RISALAH NU ONLINE, JAKARTA –Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghormati keputusan KH Ma’ruf Amin untuk mengundurkan diri dari jabatan Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI.
Sebagai langkah kesinambungan organisasi, Rapat Dewan Pimpinan MUI telah menyepakati nama KH Afifuddin Muhadjir sebagai Calon Ketua Wantim MUI menggantikan KH Ma’ruf Amin.
Sekretaris Jenderal MUI, Buya Amirsyah Tambunan, menjelaskan bahwa keputusan pengunduran diri KH Ma’ruf Amin bukanlah hal yang mendadak, melainkan telah dikomunikasikan secara resmi sejak beberapa bulan lalu agar bisa fokus pada pengabdian langsung kepada masyarakat.
“MUI sangat menghormati dan memahami sepenuhnya keputusan mulia KH Ma’ruf Amin. Beliau ingin mengurangi kesibukan struktural dalam organisasi agar memiliki ruang dan waktu yang lebih luas untuk berkhidmat langsung di tengah-tengah umat dan masyarakat,” ujar Buya Amirsyah Tambunan kepada MUI Digital di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Sebelum menyetujui permohonan tersebut, Pimpinan MUI telah berupaya melakukan tabayun serta meminta kesediaan KH Ma’ruf Amin untuk mempertimbangkan kembali keputusannya.
Namun, pimpinan MUI akhirnya menghargai keteguhan sikap KH Ma’ruf Amin yang ingin fokus berdakwah dan berinteraksi langsung dengan masyarakat tanpa terbebani tugas-tugas struktural organisasi.
Terkait proses suksesi, Buya Amirsyah menegaskan bahwa pimpinan MUI telah bergerak cepat melakukan musyawarah untuk memastikan roda organisasi Wantim MUI tetap berjalan optimal.
“Dalam rapat pimpinan MUI yang terakhir, kami telah bermusyawarah dan menyepakati satu nama yang dinilai sangat mumpuni dan tepat untuk melanjutkan estafet kepemimpinan Ketua Wantim MUI, yakni KH Afifuddin Muhadjir, yang selama ini juga aktif sebagai salah satu Wakil Ketua Wantim MUI,” jelasnya.
Meski telah mendapat kesepakatan bulat di internal MUI, penetapan KH Afifuddin Muhadjir masih menempuh tahapan mekanisme organisasi dan etika kelembagaan. Mengingat KH Afifuddin juga menjabat sebagai Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), MUI telah melayangkan surat resmi kepada PBNU.
“Secara internal MUI sudah sepakat dan tidak ada kendala. Saat ini, kami telah mengirimkan surat resmi untuk memohon persetujuan dan restu dari PBNU. Setelah surat balasan dan restu dari PBNU kami terima, penetapan definitif akan segera diproses sesuai dengan peraturan dan AD/ART MUI,” tambah Buya Amirsyah.
MUI mengajak seluruh elemen umat Islam dan masyarakat untuk mendoakan agar proses transisi kepemimpinan di tubuh Dewan Pertimbangan MUI berjalan lancar, penuh keberkahan, serta semakin memperkuat peran MUI sebagai khadimul ummah (pelayan umat) dan shadiqul hukumah (mitra pemerintah). (hud/rls)