Soal Karhutla dan Deforestasi, PWNU DKI Desak Pemerintah Tegakkan Hukum melalui 3 Rekomendasi

0

RISALAH NU ONLINE, BOGOR – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta mendesak pemerintah mengambil langkah konkret dan tegas untuk menghentikan bencana ekologis akibat kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang setiap tahun. Hal itu disampaikan melalui rumusan Bahtsul Masail Pra Konferwil ke-21 PWNU DKI Jakarta yang diselenggarakan di Hotel Grand Pesona, Bogor, (18/11/2026).

Sekretaris LBM PWNU DKI Jakarta, K. Ahmad Fuad, S.Pd, menegaskan bahwa terdapat tiga poin utama yang ditujukan kepada pemerintah. _*Pertama*_, memastikan penegakan hukum yang tegas, transparan, dan tidak tebang pilih terhadap seluruh pelaku pembakaran, baik pelaku langsung di lapangan maupun korporasi yang terlibat, disertai kewajiban pemulihan ekosistem. _*Kedua*_, melarang keras alih fungsi hutan yang terdampak kebakaran menjadi lahan produktif agar tidak menjadi celah komersialisasi bencana. _*Ketiga*_, menuntut pemerintah untuk selalu tanggap dan sigap dalam penanganan titik api sebelum meluas.

_“Jadi begini, ada tiga poin penting yang kami tekankan kepada pemerintah. Pertama, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, transparan, dan tidak boleh tebang pilih. Seluruh pihak yang terlibat, baik pelaku langsung di lapangan maupun korporasi, wajib ditindak sekaligus dibebani tanggung jawab untuk merestorasi ekosistem. Kedua, kami mendesak agar alih fungsi hutan bekas kebakaran menjadi lahan produktif dilarang keras, supaya tidak menjadi celah untuk mengomersialkan bencana. Ketiga, pemerintah dituntut untuk selalu tanggap dan sigap menangani titik api sejak awal sebelum meluas”_, tegasnya.

Kajian yang dihadiri oleh kurang lebih 50 orang kyai dari berbagai delegasi PCNU se-Jabodetabek ini menegaskan bahwa dalam perspektif fiqih, pemerintah maupun pejabat publik yang sengaja atau lalai menjalankan kewajiban pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum terkait karhutla dihukumi haram. Hal itu Merujuk pada kaidah fiqih bahwa kebijakan pemimpin atas rakyatnya wajib berorientasi pada kemaslahatan. Negara dinilai memiliki otoritas penuh untuk menjatuhkan sanksi takzir yang memberikan efek jera. Prinsip tersebut sejalan dengan atsar Khalifah Utsman bin Affan bahwa kekuasaan negara dibutuhkan untuk mencegah kerusakan yang tidak cukup dicegah hanya dengan seruan moral.

Selain memulihkan hak masyarakat terdampak, PWNU DKI Jakarta menekankan prinsip pertanggungjawaban mutlak bagi pihak yang meraup keuntungan dari kerusakan alam. Melalui penerapan hukum tanpa pandang bulu dan pelarangan alih fungsi lahan bekas terbakar, pemerintah diharapkan mampu memutus rantai impunitas korporasi sekaligus menjamin pemulihan ekosistem secara berkelanjutan. (Cak Iron).

Leave A Reply

Your email address will not be published.