Perspektif INSS Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Putusan Akhir Sidang PHPU Pilkada 2024

By Risalah NU On Mar 3, 2025

Penulis: Ahmad Rijal – Peneliti Bidang Politik dan Pemerintahan INSS (Intelligence and National Security Studies)

Dengan berakhirnya rangkaian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hingga putusan akhir Mahkamah Konstitusi (MK), Indonesia kembali membuktikan komitmennya dalam mengawal proses demokrasi agar berjalan dengan baik.

Apresiasi patut diberikan kepada MK, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Komisi II DPR RI atas peran serta tanggung jawab mereka dalam menjaga demokrasi agar tetap transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah dalam sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada 2024. Mayoritas putusan terkait PSU di 24 daerah tersebut berkaitan dengan syarat pencalonan, menunjukkan bahwa MK masih memegang peran penting sebagai penjaga konstitusi dan keadilan pemilu. Fokus MK terhadap aspek syarat pencalonan menandakan bahwa prosedur administrasi dalam Pilkada harus ditegakkan dengan pengawasan ketat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hanya kandidat yang memenuhi syarat yang dapat bertarung dalam Pilkada, demi menjaga prinsip demokrasi yang jujur dan adil.

Selanjutnya, DKPP juga memiliki peran penting dalam menegakkan kode etik bagi penyelenggara pemilu, termasuk KPU dan Bawaslu. Jika terbukti ada kelalaian atau pelanggaran dalam meloloskan calon kepala daerah yang tidak memenuhi syarat, maka DKPP harus bertindak tegas dengan memberikan sanksi yang sesuai.

Putusan MK yang memerintahkan pemungutan suara ulang di 24 daerah terkait syarat pencalonan menunjukkan adanya kelemahan dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Ini menjadi indikasi bahwa DKPP perlu mengevaluasi dan, jika diperlukan, memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab, dalam hal ini KPUD dan Bawaslu daerah, agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Kesalahan atau maladministrasi seperti ini seharusnya sudah bisa dicegah sejak awal, yaitu sebelum tahapan penetapan calon. Jika KPUD ataupun KPU RI kesulitan menentukan apakah seorang calon telah menjabat dua periode atau belum, misalnya, mereka seharusnya dapat berkonsultasi dengan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam menafsirkan peraturan atau perundang-undangan. Hal ini juga berlaku untuk Pilkada yang salah satu pasangan calonnya didiskualifikasi karena kasus hukum, seperti yang terjadi di Kota Banjarbaru (Kalsel), Palopo (Sulsel), Mahakam Ulu (Kaltim), dan daerah lainnya.

Tujuan dari pemungutan suara ulang tentu untuk menjaga prinsip keadilan pemilu. Namun, PSU juga membawa banyak konsekuensi.

Pertama, tujuan Pilkada serentak agar tiap kepala daerah memiliki masa jabatan yang sama menjadi tidak tercapai. Kedua, target efisiensi anggaran dengan menyatukan waktu pelaksanaan Pemilu nasional dan Pilkada juga menjadi meleset. Terlebih saat ini Pemerintahan Prabowo-Gibran sedang gencar melakukan efisiensi anggaran dalam rangka penghematan. Dari sisi pemerintah daerah, ini juga menjadi beban tambahan karena harus ikut menanggung pembiayaan Pilkada yang bersumber dari APBD. Ketiga, baik KPUD maupun pasangan calon nantinya harus bekerja ekstra keras untuk mengajak masyarakat agar mau datang memilih. Hal ini merujuk pada indikasi kelelahan atau kejenuhan pemilih (voter fatigue) akibat pelaksanaan Pilkada yang berlangsung di tahun yang sama dengan Pemilu nasional. Dalam banyak daerah, tingkat partisipasi cenderung menurun dibandingkan edisi Pilkada sebelumnya. Adanya PSU dikhawatirkan akan semakin menggerus angka partisipasi pemilih, sehingga siapapun yang menang akan mengalami penurunan legitimasi.

Sayangnya, sanksi terhadap penyelenggara Pemilu di beberapa daerah yang mengalami PSU akibat inkompetensi mereka saat ini tidak dapat dikenai hukuman pidana, kecuali jika terbukti menerima suap dari calon atau partai politik untuk mengakali peraturan. Padahal, meskipun tidak terbukti menerima suap, pemungutan suara ulang jelas merugikan keuangan negara. Dana yang digunakan untuk PSU seharusnya dapat dialokasikan untuk memaksimalkan pelayanan dasar bagi warga negara, yang selama ini masih banyak mengalami keterbatasan di berbagai daerah.

Oleh karena itu, tindakan tegas dari DKPP ke depan bukan hanya untuk memastikan bahwa pemilu berjalan sesuai dengan prinsip kejujuran dan keadilan, tetapi juga untuk memberikan efek jera sehingga menjadi contoh bagi penyelenggara lainnya agar tidak main-main dengan persoalan kedaulatan rakyat. Hanya dengan demikian, kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dapat tetap terjaga. Semoga ke depan, sinergi antara MK, Komisi II DPR RI, DKPP, KPU, dan Bawaslu semakin kuat demi mewujudkan pemilu dan Pilkada yang lebih berkualitas.