RISALAH NU ONLINE, JAKARTA — Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (MA IPNU) menegaskan komitmennya untuk mengawal revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Hal ini disampaikan dalam Dialog Pendidikan Nasional bertema “Inklusi Pendidikan untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045” yang digelar sebagai rangkaian menuju Musyawarah Nasional (Munas) MA IPNU di Bondowoso, Jawa Timur, awal Agustus mendatang.
Salah satu Ketua MA IPNU, Idy Muzayyad, menegaskan bahwa forum hari ini menjadi bagian dari mandat PBNU untuk memastikan aspirasi NU terkait revisi RUU Sisdiknas tersampaikan.
“Acara hari ini memang mandat dari Ketum PBNU Gus Yahya, serta Sekjen, Gus Ipul, untuk kita mengawal terkait revisi undang-undang, sistem pendidikan nasional. Ini sangat penting karena memang NU terutama, itu kan memiliki kepentingan langsung terhadap pemerataan pendidikan serta perwujudan pendidikan yang berkualitas baik formal maupun nonformal,” ujar beliau di Gedung PBNU Lt.6, Jakarta, Kamis, (10/07/25).
Beliau menyebutkan, MA IPNU akan membentuk tim adhoc untuk merumuskan rekomendasi resmi. “Nanti akan dibentuk satu tim adhoc di bawah naungan dari PBNU agar nanti ini akan menjadi masukan secara resmi. Dan kita akan menyusun semacam kertas posisi terkait dengan isu-isu pendidikan yang harus dimasukkan di dalam RUU Sisdiknas,” jelas beliau.
Idy mengungkapkan poin-poin yang dibahas dalam dialog tersebut, di antaranya yakni pentingnya akses pendidikan berkualitas untuk seluruh warga negara.
“Poin pertama terkait dengan akses pendidikan kita memiliki harapan bahwa setiap warga negara itu harus mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan yang berkualitas,” tutur beliau.
Terkait pembiayaan, beliau menilai negara belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan anggaran pendidikan, sehingga muncul peran lembaga filantropi. “Selain itu pembiayaan. Negara harusnya mengalokasikan anggaran yang secukupnya bagi pendidikan. Nah hari ini kita melihat tampaknya negara masih belum sepenuhnya mencukupi itu sehingga muncul lembaga-lembaga lain seperti BAZNAS,” ungkap beliau.
Beliau juga menyampaikan harapannya terkait kontribusi NU dalam dunia pendidikan nonformal untuk mencetak generasi unggul.
“Ke depan kita kepingin, terutama NU ini juga bersentuhan dengan pendidikan yang nonformal ya. Pesantren, kemudian madrasah diniyah. Nah semua itu juga turut berkontribusi yang nyata bagi penciptaan generasi yang unggul melalui pendidikan non formal,” ujar beliau.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PP MA IPNU, Prof. M. Asrorun Ni’am Sholeh, menambahkan bahwa inklusi pendidikan harus menjadi salah satu perhatian utama dalam pembahasan revisi RUU Sisdiknas. Beliau juga mengingatkan perlunya konsolidasi berbagai undang-undang pendidikan agar tidak tumpang tindih.
Dialog hari ini menjadi salah satu rangkaian pra-Munas. Sebelumnya, pra-Munas digelar di NTB, dan pekan depan akan berlangsung di Medan, sebelum puncak Munas pada 2-3 Agustus di Bondowoso.
(Anisa).