Hasil Pengawasan Haji 2025 Layanan Meningkat, Kepala BPH: Kami Terima sebagai Penyemangat
RISALAH NU ONLINE, JAKARTA – Penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M menunjukkan peningkatan signifikan dari sisi akuntabilitas, profesionalitas layanan, serta keberpihakan terhadap kenyamanan dan keamanan jemaah. Hal ini tercermin dalam laporan hasil pengawasan internal yang disampaikan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama kepada Menteri Agama pada 28 Juli 2025.
“Kami melakukan pendampingan dan pengawasan yang bersifat preventif dan korektif agar setiap layanan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan maksimal bagi jemaah,” ujar Inspektur Jenderal Kemenag, Khairunas saat Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446H/2025M di Serpong, Tangerang Selatan, Selasa (29/7/2025) kemarin.
Sebelumnya, Kepala Badan Penyelenggara Haji, Mochammad Irfan Yusuf (Gus Irfan), menegaskan pentingnya proses evaluasi sebagai bagian dari ikhtiar kolektif dalam memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji. Gus Irfan, panggilan akrabnya, menegaskan bahwa setiap kelebihan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun sebelumnya patut diterima sebagai penyemangat.
“Begitu pentingnya acara ini. Ini menjadi titik tolak kami. Kekurangan sekecil apapun akan kami perbaiki. Dan kelebihan, sekecil apapun, akan kami terima sebagai penyemangat,” ujar Gus Irfan.
Dalam forum yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan perhajian tersebut, Gus Irfan menekankan bahwa proses evaluasi harus menjadi ruang untuk muhasabah, bukan ajang mencari-cari kesalahan.
Gus Irfan juga menyinggung masukan yang disampaikan pihak Kedutaan Besar Arab Saudi serta hasil evaluasi dari Tim Pengawas Haji DPR RI. Menurutnya, semua masukan itu menjadi bekal penting dalam menyempurnakan sistem penyelenggaraan haji ke depan.
Terkait legacy yang menjadi tema evaluasi, Gur Irfan memahami itu sebagai warisan tanggung jawab yang besar untuk memberikan layanan terbaik kepada jemaah. “Seperti tema acara kali ini ada kata legacy, Legacy bagi saya adalah amanah. Tanggung jawab yang diberikan oleh Presiden adalah untuk memastikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia,” ungkapnya.
Rakernas evaluasi ini juga menjadi momentum untuk menyosialisasikan arah kebijakan haji ke depan, termasuk proses pengalihan kewenangan penyelenggaraan haji pada 2026. “Kalau 2025 adalah tahun transisi, maka 2026 adalah tahun pengalihan. Pengalihan ini mencakup banyak hal, termasuk pengalihan SDM,” jelas Gus Irfan.
Ia juga menyampaikan bahwa proses panjang hingga disahkannya Rancangan Inisiatif telah dilalui dan kini menjadi landasan penting untuk pembenahan ke depan. “Ini bukan proses instan. Butuh waktu. Tapi kami berkomitmen untuk terus melangkah dengan tanggung jawab dan keterbukaan,” pungkasnya. (hud/rls).