
Oleh Amsar A. Dulmanan, Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) UNUSIA
Artikel ini mengkaji peran Laskar Santri Hizbullah dalam Revolusi Indonesia dengan menyoroti keterkaitan antara Islam, nasionalisme, dan perlawanan rakyat terhadap kolonialisme. Hizbullah lahir pada masa pendudukan Jepang sebagai wadah kaderisasi militer bagi pemuda Islam yang kemudian berkembang menjadi salah satu kekuatan penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Melalui pendekatan historis dan analisis literatur, tulisan ini menunjukkan bahwa perjuangan Hizbullah tidak hanya didorong oleh semangat keagamaan, tetapi juga oleh kesadaran kebangsaan yang kuat.
Para santri memandang pembelaan terhadap tanah air sebagai bagian dari kewajiban moral dan religius untuk melawan penindasan serta menjaga martabat bangsa. Dalam konteks revolusi, Hizbullah berperan sebagai aktor sosial-politik yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan cita-cita nasionalisme Indonesia. Temuan ini menegaskan bahwa kontribusi laskar santri merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan sekaligus memperlihatkan hubungan erat antara identitas keagamaan dan pembentukan negara-bangsa Indonesia.
Kata Kunci: Hizbullah, laskar santri, Revolusi Indonesia, Islam, nasionalisme, perlawanan rakyat.
Revolusi Indonesia tidak hanya lahir dari pidato para elite nasionalis di arena politik, tetapi juga tumbuh dari denyut kehidupan rakyat, desa-desa pesantren, serta semangat perjuangan kaum santri yang memandang kemerdekaan sebagai kewajiban moral sekaligus religius. Dalam historiografi nasional, narasi perjuangan kemerdekaan sering kali lebih menonjolkan peran elite politik dan tentara reguler, sementara kontribusi laskar rakyat berbasis pesantren kerap ditempatkan di pinggiran sejarah. Padahal, dalam berbagai pertempuran penting selama Revolusi Indonesia, kaum santri tampil sebagai kekuatan sosial-politik yang memiliki peran signifikan dalam mempertahankan kemerdekaan dan membangun fondasi negara bangsa –Feillard, A. (1999). NU vis-à-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna. Yogyakarta: LKiS.
Menurut Nurcholish Madjid (1997) dalam Tradisi Islam: Peran dan Fungsinya dalam Pembangunan di Indonesia, Lasykar Santri merupakan representasi keterlibatan kaum santri dalam ruang sosial dan kebangsaan yang melampaui fungsi keagamaan semata. Berbasis pada tradisi pesantren, mereka mengintegrasikan komitmen keislaman dengan semangat nasionalisme melalui partisipasi aktif dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, pengabdian kepada masyarakat, serta upaya menjaga keutuhan bangsa. Dengan demikian, Lasykar Santri mencerminkan karakter pesantren sebagai institusi yang tidak hanya membentuk kesalehan individual, tetapi juga menumbuhkan tanggung jawab sosial dan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sementara Zamakhsyari Dhofier, menjelaskan bahwa laskar santri merupakan kelompok santri yang dimobilisasi melalui jaringan pesantren dan kepemimpinan kiai untuk menjalankan fungsi perjuangan sosial, keagamaan, dan kebangsaan. Keberadaan mereka mencerminkan eratnya hubungan antara tradisi pesantren, otoritas kiai, dan semangat pengabdian kepada agama serta tanah air. Dalam berbagai momentum sejarah, terutama ketika masyarakat dan negara menghadapi ancaman, para santri tampil sebagai kekuatan sosial yang siap terlibat dalam upaya pembelaan dan pengorbanan demi kepentingan umat dan bangsa. Lihat Dhofier, Z. (2011). Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia , Cet. VIII-revisi. Jakarta: LP3E.
Konsep laskar santri tersebut menemukan manifestasi historisnya dalam pembentukan Laskar Hizbullah pada masa pendudukan Jepang. Lahirnya Hizbullah tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik dan militer Perang Pasifik ketika posisi Jepang semakin terdesak oleh kekuatan Sekutu. Dalam upaya memperoleh dukungan dari kalangan umat Islam, pemerintah militer Jepang memberikan ruang bagi pembentukan organisasi semi-militer berbasis pemuda Muslim. Dalam konteks itulah Hizbullah resmi dibentuk pada 8 Desember 1944 sebagai pasukan cadangan yang diproyeksikan untuk membantu pertahanan Jepang.
Namun demikian, berbeda dengan Pembela Tanah Air (PETA) yang berada di bawah kontrol langsung militer Jepang, Hizbullah memiliki karakter yang lebih dekat dengan komunitas Muslim karena bertumpu pada jaringan Masyumi, pesantren, dan kepemimpinan para kiai. Oleh karena itu, meskipun lahir dalam kerangka kebijakan Jepang, Hizbullah berkembang menjadi wadah konsolidasi laskar santri yang menumbuhkan kesadaran keagamaan, semangat perjuangan, dan nasionalisme di kalangan pemuda Islam. Kelak, kekuatan ini memainkan peran penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 –Benda, H. J. (1980). Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang. Jakarta: Pustaka Jaya. Lihat juga Noer, D. (1987). Partai Islam di Pentas Nasional 1945–1965. Jakarta: Grafiti Press.
Pembentukan Hizbullah berawal dari usulan sejumlah tokoh dan ulama Islam yang menghendaki keterlibatan umat Islam dalam sistem pertahanan. Tokoh-tokoh seperti KH Mas Mansyur, KH Wahid Hasyim, dan Zainul Arifin memainkan peran penting dalam proses tersebut. Para santri yang sebelumnya berfokus pada pendidikan keagamaan kemudian memperoleh pelatihan militer di Cibarusah, Bekasi. Gelombang pertama pelatihan diikuti oleh sekitar 500 pemuda Islam yang selanjutnya kembali ke daerah masing-masing untuk membangun jaringan dan basis perjuangan rakyat yang lebih luas — Fealy, G. (2007). Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952–1967 (terj. Farid Wajidi & Mulni A. Bachtiar). Yogyakarta: LKiS.
Meskipun lahir dalam konteks pendudukan Jepang, Hizbullah tidak dapat dipahami semata-mata sebagai instrumen kolonial. Banyak kalangan pesantren memanfaatkan ruang politik yang tersedia untuk mempersiapkan kekuatan rakyat dalam menghadapi masa depan Indonesia merdeka. Dalam perspektif sosiologi politik, strategi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk resistensi terselubung (hidden resistance), yaitu memanfaatkan struktur kekuasaan yang ada untuk membangun kapasitas sosial dan politik yang kelak digunakan melawan dominasi kolonial. Karena itu, ketika Jepang menyerah kepada Sekutu pada Agustus 1945, Hizbullah tidak ikut bubar sebagaimana sebagian organisasi bentukan Jepang lainnya, melainkan berkembang menjadi salah satu kekuatan revolusioner yang aktif mempertahankan kemerdekaan Indonesia –Reid, A. (1974). The Indonesian National Revolution, 1945–1950. Melbourne: Longman Australia.
Bagi kalangan pesantren, kemerdekaan Indonesia bukan sekadar proyek politik modern, melainkan juga bagian dari perjuangan moral dan spiritual. Para ulama memandang kolonialisme sebagai bentuk kezaliman yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Oleh sebab itu, perjuangan bersenjata melawan penjajahan dipahami sebagai bagian dari jihad fi sabilillah, yaitu upaya menegakkan keadilan, melindungi masyarakat dari penindasan, dan mempertahankan martabat bangsa. Konsep jihad dalam konteks ini tidak dimaknai sebagai perang agama, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab kolektif untuk membela tanah air dan menjaga kemerdekaan yang telah diproklamasikan –Azra, A. (2002). Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Akar Pembaruan Islam Indonesia. Jakarta: Kencana.
Puncak mobilisasi politik dan religius kaum santri terjadi ketika para ulama yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama mengeluarkan Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945. Fatwa yang dipelopori oleh KH Hasyim Asy’ari tersebut menegaskan bahwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari upaya kolonialisme yang ingin kembali berkuasa merupakan kewajiban agama bagi umat Islam. Resolusi Jihad menjadi sumber legitimasi moral bagi ribuan santri dan laskar rakyat untuk terlibat dalam pertempuran mempertahankan kemerdekaan, terutama dalam Pertempuran Surabaya November 1945. Dengan demikian, sejarah Hizbullah menunjukkan bahwa Revolusi Indonesia tidak hanya digerakkan oleh nasionalisme politik, tetapi juga oleh nasionalisme religius yang menjadikan Islam sebagai kekuatan sosial dalam perjuangan membangun dan mempertahankan negara bangsa Indonesia (Benda, 1980).
Dalam perjalanan Revolusi Indonesia, laskar santri menjadi salah satu kekuatan sosial yang menunjukkan bahwa agama dan nasionalisme dapat berjalan beriringan dalam membangun bangsa. Keterlibatan mereka dalam perjuangan kemerdekaan memperlihatkan bahwa Islam di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai sumber spiritualitas, tetapi juga sebagai sumber inspirasi politik dan sosial dalam melawan kolonialisme. Menurut M. C. Ricklefs (2008) dalam Sejarah Indonesia Modern 1200–2008. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, keterlibatan umat Islam dalam perjuangan kemerdekaan tidak hanya menunjukkan kontribusi politik dan militer kaum Muslim terhadap lahirnya Republik Indonesia, tetapi juga menjadi bagian penting dari proses pembentukan identitas nasional Indonesia.
Pengalaman kolektif bangsa Indonesia dalam menghadapi kolonialisme, memperjuangkan kemerdekaan, serta mempertahankan kedaulatan negara telah membentuk kesadaran kebangsaan yang melampaui batas-batas etnis, kedaerahan, maupun kelompok sosial. Pengalaman sejarah bersama tersebut menjadi fondasi penting bagi lahirnya identitas nasional yang mempersatukan masyarakat Indonesia dalam bingkai kebangsaan yang inklusif. Dalam konteks ini, Islam berperan sebagai salah satu sumber nilai moral dan sosial yang memperkuat solidaritas antarkomponen bangsa, sekaligus mendorong tumbuhnya semangat persatuan di tengah keberagaman. Dengan demikian, identitas nasional Indonesia berkembang sebagai identitas yang berakar pada pengalaman historis kolektif serta pengakuan terhadap pluralitas budaya, agama, dan tradisi yang hidup dalam masyarakat Indonesia (Ricklefs, 2008, hal. 420–425).
Dalam proses pembentukan kesadaran kebangsaan tersebut, pesantren memiliki posisi yang sangat strategis. Selain berfungsi sebagai lembaga pendidikan keagamaan, pesantren juga menjadi pusat pembinaan sosial yang menanamkan nilai-nilai keberanian, solidaritas, kemandirian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui tradisi pendidikan yang mengintegrasikan ajaran keislaman dengan tanggung jawab sosial, pesantren membentuk kesadaran kolektif bahwa perjuangan membela bangsa dan negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban moral dan keagamaan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila banyak kalangan santri dan ulama tampil sebagai pelopor gerakan sosial, penggerak perlawanan terhadap kolonialisme, serta aktor penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah (Dhofier, 2011).
Dalam revolusi fisik setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, laskar santri tampil sebagai salah satu komponen penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mereka terlibat aktif dalam berbagai pertempuran melawan pasukan Sekutu dan Belanda, termasuk di Ambarawa, Bandung, serta Surabaya. Kehadiran mereka memperlihatkan bahwa pesantren bukan sekadar institusi pendidikan agama, melainkan juga pusat mobilisasi sosial yang mampu mengorganisasi kekuatan rakyat dalam menghadapi ancaman kolonialisme (Noer, 1987).
Pertempuran Surabaya pada November 1945 merupakan salah satu peristiwa paling monumental dalam sejarah Revolusi Kemerdekaan Indonesia sekaligus menjadi simbol kuat keterlibatan kaum santri dalam mempertahankan kedaulatan bangsa. Semangat perlawanan rakyat memperoleh legitimasi religius yang kokoh melalui Resolusi Jihad yang ditetapkan oleh para ulama Nahdlatul Ulama pada 22 Oktober 1945 di bawah kepemimpinan KH. Hasyim Asy’ari. Resolusi tersebut menegaskan bahwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman kolonialisme merupakan kewajiban agama (fardhu ‘ain) bagi umat Islam yang berada di wilayah yang terancam atau menjadi medan pertempuran (Feillard, 1999).
Resolusi Jihad tidak hanya memiliki makna teologis, tetapi juga memberikan dampak sosial-politik yang sangat besar dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Fatwa tersebut berfungsi sebagai sumber legitimasi moral sekaligus instrumen mobilisasi kolektif yang efektif dalam membangkitkan semangat perlawanan terhadap upaya kembalinya kekuasaan kolonial. Atas dasar seruan tersebut, ribuan santri, pemuda, dan masyarakat pedesaan dari berbagai daerah berbondong-bondong menuju Surabaya dan wilayah-wilayah lain untuk bergabung dalam perjuangan mempertahankan Republik Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Martin van Bruinessen (1994) dalam NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru. Yogyakarta: LKiS, bahwa jaringan pesantren dan otoritas kepemimpinan ulama memainkan peran penting dalam membangun solidaritas sosial yang memungkinkan terjadinya mobilisasi massa secara luas selama masa revolusi.
Dalam konteks perjuangan kemerdekaan, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga berkembang menjadi pusat konsolidasi sosial, basis pertahanan rakyat, dan ruang pembentukan kesadaran kebangsaan. Para kiai tampil bukan semata-mata sebagai pemimpin spiritual, melainkan juga sebagai aktor sosial yang mampu mengorganisasi masyarakat serta menanamkan nilai keberanian, pengorbanan, dan patriotisme. Hubungan yang erat antara ulama, santri, dan masyarakat desa melahirkan jaringan sosial yang solid dan penuh kepercayaan, sehingga mampu memperkuat daya tahan komunitas dalam menghadapi berbagai tekanan selama masa revolusi. Dalam perspektif Zamakhsyari Dhofier (2011), kekuatan jaringan pesantren tersebut merupakan bentuk modal sosial yang sangat penting karena mampu menciptakan kohesi sosial, solidaritas kolektif, dan kapasitas mobilisasi yang efektif dalam mendukung perjuangan mempertahankan kemerdekaan.
Dengan demikian, kontribusi kaum santri dalam Revolusi Kemerdekaan tidak dapat dipahami hanya dalam kerangka perjuangan fisik semata, tetapi juga sebagai manifestasi dari perpaduan antara nilai-nilai keagamaan, kepemimpinan ulama, dan solidaritas sosial yang berakar kuat dalam tradisi pesantren. Resolusi Jihad menjadi titik temu antara nasionalisme dan religiusitas yang berhasil menggerakkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam mempertahankan kemerdekaan, sekaligus menegaskan peran strategis pesantren sebagai salah satu pilar penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia.
Kehadiran laskar santri dalam Revolusi Kemerdekaan Indonesia menunjukkan bahwa nasionalisme Indonesia memiliki karakter yang berbeda dari banyak bentuk nasionalisme di negara-negara Barat. Nasionalisme Indonesia tidak dibangun semata-mata atas dasar kesamaan etnis, ras, bahasa, atau asal-usul budaya, melainkan tumbuh dari pengalaman kolektif sebagai bangsa terjajah serta cita-cita bersama untuk mewujudkan kemerdekaan politik. Dalam proses tersebut, agama –khususnya Islam– tidak menjadi faktor yang memecah persatuan, tetapi justru berfungsi sebagai sumber motivasi moral dan energi sosial yang memperkuat solidaritas antarkelompok dalam perjuangan melawan kolonialisme. Dengan demikian, identitas keagamaan dan identitas kebangsaan berkembang secara saling menguatkan dalam pembentukan angsa Indonesia –lihat B. Anderson (2006). Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (Rev. ed.). London: Verso. Juga lihat A. Reid (2011). Indonesia Rising: The Repositioning of Asia’s Third Giant. Singapore: ISEAS.
Pengalaman historis laskar santri sekaligus membantah anggapan bahwa Islam dan negara-bangsa (nation-state) merupakan dua entitas yang secara inheren bertentangan. Dalam konteks Indonesia, umat Islam tidak berada di luar proses pembentukan nasionalisme, melainkan menjadi salah satu aktor utama yang turut membangun dan mempertahankan Republik. Para santri dan ulama terlibat aktif dalam perjuangan bersenjata maupun mobilisasi sosial-politik untuk mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan mereka tidak terbatas pada kepentingan kelompok keagamaan tertentu, tetapi diarahkan untuk menjaga Indonesia sebagai tanah air bersama yang menaungi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang agama maupun etnis. Fenomena ini menunjukkan bahwa tradisi Islam Indonesia memiliki watak yang inklusif dan mampu berdialog secara konstruktif dengan gagasan kebangsaan modern –R. Madinier (2015). Islam and Politics in Indonesia: The Masyumi Party between Democracy and Integralism. Singapore: NUS Press.
Lebih jauh, keterlibatan santri dalam mempertahankan Republik Indonesia mencerminkan sikap politik yang moderat, pragmatis, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Meskipun negara yang lahir pada tahun 1945 bukanlah negara Islam dalam pengertian formal, sebagian besar ulama dan santri menerima bentuk Republik Indonesia sebagai hasil konsensus nasional yang harus dijaga keberlangsungannya. Penerimaan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa persatuan bangsa, kemerdekaan nasional, dan kepentingan umum merupakan tujuan yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam.
Sejarah laskar santri tidak hanya menjadi bagian penting dari narasi perjuangan kemerdekaan, tetapi juga menjadi bukti bahwa nilai-nilai keislaman dapat berpadu secara harmonis dengan semangat nasionalisme. Melalui kontribusi tersebut, kaum santri dan dunia pesantren telah memberikan fondasi penting bagi terbentuknya nasionalisme Indonesia yang inklusif, religius, dan berorientasi pada persatuan nasional –lihat B. J. Boland (1982). The Struggle of Islam in Modern Indonesia. The Hague: Martinus Nijhoff.
Dengan demikian, sejarah laskar santri dalam revolusi kemerdekaan menunjukkan bahwa pesantren memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam proses pembentukan identitas nasional Indonesia. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga menjadi pusat mobilisasi sosial, politik, dan kultural yang berperan aktif dalam perjuangan melawan kolonialisme serta mempertahankan kemerdekaan. Keterlibatan ulama dan santri dalam berbagai medan perjuangan membuktikan bahwa nilai-nilai Islam yang berkembang di lingkungan pesantren mampu berintegrasi dengan semangat nasionalisme, sehingga melahirkan solidaritas kolektif untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka dan berdaulat (Dhofier, 2011).
Dalam perspektif sosiologi pengetahuan, fenomena laskar santri menunjukkan bahwa nasionalisme Indonesia tidak lahir secara spontan, melainkan merupakan hasil dari proses historis yang panjang dan konstruksi sosial yang berlangsung secara berkelanjutan. Kesadaran kebangsaan terbentuk melalui pengalaman kolektif masyarakat dalam menghadapi dominasi kolonial, ketidakadilan sosial, dan perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan. Oleh karena itu, nasionalisme dapat dipahami sebagai produk sosial yang terbentuk melalui interaksi antara pengalaman sejarah, nilai-nilai budaya, keyakinan keagamaan, dan struktur sosial yang berkembang dalam masyarakat.
Pandangan tersebut sejalan dengan teori sosiologi pengetahuan Karl Mannheim (1936) —Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge, yang menegaskan bahwa setiap bentuk pengetahuan, ideologi, dan kesadaran sosial selalu berkaitan dengan konteks sosial-historis yang melahirkannya. Menurut Mannheim, gagasan politik tidak pernah berdiri secara netral, melainkan dipengaruhi oleh posisi sosial, pengalaman historis, serta kepentingan kolektif kelompok yang memproduksinya. Dalam konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia, nilai-nilai keagamaan yang berkembang di lingkungan pesantren membentuk kerangka pemahaman santri terhadap realitas kolonialisme sebagai suatu bentuk penindasan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kemerdekaan.
Melalui proses sosialisasi keagamaan yang berlangsung di pesantren, lahir kesadaran kolektif bahwa mempertahankan tanah air merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan religius. Kesadaran tersebut kemudian terartikulasikan dalam berbagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan kolonial, termasuk melalui pembentukan laskar-laskar santri yang terlibat langsung dalam perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan. Dengan demikian, keberadaan laskar santri dapat dipahami sebagai manifestasi dari konstruksi pengetahuan keagamaan dan kebangsaan yang saling berkelindan, sehingga menghasilkan identitas nasional yang berakar kuat pada pengalaman historis masyarakat Indonesia.
Pesantren dalam hal ini dapat dipahami sebagai arena produksi pengetahuan sosial-keagamaan yang membentuk kesadaran politik santri. Melalui proses pendidikan yang berlangsung secara intensif, santri memperoleh pemahaman bahwa membela tanah air merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan religius. Kesadaran tersebut lahir dari perpaduan antara ajaran Islam, pengalaman hidup di bawah kolonialisme, dan tradisi intelektual pesantren yang menanamkan nilai pengabdian kepada agama, masyarakat, dan bangsa (Dhofier, 2011).
Lebih jauh, perjuangan kemerdekaan bagi kalangan santri tidak dipahami semata-mata sebagai agenda politik untuk merebut kekuasaan negara, melainkan sebagai bagian dari amanah keagamaan untuk menegakkan “kemaslahatan” dan menjaga martabat manusia. Oleh karena itu, keterlibatan santri dalam laskar-laskar perjuangan merupakan manifestasi dari kesadaran religius yang berpadu dengan komitmen kebangsaan. Dalam perspektif ini, jihad melawan penjajah dipandang sebagai bentuk pengabdian kepada agama sekaligus kontribusi nyata bagi terwujudnya kemerdekaan nasional (Feillard, 1999).
Sebagai institusi sosial, pesantren juga memiliki peran strategis dalam membangun solidaritas kolektif dan identitas kebangsaan. Tradisi pengajaran kitab kuning, kehidupan komunal, serta hubungan “patronase” yang kuat antara kiai dan santri membentuk habitus sosial yang menanamkan kedisiplinan, loyalitas, dan semangat pengabdian. Struktur sosial semacam ini memungkinkan lahirnya solidaritas yang kokoh serta kesiapan kolektif untuk menghadapi berbagai bentuk penindasan dan ancaman terhadap masyarakat maupun negara (Dhofier, 2011).
Nasionalisme yang berkembang di lingkungan pesantren pada akhirnya mengambil bentuk nasionalisme religius yang memadukan kecintaan kepada tanah air dengan nilai-nilai keislaman. Nasionalisme ini berbeda dari model sekularisme Barat karena menempatkan agama sebagai sumber etika dan motivasi sosial dalam kehidupan berbangsa. Sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrahman Wahid, pesantren merupakan subkultur yang mampu mempertahankan identitas keislaman sekaligus beradaptasi dengan dinamika sosial-politik Indonesia (Wahid, 2001). Pandangan tersebut sejalan dengan gagasan Nurcholish Madjid yang menegaskan bahwa Islam Indonesia memiliki karakter inklusif dan moderat sehingga memungkinkan terjadinya sintesis yang harmonis antara keislaman dan kebangsaan dalam proses pembentukan identitas nasional.
Bagi Abdurrahman Wahid (2001) dalam Menggerakkan Tradisi: Esai-Esai Pesantren. Yogyakarta: LKiS, menegaskan bahwa pesantren sejak awal merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki watak kosmopolitan, terbuka terhadap berbagai tradisi intelektual, serta mampu berinteraksi secara kreatif dengan perubahan sosial, budaya, dan politik yang terjadi di masyarakat. Dalam pandangannya, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai pusat transmisi dan reproduksi ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga sebagai ruang pembentukan kesadaran sosial yang menanamkan nilai-nilai toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Melalui tradisi keilmuan yang adaptif dan dialogis, pesantren mampu memadukan ajaran agama dengan realitas kebudayaan lokal sehingga melahirkan corak keberagamaan yang inklusif dan moderat (Wahid, 2001, hal. 135–140).
Dalam konteks kebangsaan, Abdurrahman Wahid menempatkan pesantren sebagai salah satu pilar penting dalam pembentukan identitas keindonesiaan yang pluralistik. Pesantren berperan menumbuhkan kesadaran bahwa Indonesia merupakan ruang hidup bersama yang dihuni oleh beragam kelompok agama, etnis, dan budaya, sehingga keberagaman harus dipahami sebagai modal sosial untuk membangun kehidupan yang damai dan berkeadaban.
Sejalan dengan pandangan tersebut, Nurcholish Madjid (1997) dalam Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan. Jakarta: Paramadina, menegaskan bahwa tradisi pesantren memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan semangat kebangsaan, sehingga agama tidak ditempatkan sebagai faktor pemecah, melainkan sebagai sumber etika publik yang memperkuat kohesi sosial dan persatuan nasional. Dengan demikian, pesantren tidak hanya berkontribusi pada penguatan kehidupan keagamaan, tetapi juga berperan strategis dalam menjaga harmoni antara nilai-nilai Islam, kebudayaan, dan kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.
Kesadaran kebangsaan yang tumbuh di lingkungan pesantren memperoleh bentuk yang semakin konkret pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bagi kalangan pesantren, kolonialisme tidak hanya dipandang sebagai bentuk dominasi politik dan ekonomi, tetapi juga sebagai sistem penindasan yang mengancam martabat manusia serta kebebasan menjalankan ajaran agama. Oleh karena itu, keterlibatan para santri dalam perjuangan kemerdekaan merupakan manifestasi dari pemahaman keagamaan yang menempatkan perlawanan terhadap ketidakadilan dan penindasan sebagai bagian integral dari ajaran Islam. Dalam perspektif ini, nasionalisme tidak dipahami sebagai ideologi sekuler yang bertentangan dengan agama, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita keadilan, kemerdekaan, dan kemaslahatan bersama sebagaimana diajarkan dalam nilai-nilai Islam –M. Ziemek (1986). Pesantren dalam Perubahan Sosial. Jakarta: P3M, hal. 173–176.
Semangat tersebut kemudian melahirkan berbagai organisasi dan laskar perjuangan yang berakar pada komunitas pesantren, terutama Laskar Hizbullah dan Sabilillah. Kedua laskar ini memainkan peran penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, khususnya pada masa revolusi fisik setelah Proklamasi 17 Agustus 1945. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan transmisi ilmu keagamaan, tetapi juga sebagai pusat mobilisasi sosial yang mampu merespons tantangan sejarah secara aktif. Para santri yang tergabung dalam laskar-laskar tersebut membawa motivasi religius ke dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan bangsa, sehingga perjuangan kemerdekaan dipahami sekaligus sebagai pengabdian kepada agama dan tanah air.
Puncak artikulasi hubungan antara agama dan nasionalisme dalam tradisi pesantren tampak dalam fatwa “Resolusi Jihad” pada 22 Oktober 1945 tersebut, yang menegaskan bahwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari upaya kolonialisme kembali merupakan kewajiban keagamaan bagi umat Islam. Fatwa ini tidak hanya memberikan legitimasi religius bagi perjuangan bersenjata, tetapi juga memperkuat integrasi antara identitas keislaman dan identitas kebangsaan. Dengan demikian, nasionalisme yang berkembang di kalangan santri memperoleh landasan moral dan teologis yang kuat, sehingga tidak diposisikan sebagai pesaing agama, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan dalam menjaga kemaslahatan masyarakat dan negara –lihat G. Barton (2002). Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid. Jakarta: Paramadina, hal. 78–80.
Dalam perspektif sosiologi pengetahuan, keterlibatan santri dalam revolusi kemerdekaan menunjukkan bahwa nasionalisme Indonesia merupakan konstruksi sosial yang lahir melalui proses dialektis antara ajaran agama, pengalaman historis kolonialisme, dan kebutuhan kolektif masyarakat untuk memperoleh kebebasan. Sebagaimana dijelaskan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (1966) –lihat The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. New York: Anchor Books– bahwa realitas sosial terbentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi yang berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupan masyarakat.
Dalam konteks pesantren, nilai-nilai keislaman yang mengajarkan keadilan, persaudaraan, dan perlawanan terhadap penindasan dieksternalisasikan ke dalam tindakan sosial dan perjuangan politik, kemudian memperoleh legitimasi sebagai kesadaran kolektif kebangsaan yang diinternalisasi oleh komunitas santri dan masyarakat luas. Oleh karena itu, santri tidak hanya berperan sebagai aktor keagamaan, tetapi juga sebagai agen sosial yang turut membentuk konstruksi identitas nasional Indonesia melalui sintesis kreatif antara Islam dan nasionalisme (Berger & Luckmann, hal. 60–78).
Ideologi perjuangan kaum santri pada masa revolusi bertumpu pada keyakinan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dijaga sebagai sarana untuk mewujudkan kehidupan yang adil, bermartabat, dan berlandaskan nilai-nilai moral. Dalam pandangan ini, negara yang merdeka memungkinkan masyarakat menjalankan ajaran agama secara bebas sekaligus mengembangkan kehidupan sosial yang berkeadaban. Oleh sebab itu, perjuangan mempertahankan kemerdekaan dipahami sebagai bagian dari jihad fi sabilillah, yaitu upaya menegakkan kebaikan dan menolak segala bentuk penindasan yang mengancam martabat manusia.
Dengan demikian, keberadaan laskar santri dalam revolusi kemerdekaan menunjukkan bahwa hubungan antara Islam dan nasionalisme di Indonesia bersifat integratif, bukan kontradiktif. Tradisi pesantren berhasil melahirkan kesadaran kolektif yang memadukan komitmen keagamaan dengan tanggung jawab kebangsaan dalam satu orientasi perjuangan yang utuh. Melalui peran tersebut, santri tidak hanya menjadi penjaga tradisi keislaman, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pembentukan identitas nasional Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan berkeadaban.
Namun demikian, sejarah laskar santri juga menunjukkan kompleksitas dinamika politik pada masa revolusi dan awal pembentukan negara Indonesia. Setelah kemerdekaan diproklamasikan, pemerintah berupaya membangun sistem pertahanan nasional yang lebih terpusat melalui pembentukan angkatan bersenjata negara. Dalam proses tersebut, sebagian besar laskar santri memilih bergabung ke dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai wujud komitmen terhadap negara yang baru berdiri. Namun, tidak sedikit pula kelompok yang merasa bahwa peran dan pengorbanan mereka selama perjuangan kemerdekaan belum memperoleh pengakuan yang proporsional. Perbedaan pandangan mengenai relasi antara Islam, negara, dan kekuasaan politik kemudian memunculkan berbagai ketegangan yang pada beberapa kasus berkembang menjadi konflik antara pemerintah dan kelompok-kelompok bersenjata yang berlandaskan aspirasi Islam.
Terlepas dinamika politik tersebut, kontribusi laskar santri dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah perjuangan bangsa. Dengan persenjataan yang sangat terbatas, bahkan kerap hanya mengandalkan bambu runcing dan senjata rampasan, para santri terlibat secara aktif dalam berbagai pertempuran melawan pasukan kolonial yang memiliki keunggulan teknologi militer. Kekuatan utama mereka tidak terletak pada kecanggihan persenjataan, melainkan pada militansi ideologis, solidaritas sosial yang tumbuh dalam tradisi pesantren, serta keyakinan religius yang menumbuhkan keberanian dan semangat pengorbanan. Kombinasi antara nasionalisme, spirit keagamaan, dan ikatan kolektif komunitas pesantren inilah yang menjadikan laskar santri sebagai salah satu simbol penting perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme dan upaya mempertahankan kedaulatan negara yang baru merdeka.
Pada akhirnya, perjuangan laskar santri menunjukkan bahwa kaum santri bukan hanya komunitas keagamaan yang bergerak dalam ranah spiritual, melainkan juga aktor sosial-politik yang memiliki kesadaran kebangsaan dan visi ideologis mengenai kemerdekaan. Tradisi pesantren telah menumbuhkan keyakinan bahwa Islam dan nasionalisme tidak berada dalam posisi yang saling bertentangan, tetapi dapat berpadu secara harmonis dalam upaya membela tanah air. Oleh karena itu, sejarah laskar santri tidak semata-mata merekam heroisme di medan pertempuran, melainkan juga menggambarkan kontribusi ideologis kaum santri dalam proses pembentukan identitas kebangsaan Indonesia, menjadi negara kesatuan Indonesia berbentuk republik.
Laskar santri, lebih dari sekadar kekuatan militer rakyat, tetapi memainkan peran sosial dan kultural yang strategis selama masa revolusi kemerdekaan. Kehadiran mereka tidak hanya bertujuan mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman kolonial, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya persatuan nasional. Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, pesantren berfungsi sebagai ruang sosial yang mempertemukan nilai-nilai keislaman dengan semangat kebangsaan. Dengan demikian, kontribusi kaum santri dalam perjuangan kemerdekaan melampaui dimensi fisik dan militer, mencakup pula pembentukan solidaritas sosial, penguatan nilai-nilai kebangsaan, serta konsolidasi identitas nasional.
Peran tersebut menegaskan bahwa pesantren bukan hanya institusi pendidikan keagamaan, tetapi juga pusat pembentukan kesadaran sosial, politik, dan kebangsaan. Melalui jaringan ulama yang luas, tradisi keilmuan yang mengakar, serta ikatan sosial yang kuat dengan masyarakat, pesantren mampu menjadi basis mobilisasi rakyat dalam menghadapi kolonialisme. Semangat jihad yang dikembangkan para ulama pada masa revolusi tidak semata dipahami sebagai perlawanan bersenjata, melainkan sebagai ikhtiar kolektif untuk mempertahankan martabat bangsa, kebebasan masyarakat, dan kedaulatan negara. Dalam konteks inilah laskar santri hadir sebagai simbol penting yang merepresentasikan perjumpaan antara Islam, nasionalisme, dan perjuangan rakyat dalam membangun Indonesia yang merdeka dan berdaulat.
Di tengah perkembangan Indonesia modern, narasi mengenai laskar santri kembali memperoleh perhatian yang semakin besar dalam diskursus sejarah nasional. Berbagai kalangan mendorong agar historiografi Indonesia memberikan ruang yang lebih proporsional terhadap peran ulama dan santri dalam perjuangan kemerdekaan, mengingat kontribusi mereka kerap terpinggirkan dalam narasi resmi yang lebih berfokus pada aktor-aktor politik dan militer negara. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa sejarah tidak semata-mata berfungsi sebagai rekaman peristiwa masa lalu, melainkan juga menjadi arena produksi dan kontestasi makna yang berkaitan dengan identitas kolektif, legitimasi politik, serta orientasi kebangsaan suatu masyarakat. Oleh karena itu, pengakuan terhadap kontribusi laskar santri tidak hanya penting dalam kerangka rekonstruksi sejarah yang lebih inklusif, tetapi juga relevan untuk memperkuat ingatan kolektif bangsa mengenai fondasi religius, sosial, dan nasional yang turut membentuk perjalanan Indonesia modern –S. Kartodirdjo (1992). Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 14–16.
Dalam konteks kekinian, warisan laskar santri memiliki relevansi yang signifikan bagi kehidupan kebangsaan Indonesia. Pengalaman sejarah mereka menunjukkan bahwa agama tidak selalu hadir sebagai sumber konflik, melainkan dapat berfungsi sebagai kekuatan pembebasan sosial, solidaritas kemanusiaan, dan energi moral bagi perjuangan bangsa. Semangat jihad yang dikembangkan para ulama pada masa revolusi kemerdekaan bukanlah manifestasi fanatisme sempit, melainkan bentuk tanggung jawab kolektif untuk mempertahankan kemerdekaan dan martabat bangsa dari ancaman kolonialisme. Dari perspektif tersebut, nasionalisme Indonesia tumbuh melalui sintesis antara nilai-nilai keislaman, semangat anti-kolonialisme, dan cita-cita keadilan sosial yang menjadi fondasi perjuangan kemerdekaan (Ricklefs, 2008).
Sejarah laskar santri juga memperlihatkan bahwa nasionalisme Indonesia dibangun melalui kerja sama berbagai kelompok sosial, termasuk komunitas pesantren dan kaum santri di tingkat akar rumput. Kemerdekaan Indonesia bukan semata-mata hasil diplomasi elite politik atau perjuangan kelompok nasionalis modern, tetapi juga lahir dari keterlibatan rakyat biasa yang rela mengorbankan tenaga, harta, bahkan nyawa demi masa depan bangsa (Anderson, 2006). Dalam konteks tersebut, pesantren, masjid, dan jaringan ulama berfungsi sebagai ruang konsolidasi sosial yang efektif dalam membangun kesadaran kolektif, solidaritas, dan mobilisasi perjuangan rakyat (Dhofier, 2011). Oleh karena itu, laskar santri merupakan bagian integral dari sejarah pembentukan identitas nasional Indonesia yang plural, tetapi tetap disatukan oleh tujuan bersama untuk mewujudkan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa.
Dalam perspektif sosiologi politik, pengalaman laskar santri menunjukkan bahwa keberhasilan Revolusi Indonesia merupakan hasil interaksi antara mobilisasi elite dan gerakan rakyat. Revolusi tidak akan mampu bertahan hanya melalui strategi diplomasi di tingkat pusat tanpa dukungan sosial yang kuat dari masyarakat bawah –lihat T. Skocpol (1979). States and Social Revolutions. Cambridge: Cambridge University Press. Basis-basis sosial seperti pesantren dan komunitas keagamaan menyediakan legitimasi moral, jaringan komunikasi, serta dukungan material yang penting bagi keberlangsungan perjuangan kemerdekaan –E. Turmudi (2004). Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan. Warisan historis tersebut tetap relevan hingga saat ini, terutama dalam upaya memperkuat kohesi sosial, memperluas partisipasi warga negara, serta menjaga semangat kebangsaan di tengah tantangan fragmentasi sosial, polarisasi politik, dan perubahan sosial yang semakin kompleks di era kontemporer.
Pada akhirnya, sejarah laskar santri merupakan kisah tentang perjumpaan antara Islam, nasionalisme, dan perjuangan rakyat dalam proses kelahiran Indonesia modern. Kehadiran mereka tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kelompok bersenjata yang terlibat dalam revolusi kemerdekaan, melainkan sebagai representasi kesadaran kolektif bahwa ajaran agama dan cita-cita kebangsaan dapat berjalan secara harmonis. Para santri pejuang menjadikan semangat jihad, “hubbul wathan” (cinta tanah air), serta pembelaan terhadap rakyat yang tertindas sebagai landasan moral perjuangan mereka. Dalam konteks tersebut, laskar santri telah memberikan kontribusi penting dalam membangun fondasi etik perjuangan bangsa, yakni keberanian melawan kolonialisme demi kemerdekaan, keadilan, dan martabat manusia (Madinier, 2015).
Lebih jauh, sejarah laskar santri menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia dibangun di atas solidaritas sosial yang melampaui batas-batas identitas keagamaan, etnis, maupun kedaerahan. Para santri tidak bergerak secara terpisah, melainkan menjadi bagian integral dari gerakan rakyat yang melibatkan berbagai elemen bangsa dalam menghadapi kolonialisme. Keterlibatan organisasi-organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama melalui Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 memperlihatkan bagaimana semangat keagamaan dapat menjadi energi sosial yang memperkuat perjuangan nasional (Boland, 1982). Laskar santri tidak hanya penting dalam konteks sejarah revolusi kemerdekaan, tetapi juga relevan untuk memahami karakter Islam Indonesia yang tumbuh dalam tradisi kebangsaan, moderasi, dan pengabdian terhadap kepentingan bersama.
Dalam konteks Indonesia kontemporer, “laskar santri” memiliki makna yang semakin aktual. Ketika masyarakat menghadapi tantangan berupa polarisasi identitas, menguatnya ekstremisme, dan melemahnya solidaritas sosial, pengalaman historis para santri pejuang memberikan pelajaran berharga bahwa nasionalisme Indonesia lahir dari semangat persatuan, gotong royong, dan kesediaan berkorban demi kepentingan bangsa.
Kaum “Santri” secara sadar telah menunjukkan bahwa Islam dan kebangsaan bukanlah dua entitas yang saling bertentangan, melainkan dua kekuatan yang dapat saling menguatkan dalam membangun kehidupan berbangsa yang inklusif dan demokratis. Dengan demikian, membaca kembali sejarah laskar santri bukan sekadar upaya mengenang masa lalu, tetapi juga sebuah refleksi kritis terhadap fondasi moral Indonesia sebagai bangsa yang religius, majemuk, dan merdeka, sekaligus sebagai sumber inspirasi untuk memperkuat kohesi sosial dan komitmen kebangsaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, kini dan mendatang.*
Daftar Pustaka
Anderson, B. (2006). Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (Rev. ed.). London: Verso.
Azra, A. (2002). Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal. Bandung: Mizan.
Azra, A. (2006). Indonesia, Islam, and Democracy: Dynamics in a Global Context. Jakarta: Solstice Publishing.
Barton, G. (2002). Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid. Jakarta: Paramadina.
Barton, G. (2002). Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid. Jakarta: Equinox Publishing.
Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge. New York: Anchor Books.
Boland, B. J. (1982). The Struggle of Islam in Modern Indonesia. The Hague: Martinus Nijhoff.
Bruinessen, M. van. (1994). NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru. Yogyakarta: LKiS.
Dhofier, Z. (2011). Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia. Jakarta: LP3ES.
Fealy, G. (1998). Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952–1967. Yogyakarta: LKiS.
Fealy, G., & White, S. (Eds.). (2008). Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia. Singapore: ISEAS.
Feillard, A. (1999). Islam and the State in Indonesia. Singapore: ISEAS.
Feillard, A. (1999). NU vis-à-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna. Yogyakarta: LKiS.
Kartodirdjo, S. (1992). Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. Jakarta: Gramedia.
Latif, Y. (2011). Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Madinier, R. (2015). Islam and Politics in Indonesia: The Masyumi Party between Democracy and Integralism. Singapore: NUS Press.
Madjid, N. (1997). Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan. Jakarta: Paramadina.
Mannheim, K. (1936). Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge. New York: Harcourt, Brace and Company.
Noer, D. (1987). Partai Islam di Pentas Nasional 1945–1965. Jakarta: Grafiti Press.
Putnam, R. D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: Simon & Schuster.
Reid, A. (2011). Indonesia Rising: The Repositioning of Asia’s Third Giant. Singapore: ISEAS.
Ricklefs, M. C. (2008). A History of Modern Indonesia Since c. 1200 (4th ed.). Stanford: Stanford University Press.
Ricklefs, M. C. (2008). Sejarah Indonesia Modern 1200–2008. Jakarta: Serambi.
Ricklefs, M. C. (2012). Islamisation and Its Opponents in Java: A Political, Social, Cultural and Religious History, c.1930 to the Present. Singapore: NUS Press.
Skocpol, T. (1979). States and Social Revolutions. Cambridge: Cambridge University Press.
Turmudi, E. (2004). Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan. Yogyakarta: LKiS.
Ziemek, M. (1986). Pesantren dalam Perubahan Sosial. Jakarta: P3M.
Jakarta, 23 Mei 2026.