Perkembangan dunia digital yang berlangsung begitu cepat akan membuat pasar kerja berubah dalam cepat, dan diperkirakan akan banyak pekerjaan yang hilang karena automatisasi, namun juga akan memunculkan pekerjaan baru
Perkembangan pasar kerja di Asia Tenggara diyakini akan mengalami perubahan mendalam akibat adanya disrupsi teknologi dan perkembangan industri tersebut. Organisasi Buruh Dunia atau ILO sudah memperkirakan bahwa di negara-negara seperti Kamboja, Thailand, Filipina, Vietnam dan Indonesia, sekitar 56% pekerjaan terancam hilang akibat adanya automatisasi dalam 10 sampai 20 tahun terakhir. Menurut data dari World Economic Forum (WEF), sekitar 62% pekerja di Asia Tenggara membutuhkan pelatihan untuk tetap bertahan di Pasar Kerja pada tahun 2030. Pelatihan tersebut mencakup Upskilling maupun Reskilling, karena tanpa hal itu, mereka yang selama ini bekerja di kategori low-skilled dan pekerjaan rutinan seperti admin, terancam akan tertinggal. Penempatan mesin dan robot diyakini akan menggantikan 1,4 juta pekerjaan low-skilled di negara-negara Asia Tenggara, namun di sisi lain, itu juga akan menimbulkan 2 juta pekerjaan baru.
Hal inilah yang kemudian menginisiasi Foreign Policy Council of Indonesia (FPCI) menggelar diskusi yang bertema “It’s All About Jobs, Jobs, Job! Understanding and Anticipating the Changing Landscape of Work” pada hari Sabtu, 4 Oktober di Holten Sultan, Jakarta. Dalam diskusi ini turut menghadirkan Bapak Danny Abdi, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri dan Duta Besar Indonesia untuk Vietnam tahun 2021 – 2025, kemudian Anthea Ong, ketua dari Workwell Leader dan anggota Parlemen yang Ditunjuk oleh Presiden Singapura periode 2018 – 2020, lalu ada Mario Salcedo, Direktur Keuangan Virtualahan inc dan Muhammad Syaeful Mujab, pendiri Generasi Perintis, ketua Indonesia Youth Diplomacy dan kandidat Wakil Bupati Tegal dalam Pilkada 2024. Diskusi ini dimoderatori Vyshnavi Charlotte, Peneliti Kebijakan Luar Negeri FPCI serta Manajer Program Social and Economic Research Initiative.
PENTINGNYA PERAN PEMERINTAH DALAM MEMBANGUN DUNIA KERJA YANG TERPUSAT PADA MANUSIA
Dalam diskusi yang berlangsung selama satu jam ini, semua panelis sepakat bahwa perlunya peranan pemerintah dalam membangun dunia kerja yang terpusat pada manusia, terutama dalam beradaptasi dalam industri yang semakin terdisrupsi. Mario Salcedo misalnya menekankan bahwa ekonomi digital akan mendominasi ASEAN dalam lima sampai sepuluh tahun kedepan. Hal ini kemudian membuat anak-anak muda di kawasan ini harus siap beradaptasi dalam situasi ini. Hal ini juga didukung fakta bahwa skill digital dan pekerjaan remote sudah menjadi bagian dari dunia kerja saat ini.
“Ekonomi digital akan jadi masa depan dari dunia kerja.” Ujar Mario yang mengaku memberdayakan pekerja disabilitas di perusahaannya serta mempersiapkan mereka dalam menghadapi tantangan dunia kerja di masa depan.
Sementara itu, Bapak Danny Abdi, menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mendukung ekosistem ini. Kendati penetrasi Internet di Indonesia sudah mencapai 79% namun masih terdapat gaps dalam partisipasi di ekonomi digital, yang mana kebanyakan di dominasi di lingkungan perkotaan dan gender tertentu. Minimnya perlindungan hukum kepada pekerja Informal dan Platform dalam UU Ciptaker juga menciptakan ketidakamanan dalam dunia pekerjaan, karena itu dibutuhkan peran pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang membuat perkembangan teknologi ini justru membuat pertumbuhan inklusivitas dalam dunia kerja, bukan eksklusivitas. Karena itu, pelatihan ekonomi digital juga harus dibarengi dengan kebijakan yang menghilangkan ketimpangan ekonomi dan kemudahan akses. Ditambah lagi, saat ini 45% Pekerja di Indonesia bekerja tidak sesuai dengan studi yang mereka ambil di saat kuliah. Hal ini kemudian menciptakan Mismatch dalam skill yang mereka miliki. Hal ini kemudian kembali membutuhkan peran pemerintah dalam menciptakan model Pendidikan yang fleksibel dan adaptif dalam menjawab kebutuhan pasar kerja di sekolah dan universitas.
“Saya pikir disini yang terpenting Adalah bagaimana menutup gap antara industry dan Pendidikan.” Ujar Denny Abdi yang diamini oleh panelis lainnya.
Adapun Anthea Ong mendesak Pemerintah dan Pembuat Kebijakan untuk mengubah percakapan dari reskilling yang sifatnya individual menjadi perubahan sistemik di tempat kerja. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun pekerja untuk siap dengan integrasi AI sembari mempertahankan nilai kemanusiaan dan Kesehatan mental. Anthea kemudian memberikan contoh keberhasilan program konversi mid-career sebagai kebijakan skala besar dalam reskilling pekerja di level menengah. Program ini menggandeng industry dan institusi Pendidikan untuk menawarkan kredit dan pelatihan bagi mereka yang berganti karier di dunia kerja. Ia tak lupa memberikan contoh seorang wanita Singapura bernama Geeta berusia 50-an yang juga rekannya. Dimana ia berhasil bertransisi dalam pekerjaannya dari bidang humas ke Sumber Daya Manusia. Keberhasilan program ini tidak lepas dari peran pemerintah yang hanya sebagai pendukung, bukan pelaku Tunggal. Yang mana hal ini kemudian mendorong lahirnya inovasi dan kepemimpinan di berbagai sektor.
“Itu adalah sebuah program dan kebijakan yang sangat besar, dan seperti yang kamu katakan, kami tentunya melibatkan para mitra industri, institusi pendidikan, memberikan semacam kredit bagi para profesional paruh baya untuk melakukan konversi karier.” Ucap Anthea dalam forum tersebut.
Tidak lupa, Syaeful Mujab juga menekankan pentingnya mempersiapkan generasi saat ini, terutama generasi muda untuk memiliki kemampuan digital untuk masa depan mereka. Namun sayangnya, di Indonesia saat ini, kemampuan akan inovasi dan penguasaan skill teknologi hanya dimiliki oleh segelintir orang dari kelompok Masyarakat tertentu.
“Saya berbicara sebagai orang Indonesia untuk tidak hanya mempersiapkan anak muda soal skill digital, namun juga bagaimana menavigasi persoalan ekonomi sosial yang menghambat partisipasi mereka di dunia digital.” Ujar Mujab di sela forum.
Diskusi berakhir pada pukul enam sore dengan adanya pendapat dari komunitas sipil dari negara-negara ASEAN yang menyampaikan pendapat mereka soal masa depan dunia kerja dan hambatan dari masing-masing negara dalam menghadapi situasi tersebut.
KESIMPULAN
Pada akhirnya, dari diskusi ini terdapat kesimpulan perlunya peranan pemerintah bersama dengan dunia industri dan pendidikan untuk berama-sama menciptakan perkembangan dunia digital di lingkungan kerja yang terpusat pada manusia dan menciptakan Inklusivitas. Seperti moto dari ILO yang menyatakan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam perkembangan industry dunia kerja. Hal ini tentu menjadi pekerjaan kita bersama, terutama dengan cepatnya perkembangan teknologi, yang diyakini dalam 5 sampai 10 tahun lagi akan merubah kondisi dunia ketenagakerjaan. Bahkan bisa jadi lebih cepat. Kerja sama lintas sektor ini hanya dapat diwujudkan dengan adanya kemauan dan komitmen dari pembuat kebijakan untuk mendorong hal tersebut. (Kharizma)