RISALAH NU ONLINE, JAKARTA – Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menawarkan gagasan diplomasi jalur kedua “Second Track Diplomacy” sebagai langkah krusial untuk meredam ketegangan di kawasan Teluk. Gagasan ini disampaikan Gus Yahya saat menemui Duta Besar Turki untuk Indonesia, Prof. Dr. Talip Küçükcan, di Kedutaan Besar Turki, Jakarta, Kamis (9/4).
Di tengah situasi geopolitik yang memanas akibat konfrontasi militer di wilayah Teluk, Gus Yahya menilai diplomasi formal antar negara saja tidak cukup. Perlu ada upaya “menjahit kembali” hubungan antar negara Muslim melalui pendekatan masyarakat-ke-masyarakat (people-to-people).
Gus Yahya menegaskan bahwa konflik yang melibatkan Israel, Amerika Serikat dan Iran telah memicu potensi keretakan di internal negara-negara Muslim. Untuk mencegah polarisasi yang lebih dalam, PBNU mengusulkan kerangka kerja sama yang melibatkan tokoh agama dan elemen masyarakat sipil.
“Di tengah situasi perang, seringkali muncul keretakan hubungan antar-negeri Muslim. Kami mengusulkan diplomasi informal atau second track diplomacy untuk menjahit kembali keretakan tersebut melalui hubungan langsung antar-masyarakat,” ujar Gus Yahya.
Duta Besar Turki, Prof. Dr. Talip Küçükcan, menyambut baik usulan Gus Yahya. Beliau sepakat bahwa menjaga persatuan negara-negara Muslim, baik yang tergabung dalam OKI maupun mitra strategis seperti Indonesia, adalah prioritas utama saat ini.
Dubes Talip menekankan bahwa meski terdapat perbedaan sikap politik, identitas sebagai sesama negara Muslim harus tetap dijaga. Turki menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi kerangka kerja sama people-to-people yang digagas PBNU guna menghubungkan masyarakat Muslim Indonesia dengan tokoh-tokoh di belahan dunia lain.
Selain membahas diplomasi informal, pertemuan tersebut juga menggarisbawahi pentingnya menjaga stabilitas di kawasan Teluk pasca-gencatan senjata yang difasilitasi Pakistan. Pihak Turki mengingatkan agar sentimen perang tidak merusak hubungan persaudaraan antara Iran, Saudi Arabia, Turki, Mesir, hingga Indonesia.
Turki menilai serangan terhadap kedaulatan negara manapun di kawasan Teluk tidak dapat dibenarkan karena mengancam keamanan global. Oleh karena itu, inisiatif diplomasi masyarakat yang dibawa PBNU dianggap sebagai instrumen penting untuk meredam tensi dan memastikan perdamaian jangka panjang di dunia Islam.
(Delia)