini furoda tidak tahu siapa yang berangkat, berapa yang berangkat, posisi di mana, sehingga jika terjadi sesuatu kami tidak tahu. Padahal apa pun yang terjadi pasti larinya ke kami juga nanti,” jelas dia.
Sebab itu, butuh koordinasi terkait data agar BP Haji dapat mengetahui jumlah, identitas, dan lokasi keberadaan jemaah furoda. “Kami berharap visa furoda, kalau toh masih ada, bisa berkoordinasi dengan kami dalam hal pemberitahuan data. Kami tahu siapa yang berangkat dengan furoda, posisi di mana, alamatnya di mana,” pungkasnya. (hud)