RISALAH NU ONLINE, JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan mendapatkan lahan tambang eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) PT Kaltim Prima Coal (KPC). KPC merupakan perusahaan tambang batu bara, salah satu anak usaha PT BUMI Resources Tbk (BUMI). Sementara induk usaha keduanya adalah Grup Bakrie.
Ormas keagamaan kini mendapatkan prioritas penawaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024.
Bahlil mengatakan, WIUPK yang akan diberikan merupakan eks PKP2B, yaitu penciutan dari konsesi kontrak karya yang sudah dikembalikan kepada negara dan belum berbentuk WIUPK.
”Salah satu yang mau saya jelaskan pemberian kepada PBNU adalah eks KPC. berapa cadangannya nanti tanya begitu sudah kita kasih, tanya mereka saja,” ungkapnya saat konferensi pers di Kementerian Investasi, Jakarta, dilansir dari laman kumparanbisnis, Jumat (7/6/24).
Bahlil pun memastikan WIUPK akan dituntaskan prosesnya kepada PBNU di pekan depan. Dia menyebut, NU sudah memiliki badan usaha yang akan mengelola WIUPK batu bara tersebut.
“NU sudah jadi, sudah berproses, saya ingin menggunakan prinsip karena ini untuk tabungan akhirat, kita ini semua kan berbuat baik, lebih cepat lebih baik, Insyaallah minggu depan, doain ya,” katanya.
Selanjutnya, Bahlil akan meneruskan penawaran WIUPK kepada ormas keagamaan lain. Namun, dia tidak membeberkan ormas mana yang sudah mengantre dan wilayah mana saja yang sudah disiapkan.
“Saya katakan secara proporsional, berdasarkan jumlah penduduknya juga terhadap warganya, dan kita pengin harus semuanya baik, adil,” pungkasnya.
Gus Yahya: NU Butuh Revenue untuk Roda Organisasi
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) angkat bicara terkait pemberian izin usaha pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan (Ormas) oleh pemerintah.
Sebagai Ormas yang concern dalam bidang sosial keagamaan dan kemasyarakatan, Gus Yahya menyatakan bahwa untuk menggerakkan roda organisasinya dalam rangka memberikan maslahat bagi masyarakat, NU membutuhkan sumber daya. Meski begitu, realita yang dihadapi NU saat ini menurutnya adalah kurangnya sumber daya sehingga tidak memiliki kecukupan untuk menggerakkan komunitas itu sendiri.
“Maka NU butuh revenue, nah pemerintah kemudian berpikir untuk menyediakan kesempatan sehingga pada waktu pembukaan Muktamar NU ke 34 di lampung, 2021, Presiden Jokowi dalam pidato pembukaan Muktamar NU akan menyediakan konsesi tambang untuk NU, itu beliau sampaikan dulu,” ujar Gus Yahya pada jumpa pers terkait Isu-Isu Mutakhir Haji 1445 H yang digelar pada Kamis, (6/6/2024) di gedung PBNU, Jakarta Pusat.
Lebih lanjut, Gus Yahya mengungkapkan bahwa untuk mengembangkan NU kedepan, perlu adanya komponen strategis dalam rangka membangun kapasitas, keuangan independen yang sustainable.
“Jadi, nggak cuma sekali dapat hilang, sekali dapat habis, jadi kita memerlukan satu independen dan sustainable financial capacity,” tegasnya.
Gus Yahya memiliki alasan tersendiri mengapa NU sangat membutuhkan revenue dan memastikan bahwa upaya yang dilakukan dengan menempuh cara-cara yang halal. Dirinya mencontohkan institusi pesantren yang membutuhkan infrastruktur dan fasilitas yang baik dan memadai agar kegiatan belajar dan mengajar dapat terselenggara dengan baik.
“Nah, kalau kita menunggu afirmasi pemerintah yang langsung itu nanti harus berhadapan dengan macam-macam parameter birokrasi yg pasti lama sekali UU nya, gimana aturannya, dan seterusnya,” katanya.
Selain itu, Gus Yahya turut memastikan bahwa ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan nantinya akan mengarahkan revenue yang didapat masuk ke organisasi, bukan kepada individu.
“Kami memang seperti saya sampaikan tadi sudah membuat ikhtiar-ikhtiar, tapi membuat perusahaan baru yg dijamin ini sungguh-sungguh nanti revenuenya masuk ke organisasi, bukan kepada individu-individu,” tegasnya.
Di sisi lain, Gus Yahya memastikan bahwa NU turut memiliki sumber daya manusia yang dibutuhkan. bukti tersebut ia tunjukkan dengan posisi bendahara yang berprofesi sebagai pengusaha tambang.
“Sebagai pengusaha tambang, dia punya jaringan bisnis komunitas pertambangan ini sehingga saya kira akan ada ruang yang memadai bagi NU untuk membangun kapasitas usaha pertambangan ini.
Tak ketinggalan, Gus Yahya turut menjelaskan komitmen NU terhadap Isu lingkungan tak perlu dipertanyakan lagi. NU menurut Gus Yahya memiliki tanggung jawab moral untuk memperhatikan aspek lingkungan hidup serta mengharapkan adanya konsensus nasional tentang ekstraksi sumber daya alam.
“NU ini berangkat disamping karena adanya kebutuhan tadi tapi juga dengan kesadaran akan tanggung jawab moral terkait lingkungan hidup dan kemaslahatan masyarakat secara umum, jadi ini kita perhatikan betul sejak awal,” pungkasnya. (yud)