RISALAH NU ONLINE, JAKARTA — Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) melontarkan kritik tajam terhadap arah pembangunan nasional di bawah pemerintahan saat ini. PB PMII menilai, perwujudan negara kesejahteraan (welfare state) tidak boleh direduksi sekadar menjadi mesin penyalur bantuan sosial (bansos).
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PB PMII, M. Shofiyulloh Cokro, sebagai respons atas paradoks pembangunan yang dihadapi Indonesia menjelang penyelenggaraan Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) PB PMII 2026.
Shofiyulloh menegaskan, di tengah narasi capaian pertumbuhan ekonomi dan hilirisasi yang digencarkan pemerintah, daya beli kelas menengah ke bawah dinilai masih rapuh. Selain itu, ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah serta kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam terus berlangsung.
Menurutnya, setiap kebijakan negara seharusnya dinilai dari kualitas tata kelola serta dampak nyatanya bagi kemandirian masyarakat, bukan sekadar diukur dari niat atau besarnya skala program.
“Negara kesejahteraan ala Indonesia bukan sekadar negara penyalur bantuan sosial, melainkan negara yang menjamin kedaulatan ekonomi rakyat, akses pendidikan dan kesehatan yang setara, perlindungan sosial yang bermartabat, serta keadilan antargenerasi,” ujar Shofiyulloh dalam keterangan tertulisnya, dikutip pada Selasa (17/11/2026).
Merujuk pada Pembukaan UUD 1945 serta Pasal 33 dan 34, Shofiyulloh mendesak pemerintah agar meninggalkan pendekatan teknokratis yang elitis dan top-down, serta mewaspadai praktik oligarki yang dinilai menggerogoti hak-hak dasar warga negara.
“Jalan menuju Indonesia Emas 2045 harus dikembalikan ke rel konstitusi, bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan, melainkan memastikan keadilan sosial benar-benar terdistribusi hingga ke level akar rumput,” tegasnya.
Isu mengenai kedaulatan ekonomi dan evaluasi menyeluruh terhadap jalannya pemerintahan sejak 2024 ini akan menjadi salah satu fokus utama dalam perumusan buku rekomendasi kebijakan. Dokumen tersebut rencananya akan dibahas secara mendalam oleh ratusan kader dari berbagai cabang seluruh Indonesia dalam Muspimnas PB PMII yang akan dihelat di Bandung, Jawa Barat, pada 19–24 November 2026 mendatang.
(Anisa)