RISALAH NU ONLINE, NTB – Melalui Program INKLUSI yang merupakan kemitraan pemerintah Australia dan Bappenas RI, Lakpesdam PWNU NTB bersama dengan Fatayat NU Kabupaten Lombok Utara menggelar Rembug Perempuan Adat untuk perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Lombok Utara.
Berdasarkan keterangan resmi yang diterima oleh Risalah NU, Senin (04/07/25), kegiatan tersebut ditujukan untuk menggali dan merumuskan strategi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk pencegahan perkawinan anak yang bisa diadopsi dan dikembangkan untuk pengetahuan dan model bagi pihak terkait dengan mengusung tema “Transformasi Gagasan Perempuan Adat Untuk Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Potensi Kekerasan” bertempat di Dusun Desa Beleq Desa Gumantar pada Kamis, 31 Juli 2025.
Rembuk menghadirkan narasumber Dewan AMAN Nasional (Damanas) Bali Nusra Denda Suriasari, Budayawan NTB Satria Wangsa. Stakeholder yang hadir di antatanya Camat Kayangan diwakili Raden Sawinggih S.Sos, Kades Gumantar , Japarti, Ketua Fatayat NU KLU Megawati, duta Perempuan AMAN KLU, perempuan Adat serta tokoh adat setempat
Field Koordinator Lakpesdam PWNU NTB M. Jayadi menjelaskan, bahwa kegiatan itu adalah inisiatif yang telah disusun proyektif dengan dukungan program inklusi. “Salah satu pilar yang ingin kami perkuat adalah masyarakat adat,” terang Jayadi.
Jayadi mengungkapkan penguatan tersebut bertujuan mengidentifikasi gagasan, ide, praktik ritual, dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat adat. Ia menekankan pentingnya memahami bentuk dan nilai-nilai yang ada di masyarakat adat sebagai bahan untuk disebarluaskan dan dijadikan rujukan.
“Masyarakat adat memiliki kearifan dalam mengelola kehidupan mereka, termasuk dalam isu perempuan dan anak,” imbuhnya.
Dalam konteks perlindungan perempuan, Jayadi juga mengutarakan keinginan untuk memahami kontribusi budaya dan adat terhadap praktik perkawinan anak dan kekerasan yang mungkin terjadi.
“Kami berharap, dari diskusi ini, pemerintah bisa berperan dalam menurunkan angka pernikahan dini, stunting anak, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak,” harap Field Koordinator Lakpesdam PWNU NTB ini.
Menurutnya, kegiatan itu juga memberikan kesempatan bagi perempuan adat untuk menyampaikan ide, gagasan, dan praktik yang dapat dikembangkan guna menjaga kesejahteraan perempuan dan anak. “Kita berharap, ke depannya, akan ada rekomendasi yang bisa kami bawa ke pemerintah untuk penguatan dan intervensi terkait isu ini,” tandas Jayadi.
Dipaparkan pula, rembuk itu diadakan bertujuan melibatkan perempuan dan anak, mendorong pengetahuan pemerintah daerah dan pusat tentang posisi perempuan dan anak. “Menjadikan suara mereka semakin didengar dan diperhitungkan dalam masyarakat,” pungkasnya.
(Anisa).