RISALAH NU ONLINE, JAKARTA – Puluhan tokoh Indonesia dari berbagai lintas agama menyuarakan pesan penting dan mendalam menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia yang ke 80 tahun. Pesan kemerdekaan bernama Gerakan Nurani Bangsa sebagai refleksi, koreksi dan harapan dari para tokoh mewakili jutaan rakyat Indonesia.
Para tokoh nasional yang hadir diantaranya, Nyai Sinta Nuriah Abdurrahman Wahid (Istri Gus Dur), Prof Quraish Shihab, Romo Ignatius Kardinal Suharyo, Omi Komariah Nurcholis Madjid, Pendeta Jacky Manuputty, Romo Frans Magnes Soseno, Erry Riyana Hardjapamekas, Karlina Supelli, Lukman Hakim Syaifuddin, dan Alissa Qotrunnada Wahid.
Mereka berkumpul meyuarakan harapan dan uneg-unegnya serta merefleksikan 80 tahun Indonesia merdeka dihadapan jurnalis di Galeri Nasional, Jakarta, Kamis (14/08).
Berikut bunyi pesan kemerdekaan dari Gerakan Nurani Bangsa:
1. Demokerasi sebagai manifestasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat merupakan hal mendasar dalam menjaga dan menata kehidupan bersama berbangsa dan bernegara di tengah masyarakat kita yang majemuk. Demokrasi harus didasarkan pada supremasi sipil, etika politik, sistem dan aturan yang baik serta tumbuhnya ruang untuk aktor-aktor politik yang memiliki integritas, kapasitas dan komitmen kuat terhadap pemenuhan, perlindungan kehormatan terhadap hak-hak warga negara, termasuk diantaranya, melakukan upaya kemanusiaan terkait situasi khusus di Papua.
2. Presiden dan aparat penegak hukum perlu memastikan setiap bidang penyelenggaraan negara bebas dari korupsi dan benturan kepentingan atau kolusi dan nepotisme, hukum harus benar-benar digunakan untuk penegakan keadilan sebagai pondasi utama demokrasi.
3. Presiden dan jajarannya perlu memastikan setiap produk hukum, kebijakan negara yang mempengaruhi ajaz hidup orang banyak didasarkan pada konstitusi sisi bersama bangsa Indonesia. Dan terhindar dari jebakan kelompok, institusi atau kepentingan sesaaat yang merusak sendi-sendi bernegara.
4. Di sektor ekonomi dan kesejahteraan, Presiden dan jajarannya perlu memastikan adanya perubahan paradigma sehigga pendekatan kebijakannya lebih strategis, enklusif dan berbasis bukti. Pendekatan ekonomi dari bawah (battom up) yang melibatkan komunitas dan dukungan teknokrat kredible perlu dilakukan untuk meningkatkan relevansi dan dampak program-program kesejahteraan serta kelestarian lingkungan yang adil.
5. Perbaikan program dan kebijakan negara, seperti reformasi perpajakan yang adil dan progresiv, penguatan dan usaha rakyat berskala kecil dan menengah termasuk koperasi berbasis riset yang mendalam serta penegakkan hukum terhadap pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol) yang sudah merugikan potensi ekonomi masyarakat secara masiv.
6. Kebudayaan memegang peran strategis dalam membentuk arah berfikir, struktur nilai dan arah kolektif suatu bangsa. Pemerintah meskipun bukan aktor utama dalam menentukan arah budaya memiliki tanggungjawab penting sebagai penjamin ruang berekspresi dan pelindung hak-hak budaya warga negara.
7. Media dan jurnalis adalah pilar demokerasi, memiliki peran penting menyampaikan fakta serta menyediakan ruang artikulasi bagi ekpresi sosial politik dan budaya warga negara. Negara harus memastikan dan menjamin ruang kebebasan pers serta keselamatan jurnalis sebagai aktor perubahan dan peradaban.
8. Menjaga dan menguatkan upaya-upaya kolektif yang memampukan seluruh elemen bangsa untuk mengambil peran aktif dalam menjaga dan menguatkan kuwalitas demokrasi, upaya bersama yang didasarkan pada kesadaran serta partisipasi aktif dan kritis pada organisasi mayarakat sipil, keagamaan, media, pelaku usaha, pelaku seni budaya, perempuan, partai politik, perguruan tinggi dan aktor non negara lainnya, dengan kesadaran kolektif, komitmen bersama dan itikad yang baik untuk selalu memperbaiki kehidupan bangsa dengan berlandaskan Pancasila dan cita-cita kemerdekaan, niscaya Indonesia akan bisa mewujudkan negara bangsa yang merdeka, berdaulat adil dan makmur.
(Anisa).