RISALAH NU ONLINE, JAKARTA – Katib Aam PBNU, Prof Mohammad Nuh berharap situasi dan kondisi negara Indonesia tetap aman dan damai, pasca pengunduran diri Gibran Rakabuming dari jabatan Wakil Presiden RI.
“Kami berharap semua berjalan damai, aman dan baik,” ujarnya kepada Risalah NU di Gedung PBNU, Jakarta. Jum’at (13/11/2026).
Dikatakannya, bahwa pergantian jabatan merupakan bagian dari dinamika kenegaraan yang harus dikelola dengan baik, agar tidak mengganggu tujuan bernegara, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Bahwa dinamika baik bidang politik maupun sosial, tidak boleh menghambat pencapaian cita-cita tersebut.
“Karena itu, proses pergantian wakil presiden perlu dikelola secara baik,” ungkap eks Menteri Kemendikbud RI ini.
Sementara itu, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Asep Saepudin Jahar.,MA.,Ph.D mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyikapi dinamika politik menyusul pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara bijaksana, dewasa, dan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.
Menurut Rektor, setiap dinamika politik merupakan bagian dari perjalanan demokrasi yang harus disikapi dengan kedewasaan, ketenangan, dan tanggung jawab kebangsaan. Perbedaan pandangan dan pilihan politik merupakan keniscayaan dalam kehidupan demokratis, tetapi tidak boleh berkembang menjadi permusuhan, perpecahan, apalagi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
“Indonesia adalah rumah bersama yang harus kita jaga. Jangan sampai perbedaan pandangan dan dinamika politik membuat kita kehilangan rasa persaudaraan, saling menghormati, dan tanggung jawab untuk menjaga keutuhan bangsa,” kata Prof Asep kepada media.
Rektor Asep menekankan bahwa dalam negara demokrasi dan konstitusional, setiap persoalan ketatanegaraan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusi. Seluruh pihak perlu menghormati proses kelembagaan yang berjalan serta memberikan ruang bagi institusi negara untuk menjalankan kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, kepentingan negara harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi, kelompok, maupun kepentingan politik jangka pendek. Jabatan dan kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, sementara keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara harus menjadi prioritas bersama.
“Yang harus kita utamakan adalah Indonesia. Jangan sampai energi bangsa habis hanya untuk mempertajam perbedaan dan memperpanjang polemik politik. Kita perlu mengembalikan perhatian pada persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat, mulai dari kemiskinan, pengangguran, ketimpangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan rakyat,” tuturnya. (hud).