RISALAH NU ONLINE, INDRAMAYU – Jum’at (13/2), dalam upaya pencegahan perkawinan anak kini tidak lagi dipandang sebagai urusan privat, melainkan tanggung jawab kolektif yang dimulai dari akar rumput. Hal ini mengemuka dalam kunjungan lapangan bersama (Joint Monitoring Field Visit) yang dilakukan oleh Bappenas, Program INKLUSI, dan Pemerintah Australia di Kabupaten Indramayu.
Kunjungan tersebut melibatkan delegasi lintas kementerian, di antaranya Muhammad Zul Fauzi dari Bappenas, Joanna O’Shea selaku Konselor Pemerintah Australia, serta perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kemendagri, Kemensos, dan Kemen-PPPA. Mereka meninjau langsung efektivitas pendekatan komunitas yang dijalankan Lakpesdam PBNU bersama mitra lokal dalam membangun sistem perlindungan anak yang terintegrasi dengan layanan kesehatan dan institusi keagamaan.
Salah satu capaian menonjol di Indramayu adalah transformasi peran remaja dari sekadar objek menjadi subjek perubahan. Melalui penguatan Posyandu Remaja, Forum Anak desa, dan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), para pemuda memiliki ruang partisipasi yang aman untuk menyuarakan hak-hak mereka.
Selain itu, kerja sama dengan Kantor Urusan Agama melalui program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) serta peran aktif Puskesmas terbukti memperkuat narasi kesiapan berkeluarga dan layanan kesehatan reproduksi yang lebih responsif. Namun, implementasi di lapangan tetap menghadapi tantangan klasik seperti keterbatasan sumber daya, kesinambungan dana, dan kebutuhan penguatan regulasi.
Meski demikian, kolaborasi antara masyarakat sipil dan pemerintah di tingkat desa ini memberikan bukti nyata bagi pengembangan kebijakan nasional yang lebih kontekstual. Masukan langsung dari aparat desa dan komunitas diposisikan sebagai data sosial krusial untuk menyempurnakan desain program di masa mendatang.
Menanggapi fenomena ini, Pengurus Lakpesdam PBNU, Nur Khoirun, menyoroti realitas pahit di mana anak-anak yang seharusnya masih bersekolah justru terpaksa memikul beban rumah tangga dan ekonomi akibat sempitnya pilihan hidup. Menurutnya, melindungi masa depan anak perempuan adalah kunci kekuatan bangsa, sehingga akses pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama.
“Korban terbesar perkawinan usia dini adalah perempuan. Padahal, kekuatan bangsa ini banyak bertumpu pada perempuan,” ujar Nur Khoirun.
Melalui kunjungan ini, Kabupaten Indramayu diharapkan menjadi laboratorium pembelajaran kebijakan bagi wilayah lain. Praktik-praktik baik yang tumbuh dari desa tersebut diharapkan dapat direplikasi secara luas guna membangun sistem pencegahan perkawinan anak yang inklusif, berbasis bukti, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. (Delia)