RISALAH NU ONLINE, JAKARTA – Dua Program Officer (PO) INKLUSI Lakpesdam PBNU, yakni Nuraini Nura dan Ulfatun Hasanah, menanggapi dan menyoroti pentingnya peran pemerintah desa dan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam menangani isu perkawinan anak, terutama yang tidak tercatat secara hukum.
Hal ini disampaikan saat menghadiri kegiatan “Talkshow dan Diseminasi: Peran Keluarga dan PUSPAGA dalam Pencegahan P2GP (Sunat Perempuan) dan Perkawinan Anak Membangun Generasi Sehat dan Setara” yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak bekerja sama dengan UNICEF.
Dikutip pada Jum’at, (14/11/25) forum tersebut bertujuan memperkuat upaya pencegahan P2GP dan PPA melalui penguatan peran keluarga serta layanan PUSPAGA.
“Desa memiliki peranan penting untuk pencatatan, penjangkauan dan pendampingan. Perkawinan anak yang tidak tercatat membutuhkan intervensi berlapis. PUSPAGA memiliki peranan penting untuk pendampingan keluarga dalam pemenuhan layanan dasar, baik kesehatan, pendidikan, maupun administrasi kependudukan,” ujar Nuraini.
Sementara itu, Ulfatun Hasanah hadir sebagai tamu undangan mewakili program INKLUSI Lakpesdam PBNU. Keduanya menegaskan komitmen Lakpesdam PBNU untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah dan mitra internasional dalam menguatkan ekosistem perlindungan anak berbasis keluarga, komunitas, dan nilai keagamaan.
(Anisa).