Sebuah perubahan politik terjadi di Bangladesh, negara mayoritas muslim di Asia Selatan, Dimana PM mereka, Sheikh Hasina mengundurkan diri usai aksi massa besar-besaran di negara tersebut
Aksi massa besar-besaran terjadi di Bangladesh, Dimana ribuan warga turun ke jalan pada awal Agustus ini. Aksi massa besar-besaran ini membuat Perdana Menteri (PM) Bangladesh, Sheikh Hasina mengundurkan diri dan posisinya kemudian digantikan pemenang Nobel dan pendiri Grameen Bank, Muhammad Yunus, yang sebelumnya diasingkan dan didakwa hukuman politis oleh PM Sheikh Hashina.
Sebanyak 450 orang meninggal dan ribuan lainnya cidera dalam aksi protes tersebut, yang mana jumlah tersebtu diperburuk dengan meninggalnya 90 orang dalam satu hari, jumlah kematian terbanyak dalam satu hari akibat aksi represif aparatur pemerintah Bangladesh.
Aksi protes ini sebenarnya berawal dari aksi protes yang dilakukan sekelompok mahasiswa di awal Juli yang menolak adanya kuota pekerjaan di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bangladesh, yang mana sepertiga dari kuota CPNS akan diberikan kepada keturunan dari veteran perang kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan pada tahun 1971 lalu. Para mahasiswa menganggap kuota tersebut diskriminatif dan bertentangan dengan asas meritokrasi, sehingga harus dibatalkan. Aksi massa mahasiswa tersebut akhirnya meluas menjadi aksi protes terhadap pemerintah Bangladesh. Meluasnya aksi massa kemudian dibalas dengan Tindakan represif oleh polisi yang mengakibatkan sejumlah orang tewas. Sejumlah media dan warga Bangladesh menyalahkan polisi yang terlalu reaktif terhadap peserta aksi, yang mana tembakan api hanya boleh ditembakkan dalam perlindungan diri atau melindungi properti negara. Sayangnya polisi Bangladesh mengabaikan hal ini. Dalam rangka meredam aksi massa tersebut, rezim sheikh Hasina juga mematikan akses internet, yang membuat kepanikan semakin menyebar. Apalagi jumlah mereka yang tewas juga diperkirakan bisa lebih banyak akibat dimatikannya konektivitas internet di negara tersebut.
Pada akhirnya aksi protes semakin tak terbendung, hingga berbagai fasilitas umum rusak akibat meningkatnya ketegangan antara peserta aksi dengan aparatur pemerintah. Hal ini kemudian membuat PM Bangladesh, Sheikh Hasina, yang sudah berkuasa selama 15 tahun, mengundurkan diri dari jabatannya. Ia kemudian melarikan diri ke India, negara yang cukup dekat dengan rezim Hasina. Mundurnya Sheikh Hasina kemudian membuat militer mengambil alih pemerintahan dan kemudian menunjuk M. Yunus, yang sejak beberapa tahun terakhir tinggal di luar negeri, sebagai kepala pemerintahan sementara hingga pemimpin baru ditunjuk melalui mekanisme pemilu.
“Sekarang tugas dari mahasiswa adalah tetap tenang dan membantu kami.” Ujar panglima militer Bangladesh, Jenderal Waker-uz Zaman, seperti dikutip dari situs NPR.org, usai militer mengambil alih pemerintahan. “Tetap percaya kepada militer. Kami akan menginvestigasi seluruh pembunuhan dan menghukum semua yang bertanggungjawab.”
Hingga berita ini diturunkan, kondisi di Bangladesh sudah mulai kondusif.
Pemerintahan interim yang dipimpin M. Yunus sudah bekerja dengan baik. Ia bahkan sudah mulai membentuk tim untuk menginvestigasi sejumlah kasus kekerasan kepada umat Hindu, yang sempat menjadi korban brutal massa Ketika aksi menurunkan Sheikh Hasina, yang mana banyak pihak menganggap aksi protes tersebut dimanfatakan kelompok muslim radikal untuk melakukan kekerasan kepada umat Hindu di Bangladesh. Yunus juga berjanji akan memperhatikan Nasib pengungsi Rohingya yang kondisinya sangat memprihatinkan di kamp cox’s bazaar yang saat ini sudah menampung satu juta lebih pengungsi Rohingya disana, yang mana mereka pergi meninggalkan Myanmar, usai aksi represif rezim Junta Militer disana.
Mengapa Warga Bangladesh Melakukan Aksi Protes.
Aksi protes yang terjadi di Bangladesh tidaklah berlangsung begitu saja tanpa sebab. Negara dengan populasi sebanyak 170 juta jiwa tersebut adalah salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Asia, namun sayangnya pertumbuhan ekonomi tersebut tidak bertransformasi dengan baik. Dimana sebanyak 18 juta warga Bangladesh usia muda hidup dalam kondisi pengangguran. Bangladesh sendiri selama ini dikenal negara penghasil pakaian jadi terbesar di dunia, Dimana nilai ekspor mereka dari sektor ini mencapai 40 Juta Dollar AS. Sektor ini sendiri mempekerjakan sekitar empat juta warga Bangladesh, yang kebanyakan adalah Perempuan. Kendati sektor pakaian jadi ini mengangkat ekonomi Bangladesh, namun nyatanya ini tidak cukup mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan di negara tersebut.
Adapun, Sheikh Hasina selama 15 tahun memerintah Bangladesh, sudah banyak mentransformasi negara tersebut menjadi salah satu negara yang patut diperhitungkan secara ekonomi. Berbagai infrastruktur mulai dari jalan raya, jembatan, pabrik dan kereta metro dibangun oleh Sheikh Hasina selama masa pemerintahannya. Selain itu, pendapatan per kapita warga Bangaldesh juga meningkat tiga kali lipat ketimbang satu decade yang lalu, Dimana menurut data Bank Dunia, sebanyak 20 juta warga Bangladesh berhasil keluar dari garis kemiskinan. Sayangnya hal ini masih belum bisa mengangkat masalah kemiskinan ekstrim yang terjadi di negara yang Merdeka dari Pakistan pada tahun 1971 lalu.
Masifnya korupsi yang terjadi di pemerintahan Sheikh Hasina, membuat pertumbuhan ekonomi ini hanya bisa dinikati oleh segelintir elit, terutama mereka yang dekat dengan rezim Hasina. Media social di Bangladesh sendiri dalam beberapa bulan terakhir diramaikan oleh berita mengenai dugaan korupsi terhadap beberapa petinggi negara yang dekat dengan Hasina, termasuk mantan panglima militer, kepala polisi nasional dan pejabat pajak di negara tersebut. Hasina sendiri dikenal dengan janjinya untuk memberantas korupsi, yang mana hal itu kemudian ia tunjukkan dengan memecat asisten rumah tangganya, yang diduga mencuri uang negara sebesar 34 Juta Dollar AS. Akan tetapi, di mata mayoritas warga Bangaldesh yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, hal itu tidak cukup untuk melindungi dirinya.
“Kemarahan terhadap pemerintah dan partai penguasa, sudah terakumulasi dalam waktu lama. Masyarakat kemudian menunjukkan kemarahannya saat ini. Warga terpaksa melakukan aksi protes Ketika tidak ada sumber daya yang tersisa.” Ucap Dr. Samina Luthfa, asisten professor Sosiologi Universitas Dhaka, seperti dikutip dari BBC.
Pada akhirnya ketidakseriusan pemerintahan Hasina dalam memberantas korupsi membuat rakyat marah, dan kebijakan penerapan kuota PNS, yang walau akhirnya dibatalkan, menjadi trigger dari aksi protes warga Bangladesh menuntut keadilan di negara tersebut.
Pelajaran bagi Indonesia
Kita tahu, beberapa hari yang lalu, aksi protes besar-besaran juga terjadi di negara kita, Indonesia. Aksi ini diakibatkan oleh sikap pemerintah yang menjalankan negara ini dengan ugal-ugalan, termasuk dengan Langkah mereka merevisi UU Pilkada, yang diyakini sebagai tandingan atas Keputusan MK yang menolak melakukan revisi pembatasan usia calon gubernur dan kuota partai politik dalam mengusung calonnya. Kita juga tahu kalau pemerintah Indonesia tidak pernah benar-benar serius dalam memberantas korupsi. Revisi UU KPK dan kemudian mengubah status aparatur KPK menjadi ASN diyakini membuat masalah. Hal ini ditambah ketua KPK, Firly Bahuri, yang sudah terjerat banyak kasus, namun tidak kunjung dihentikan. UU Cipta kerja yang sangat merugikan rakyat, namun tetap disahkan diam-diam juga membuat warga semakin marah. Apalagi ditambah dengan dikeluarkannya perppu Ciptaker usai UU tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK.
Deretan contoh ketidakseriusan pemerintah dalam memerangi korupsi dan memberantas kemiskinan di negara ini bisa mengakibatkan rakyat marah. Kemarahan rakyat tersebut sudah ditunjukkan dalam aksi pada tanggal 24 dan 25 agustus kemarin, Dimana semua elemen Masyarakat Bersatu untuk menolak revisi UU Pilkada demi memuluskan rezim dinasti mencalonkan putra bungsu mereka. Karena itu, penting bagi pemerintah untuk mendengarkan suara rakyat, karena seperti istilah popular dalam Bahasa Latin, vox Populi Vox Dei, yang artinya suara rakyat adalah suara Tuhan. Maka jika rakyat sudah berkehendak, maka ada baiknya bagi pemerintah untuk tidak bermain-main. (Kharizma)