RISALAH NU ONLINE, JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tengah melakukan konsolidasi terkait laporan pertanggungjawaban (LPJ) seluruh pimpinan lembaga, Badan Otonom (Banom), dan Badan Khusus di lingkungannya. Langkah ini merupakan perwujudan dari visi “Governing NU” yang diusung Ketua Umum PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), untuk mendorong tata kelola organisasi yang kredibel dan transparan.
PBNU menargetkan seluruh proses konsolidasi laporan ini rampung pada Juni mendatang. Untuk memastikan kualitas laporan, Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU ditunjuk sebagai koordinator untuk mengonsolidasi seluruh laporan.
“Laporan kinerja organisasi adalah bentuk akuntabilitas organisasi. Kita (Lembaga, Banom, Badan Khusus) memiliki tanggung jawab untuk melaporkan kinerjanya kepada jamiyyah dan jamaah,” ujar Ufi Ulfiah (Sekretaris Lakpesdam PBNU) di Gedung PBNU, Jakarta pada Senin, (11/05/26).
Laporan itu berdasarkan data dan informasi yang benar sesuai dengan bukti dan dilarang untuk menyajikan pelaporan yang datanya itu tidak valid. Semua yang dilaporkan itu berdasarkan kepastian data yang kredibel.
Beliau juga memberikan peringatan keras terhadap segala bentuk manipulasi data. Informasi yang dihadirkan harus berdasarkan fakta yang benar dan dilarang keras menyajikan data fiktif karena dianggap sebagai bentuk kebohongan publik.
“Data dan informasi yang dihadirkan harus berdasarkan fakta yang benar, bukan fakta yang dibuat-buat atau bohong. Itu tidak boleh karena namanya kebohongan publik,” tegasnya.
Ufi juga menyampaikan pesan Gus Yahya yang secara khusus menggarisbawahi pentingnya komitmen terhadap mandat yang telah diberikan. Beliau mewanti-wanti agar tidak terjadi delusion of the task atau pengingkaran atas tanggung jawab.
(Anisa)