RISALAH NU ONLINE, JAKARTA – Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tahun 2025 LP Ma’arif NU dan Kemah Internasional Pandu Ma’arif di Hotel Luminor, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu-Jumat (9-11/7/2025).
Rakornas 2025 yang mengusung tema Konsolidasi Nasional Pendidikan Ma’arif NU, Meneguhkan Jati Diri, Memajukan Negeri ini digelar sebagai forum untuk membahas isu-isu pendidikan terkini mulai dari Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) hingga polemik hasil keputusan Mahkamah Konstitusi RI terkait sekolah swasta.
Terkait Sisdiknas, Ketua LP Ma’arif NU Prof. Muhammad Ali Ramdhani menyampaikan bahwa sumber daya manusia (SDM) yang unggul di sekolah dan madrasah swasta perlu mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah agar kualitas lembaga pendidikan dapat meningkat, bukan malah meninggalkan sekolah lama.
“Isu yang muncul LP Ma’arif NU kehilangan orang-orang hebat yang selama ini mengabdi ke kita karena para tenaga pendoidik memperoleh kepercayaan negara untuk menjadi P3K, sedangkan kita kehilangan mereka,” ujar Dhani.
Ia berharap pemerintah bisa menyusun kebijakan terkait para guru yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar dapat kembali mengajar ke sekolah asalnya, termasuk Ma’arif NU.
“Mudah-mudahan ada kebijakan agar para guru yang hebat ini bisa berkhidmah ke LP Ma’arif NU,” harapnya.
Permasalahan berikutnya LP Ma’arif NU menyoroti hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap sekolah swasta. Prof Dhani menyebut keputusan MK bahwa sekolah swasta tidak ada pungutan biaya akan memunculkan kegelisahan bagi lembaga pendidikan swasta.
“Walaupun bacaannya tidak ada istilah gratis tetapi kami khawatir suara-suara di masyarakat menyebut tidak ada pungutan biaya,” katanya.
Ia juga menyoroti kondisi pendidikan di daerah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan). Menurutnya akses pendidikan yang diberikan oleh pemerintah di daerah 3T belum merata dan memadai. Kehadiran LP Ma’arif NU menjadi harapan melanjutkan pendidikan di daerah tersebut.
Melalui Rakornas ini, Prof Dhani berharap dapat memberikan rekomendasi dan solusi atas permasalahan-permasalahan pendidikan yang terjadi di lingkungan LP Ma’arif NU.
Senada, Ketua PBNU Bidang Pendidikan Prof Mohammad Mukri mengungkapkan bahwa problematika yang dirasakan oleh LP Ma’arif NU juga terjadi pada lembaga pendidikan lainnya.
Ia mencontohkan, permasalahan guru yang keluar dari LP Ma’arif NU karena diangkat menjadi PNS dan belum bisa kembali ke sekolah asal.
“Kata Menpanrb, saya teleponan itu kebutuhan di daerah-daerah, ya di Kalimantan, Indonesia timur, pedalaman-pedalaman yang membutuhkan tenaga itu akhirnya mereka berfikir ke sana,” katanya.
Prof Mukri berharap Rakornas 2025 akan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang dapat meningkatkan kualitas SDM LP Ma’arif NU.
“Mereka-mereka ini yang memberikan dedikasinya, tenaganya, pikirannya untuk kemajuannya dibawah naungan NU. Makanya saya minta ada rekomendasi dari ini dari rakornas ini untuk dikomunikasikan dengan pihak pemerintah,” pungkasnya.
Pembukaan Rakornas 2025 LP Ma’arif NU juga dihadiri oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Abdul Mu’ti dan Menteri Agama (Menag) Prof. Nasaruddin Umar.
Ekalavya