Tanggapi Aturan Rokok, Gugun El Guyanie: “Jangan Ekseksif, Ini Sudah Tidak Proporsional”
RISALAH NU ONLINE, JOMBANG — Dosen Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga, Gugun El Guyanie menilai kebijakan kesehatan publik terkait pengendalian rokok pada dasarnya patut didukung, selama penerapannya tetap proporsional dan tidak berlebihan hingga mematikan industri kretek serta petani tembakau lokal. Pandangan tersebut disampaikan dalam acara launching dan bedah buku “NU Smoking: Kedaulatan Islam Nusantara dalam Fatwa Kretek” di Tambakrejo, Jombang, pada Rabu (26/8/2026).
Gugun menegaskan bahwa langkah pembatasan rokok hendaknya terfokus pada aturan kesehatan yang masuk akal tanpa mengorbankan ekosistem ekonomi nasional.
“Saya setuju bahwa pengaturan di sisi rokok ini di sisi kesehatannya, public health policy, kebijakan untuk mengatur kesehatan publik oke. Tetapi jangan ekseksif, jangan berlebihan. Ini sudah tidak proporsional,” ujar Gugun.
Menurutnya, instrumen pengendalian rokok sebenarnya sudah cukup jika difokuskan pada perlindungan kelompok rentan dan penyesuaian ekonomi yang terukur.
“Kalau tujuannya soal pengaturan kesehatan, cukup dengan kenaikan tarif cukai dan pengawasan agar rokok tidak diperjualbelikan kepada anak-anak dan remaja, kepada perempuan. Itu sudah cukup, kita dukung,” lanjutnya.
Ia memberikan catatan bahwa wacana penyeragaman kadar tar dan nikotin hingga batas yang sangat rendah berisiko menekan angka penyerapan tembakau dari petani lokal, yang pada akhirnya dapat mendorong ketergantungan pada tembakau impor.
Sejalan dengan hal tersebut, Ketua LESBUMI PBNU Kiai Jadul Maula yang turut hadir sebagai narasumber menekankan bahwa fatwa keagamaan mengenai rokok tidak boleh dilepaskan dari konteks sejarah dan sosial kemasyarakatan. Menurutnya, pandangan NU terhadap hukum merokok berakar pada hukum dasar mubah karena tidak adanya dalil yang mutlak (qoth’i).
“Jadi ini satu perspektif tentang hubungan antara fatwa keagamaan mesti kaitannya dengan maslahatul ammah, maslahatul ammah itu juga terkait dengan tegaknya kedaulatan bangsa dan negara,” tutur Kiai Jadul Maula.
Kiai Jadul juga menyuarakan kritik terhadap sudut pandang regulasi kesehatan saat ini yang dinilainya kurang holistik dan cenderung membedakan sumber penyakit secara tidak adil.
“Kementerian Kesehatan itu kemudian perspektif kesehatannya hanya jadi alat untuk masuknya penjajahan atas negara, neokolonialisme dalam negara. Sebenarnya sumber penyakit banyak sekali dari makanan, tapi kenapa hanya tembakau? Kalau mau jujur, ini sebenarnya sumber penyakit dari pikiran, dari psikologi,” tuturnya.
(Anisa)