
Oleh: Yudhi Arma MK, S.Ag, M.Si
(Mahasiswa S3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, alumni S2 HI UI)
Abstrak
Perubahan tatanan internasional pada abad ke-21 ditandai oleh rivalitas kekuatan besar, pergeseran menuju multipolaritas, peningkatan konflik geopolitik, serta penguatan peran aktor non-negara dalam membentuk norma dan agenda global.
Dalam situasi tersebut, Nahdlatul Ulama (NU) memiliki peluang strategis untuk memperluas kontribusi dari organisasi sosial-keagamaan nasional menjadi aktor transnasional yang berpengaruh dalam diplomasi peradaban. Artikel ini bertujuan merumuskan strategi penguatan peran geopolitik NU pada abad kedua melalui pendekatan diplomasi berbasis jaringan.
Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis konseptual terhadap teori hubungan internasional, geopolitik kritis, kekuasaan jaringan, diplomasi keagamaan, serta pengalaman internasionalisasi NU.
Kerangka teoretis yang digunakan meliputi Global International Relations dari Amitav Acharya, network society dari Manuel Castells, soft power dari Joseph S. Nye, transnational advocacy networks dari Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, serta strategic narratives dari Alister Miskimmon, Ben O’Loughlin, dan Laura Roselle. Artikel ini berargumen bahwa kekuatan geopolitik NU tidak semata-mata terletak pada basis jamaah yang besar, tetapi pada kemampuan mengonversi modal sosial, keagamaan, intelektual, kemanusiaan, dan diaspora menjadi kekuatan jaringan yang mampu memengaruhi wacana dan norma internasional.
Artikel ini menawarkan konsep NU Global Civilizational Diplomacy, yaitu diplomasi peradaban berbasis jaringan yang mengintegrasikan diplomasi pengetahuan, diplomasi jaringan, diplomasi kemanusiaan, diplomasi narasi, dan diplomasi perdamaian. Implementasinya membutuhkan penguatan kapasitas riset, transformasi fungsi Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU), pelembagaan diplomasi masyarakat, serta pengembangan indikator pengaruh internasional.
Dengan pendekatan tersebut, NU berpotensi menjadi jembatan peradaban yang memperkuat kontribusi Indonesia bagi perdamaian, keadilan, dan tata dunia yang lebih inklusif.
Pendahuluan
Geopolitik internasional sedang mengalami perubahan mendasar. Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, perang Rusia-Ukraina, perjuangan kemerdekaan Palestina, ketegangan di kawasan Indo-Pasifik, persaingan teknologi, serta fragmentasi kerja sama multilateral menunjukkan bahwa distribusi kekuasaan dunia semakin kompleks. Negara tetap menjadi aktor utama hubungan internasional, tetapi kemampuannya menentukan arah perubahan global semakin dipengaruhi oleh jaringan ekonomi, teknologi, informasi, agama, diaspora, dan masyarakat sipil lintas negara.
Dalam konteks tersebut, geopolitik tidak cukup dipahami sebagai persaingan untuk menguasai wilayah, sumber daya alam, atau jalur perdagangan. Geopolitik juga merupakan pertarungan untuk memengaruhi persepsi, membentuk norma, menentukan agenda, dan memperoleh legitimasi dalam tata dunia.
Kekuatan militer dan ekonomi tetap penting, tetapi kemampuan menghubungkan aktor, memproduksi pengetahuan, membangun koalisi, serta menggerakkan solidaritas transnasional juga menjadi sumber pengaruh strategis.
Perkembangan ini membuka peluang bagi aktor non-negara, termasuk organisasi keagamaan. Organisasi keagamaan dapat memiliki pengaruh internasional melalui otoritas moral, jaringan sosial, lembaga pendidikan, diaspora, kegiatan kemanusiaan, dan kemampuan membangun dialog lintas budaya.
Agama dengan demikian bukan semata-mata persoalan domestik atau identitas masyarakat, melainkan juga bagian dari dinamika politik internasional.
Peter Mandaville dan Jon Hoffman (2023), misalnya, menunjukkan bahwa agama semakin diperhitungkan dalam kebijakan luar negeri dan strategi pengaruh sejumlah negara. Namun, kajian mengenai religious soft power juga mengingatkan bahwa pengaruh agama tidak dapat sepenuhnya direduksi menjadi instrumen daya tarik negara. Agama dapat berperan sebagai sumber norma, identitas, solidaritas, dan tindakan kolektif yang melampaui batas-batas negara.
Dalam situasi tersebut, Nahdlatul Ulama (NU) mempunyai modal strategis yang patut diperhitungkan. Sebagai organisasi sosial-keagamaan yang tumbuh dari tradisi pesantren dan masyarakat Indonesia, NU memiliki jaringan kelembagaan, otoritas ulama, tradisi intelektual, lembaga pendidikan, organisasi perempuan dan pemuda, serta Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) di berbagai negara.
NU juga telah mengembangkan gagasan Islam Nusantara, Humanitarian Islam, dan Fikih Peradaban serta terlibat dalam berbagai forum internasional, termasuk Religion Forum Twenty (R20) dan ASEAN Intercultural and Interreligious Dialogue Conference (ASEAN IIDC). Modal tersebut memberikan peluang bagi NU untuk memainkan peran lebih besar dalam politik internasional.
Akan tetapi, peluang itu tidak otomatis berubah menjadi pengaruh geopolitik. Besarnya basis jamaah tidak dengan sendirinya menghasilkan daya tawar internasional. Luasnya jaringan organisasi juga belum tentu menghasilkan kemampuan memengaruhi kebijakan. Pengaruh membutuhkan strategi, kapasitas kelembagaan, produksi pengetahuan, koordinasi jaringan, dan keberlanjutan program.
Amitav Acharya (2014), melalui konsep Global International Relations atau Global IR, mengkritik kecenderungan studi hubungan internasional yang terlalu berpusat pada pengalaman Barat. Ia mendorong pengakuan terhadap keragaman pengalaman sejarah, tradisi intelektual, dan kapasitas bertindak masyarakat di berbagai belahan dunia. Dalam perspektif ini, aktor dari kawasan non-Barat tidak hanya menjadi objek tata dunia, tetapi juga dapat menghasilkan gagasan, norma, dan bentuk kerja sama yang memengaruhi perkembangannya.
Perspektif tersebut relevan bagi NU. Pengalaman Indonesia dalam mengelola hubungan antara agama, kebangsaan, dan kemajemukan dapat menjadi sumber pengetahuan bagi percakapan internasional. NU memiliki kesempatan untuk menyumbangkan perspektif yang berakar pada pengalaman masyarakat Muslim Indonesia sekaligus terbuka terhadap dialog global.
Sejarah NU juga memperlihatkan bahwa orientasi internasional bukan sesuatu yang sepenuhnya baru. Pada 1938, NU telah menunjukkan solidaritas terhadap perjuangan Palestina melalui seruan yang melibatkan masyarakat dan penggalangan bantuan. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa kepedulian terhadap persoalan lintas negara telah menjadi bagian dari perjalanan historis organisasi ini.
Tantangan NU abad kedua karena itu bukan sekadar memperluas kehadiran di luar negeri. Tantangan yang lebih penting ialah mengubah kehadiran tersebut menjadi kapasitas untuk menghasilkan pengetahuan, membangun jaringan strategis, memengaruhi narasi internasional, dan memperjuangkan agenda kemanusiaan secara berkelanjutan.
Artikel ini membahas bagaimana NU dapat mengembangkan peran tersebut melalui pendekatan geopolitik jaringan dan diplomasi peradaban. Pembahasan diarahkan pada tiga persoalan utama, yaitu perubahan geopolitik dan peluang aktor non-negara, internasionalisasi NU sebagai sumber kekuatan diplomasi, serta perumusan model NU Global Civilizational Diplomacy untuk memperkuat pengaruh NU di dunia multipolar.
Secara metodologis, artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan analisis konseptual. Sumber kajian meliputi literatur akademik mengenai geopolitik dan hubungan internasional, teori kekuasaan jaringan, diplomasi keagamaan, serta publikasi yang membahas perkembangan internasionalisasi NU.
Analisis dilakukan dengan menghubungkan konsep-konsep tersebut untuk merumuskan gagasan strategis bagi penguatan peran internasional NU. Artikel ini merupakan kajian konseptual, bukan penelitian empiris yang telah mengukur pengaruh geopolitik NU secara kuantitatif.
Pembahasan
- Transformasi Geopolitik Global dan Peluang Kekuasaan Jaringan
Geopolitik klasik menempatkan wilayah, sumber daya, dan kekuatan negara sebagai unsur utama dalam distribusi kekuasaan internasional. Dalam tradisi realisme, negara berusaha mempertahankan kepentingannya melalui peningkatan kemampuan material, pembentukan aliansi, dan pengelolaan keseimbangan kekuatan.
Perspektif tersebut tetap relevan untuk menjelaskan rivalitas negara- negara besar. Namun, perkembangan globalisasi menunjukkan bahwa pengaruh Internasional juga dibentuk oleh hubungan yang melampaui batas negara.
Manuel Castells (2010) menjelaskan bahwa masyarakat kontemporer semakin terorganisasi melalui jaringan yang menghubungkan manusia, institusi, informasi, dan sumber daya. Dalam network society, posisi strategis ditentukan bukan hanya oleh kepemilikan sumber daya, melainkan juga oleh kemampuan mengakses, menghubungkan, dan memengaruhi arus yang bergerak melalui jaringan.
Dalam politik internasional, perkembangan tersebut memperluas ruang gerak organisasi masyarakat sipil, lembaga keagamaan, diaspora, universitas, media, dan organisasi kemanusiaan. Mereka dapat menghubungkan berbagai aktor, menyebarkan gagasan, menggalang dukungan, dan memengaruhi perhatian publik terhadap isu tertentu. Dengan demikian, pengaruh tidak hanya bersumber dari kemampuan memaksa, tetapi juga dari posisi dalam jaringan dan kemampuan membangun hubungan yang produktif.
Konsep ini penting untuk membaca potensi NU. NU tidak mempunyai instrumen kekuasaan koersif seperti negara, tetapi mempunyai jaringan sosial-keagamaan yang dapat menjadi sumber pengaruh internasional. Pesantren, perguruan tinggi, ulama, organisasi perempuan dan pemuda, PCINU, diaspora, serta mitra internasional dapat dihubungkan dalam satu ekosistem kerja sama transnasional.
Dalam artikel ini, kemampuan tersebut disebut sebagai network power, yakni kapasitas aktor untuk menghasilkan pengaruh melalui pembentukan jaringan, penghubungan sumber daya, mobilisasi pengetahuan, serta pembangunan koalisi lintas batas. Istilah ini digunakan sebagai konsep analitis untuk menjelaskan peluang strategis NU, bukan sebagai klaim bahwa NU telah memiliki kekuatan geopolitik global yang terukur.
Perbedaan antara hard power, soft power, dan network power perlu diperjelas. Hard power merujuk pada kemampuan memengaruhi pihak lain melalui instrumen koersif atau insentif material. Joseph S. Nye Jr. (2004) menjelaskan soft power sebagai kemampuan memperoleh hasil yang diinginkan melalui daya tarik, bukan semata-mata paksaan atau pembayaran. Sementara itu, network power dalam kerangka artikel ini menekankan kapasitas menghubungkan aktor dan mengorganisasi relasi yang menghasilkan pengaruh.
Ketiganya tidak harus saling menggantikan. Dalam hubungan internasional, kekuatan material, daya tarik, dan jaringan sering bekerja secara bersamaan. Bagi NU, bagaimanapun, jaringan merupakan sumber daya yang relatif sesuai dengan karakter dan keunggulan organisasinya.
NU dapat memperkuat pengaruh dengan menghubungkan ulama dan akademisi, mempertemukan organisasi keagamaan lintas negara, membangun kerja sama kemanusiaan, serta menyampaikan gagasan yang relevan dengan persoalan internasional. Dalam pendekatan ini, pengaruh tidak ditentukan oleh kemampuan NU mengendalikan aktor lain, melainkan oleh kemampuannya menjadi mitra yang dipercaya dan penghubung yang dibutuhkan.
Perubahan tersebut sejalan dengan pemikiran Acharya (2014) mengenai dunia multiplex. Dunia multipolar tidak hanya ditandai oleh munculnya beberapa pusat kekuatan negara, tetapi juga oleh keragaman aktor, institusi, dan tradisi yang berkontribusi terhadap pembentukan tata dunia. Dengan demikian, perubahan geopolitik membuka ruang bagi organisasi non-negara untuk berkontribusi melalui gagasan dan praktik sosial yang memiliki relevansi lintas kawasan.
Bagi NU, situasi ini menciptakan peluang untuk menjadi penghubung antara Indonesia, dunia Islam, dan masyarakat internasional. Pengalaman Indonesia dalam membangun kehidupan keagamaan di tengah masyarakat majemuk dapat menjadi sumber pembelajaran, meskipun pengalaman tersebut tidak dapat begitu saja dianggap sebagai model yang cocok diterapkan di semua negara.
NU perlu menghindari anggapan bahwa tradisi Islam Indonesia secara otomatis akan memperoleh penerimaan global. Gagasan yang dibawa ke forum internasional harus mampu berdialog dengan sejarah, budaya, kepentingan, dan kebutuhan masyarakat setempat. Diplomasi peradaban bukan proses mengekspor identitas secara sepihak, melainkan membangun pertukaran gagasan yang memungkinkan terjadinya pembelajaran bersama.
Di sinilah geopolitik jaringan mempunyai arti strategis. NU dapat memperkuat pengaruhnya bukan dengan menempatkan diri sebagai pesaing negara, melainkan dengan mengembangkan kemampuan menghubungkan aktor yang memiliki kepentingan terhadap perdamaian, kemanusiaan, dan kehidupan masyarakat yang inklusif.
Meskipun demikian, jaringan yang besar tidak selalu berarti jaringan yang berpengaruh. Jaringan dapat terfragmentasi, terlalu bergantung pada figur tertentu, atau hanya aktif ketika terdapat kegiatan seremonial. Karena itu, penguatan geopolitik jaringan membutuhkan tata kelola, pembagian peran, kapasitas riset, mekanisme koordinasi, serta ukuran keberhasilan yang jelas.
Bagi NU, pertanyaan strategisnya bukan hanya berapa banyak cabang atau kegiatan internasional yang dimiliki, melainkan sejauh mana jaringan tersebut mampu menghasilkan pengetahuan, kerja sama, dan perubahan yang dapat diidentifikasi. Perubahan orientasi dari jumlah menuju dampak inilah yang menjadi prasyarat pengembangan diplomasi peradaban pada abad kedua NU.
- Internasionalisasi NU: Dari Modal Keagamaan menuju Diplomasi Peradaban
Internasionalisasi NU mempunyai dimensi historis, sosial, dan intelektual. Sejarah solidaritas terhadap Palestina pada 1938 memperlihatkan bahwa persoalan di luar Indonesia telah memperoleh perhatian dalam gerakan sosial-keagamaan NU. Solidaritas tersebut menunjukkan adanya kesadaran bahwa tanggung jawab moral
umat tidak selalu berhenti pada batas geografis negara. Dalam perkembangan kontemporer, potensi tersebut memperoleh bentuk baru melalui jaringan PCINU, forum dialog antaragama, kegiatan kemanusiaan, dan pengembangan gagasan keislaman. Perubahan ini perlu dibaca bukan sekadar sebagai perluasan organisasi, melainkan sebagai proses pembentukan kapasitas untuk berinteraksi dengan masyarakat dan institusi internasional.
Salah satu landasan penting internasionalisasi NU adalah Islam Nusantara. Gagasan ini dapat menjadi kontribusi bagi diskusi global mengenai hubungan antara agama, tradisi, kebudayaan, dan kehidupan kebangsaan. Namun, potensi tersebut baru akan menghasilkan pengaruh internasional apabila dikembangkan menjadi pengetahuan yang dapat diperdebatkan, diuji, dan dibandingkan dengan pengalaman masyarakat lain.
Dengan kata lain, Islam Nusantara perlu bergerak dari identitas menuju kontribusi epistemik. NU perlu menjelaskan bagaimana pengalaman keislaman Indonesia dapat memberikan perspektif bagi persoalan kontemporer, seperti pluralisme, kewarganegaraan, demokrasi, hubungan antaragama, dan penyelesaian konflik. Upaya ini tidak berarti menganggap pengalaman Indonesia bebas dari persoalan, tetapi menjadikannya bahan refleksi dan dialog akademik.
Dimensi berikutnya adalah Humanitarian Islam. Gagasan ini memiliki peluang menjadi kerangka normatif bagi diplomasi kemanusiaan NU. Dalam lingkungan internasional yang diwarnai konflik, krisis pengungsi, bencana, dan polarisasi identitas, pendekatan keagamaan yang menekankan martabat manusia dan solidaritas dapat menjadi dasar kerja sama lintas komunitas. Akan tetapi, gagasan kemanusiaan perlu diterjemahkan menjadi mekanisme yang nyata. Diplomasi kemanusiaan membutuhkan jaringan mitra, kemampuan mengidentifikasi kebutuhan, tata kelola bantuan, transparansi, dan evaluasi dampak.
Tanpa dukungan tersebut, Humanitarian Islam berisiko berhenti sebagai narasi moral yang belum sepenuhnya terhubung dengan perubahan di lapangan. Fikih Peradaban juga mempunyai potensi untuk memperkuat posisi intelektual NU. Gagasan ini dapat dikembangkan sebagai ruang pembahasan mengenai hubungan antara tradisi hukum Islam dan tantangan dunia modern, termasuk negara-bangsa, kewarganegaraan, hukum internasional, konflik, hak asasi manusia, migrasi, dan perkembangan teknologi. Dengan pengembangan akademik yang memadai, Fikih Peradaban dapat menjadi bagian dari diplomasi pengetahuan yang mempertemukan ulama, ilmuwan, pembuat kebijakan, dan masyarakat sipil.
R20 merupakan salah satu ruang penting bagi pengembangan peran tersebut. Forum ini menempatkan agama sebagai bagian dari pembahasan mengenai persoalan global dan berusaha mendorong peran konstruktif komunitas keagamaan dalam membangun perdamaian.8 R20 memperlihatkan bahwa organisasi keagamaan dapat berinisiatif membentuk agenda dialog internasional, bukan hanya menjadi peserta dalam agenda yang dirumuskan pihak lain.
ASEAN IIDC juga memberikan peluang untuk memperkuat dialog antaragama dan antarbudaya pada tingkat regional. Asia Tenggara memiliki keragaman agama dan budaya sekaligus menghadapi tantangan geopolitik, ketimpangan, migrasi, dan perubahan sosial. Forum semacam ini dapat menjadi sarana membangun kepercayaan dan kerja sama lintas komunitas.
Namun, forum internasional bukanlah tujuan akhir. Keberhasilan diplomasi tidak cukup diukur dari jumlah peserta, negara yang hadir, atau luasnya pemberitaan. Ukuran yang lebih substansial adalah keberlanjutan hubungan, lahirnya kerja sama, berkembangnya pengetahuan, dan kontribusi nyata terhadap agenda yang diperjuangkan.
Dalam perspektif transnational advocacy networks, Keck dan Sikkink (1998) menjelaskan bagaimana jaringan lintas negara dapat menghubungkan organisasi masyarakat sipil, aktivis, dan institusi untuk memengaruhi agenda serta kebijakan internasional.11 Kerangka ini relevan bagi NU karena organisasi tersebut memiliki potensi membangun hubungan antara pesantren, PCINU, diaspora, akademisi, lembaga kemanusiaan, dan organisasi keagamaan di berbagai negara.
Jaringan itu dapat dikembangkan untuk menangani persoalan yang membutuhkan kerja sama lintas batas, seperti bantuan kemanusiaan, perlindungan kelompok rentan, dialog perdamaian, pendidikan, dan advokasi norma internasional. Dalam konteks Palestina, misalnya, solidaritas historis NU dapat dikembangkan melalui kerja kemanusiaan, penguatan pengetahuan publik, dan dialog dengan berbagai komunitas internasional. Advokasi tersebut perlu didasarkan pada informasi yang dapat diverifikasi dan penghormatan terhadap hukum internasional.
Peran PCINU menjadi penting dalam proses ini. PCINU mempunyai potensi menjadi penghubung antara NU dan masyarakat di negara tempat organisasi tersebut berada. Namun, potensi tersebut tidak otomatis terwujud hanya karena sebuah cabang organisasi telah terbentuk. Setiap PCINU membutuhkan kemampuan memahami konteks lokal, membangun hubungan dengan institusi setempat, memetakan mitra strategis, dan mengembangkan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Karena itu, internasionalisasi NU perlu diarahkan dari ekspansi organisasi menuju konsolidasi jaringan. Ekspansi memperluas jangkauan, sedangkan konsolidasi meningkatkan kemampuan jaringan menghasilkan dampak. Keduanya penting, tetapi pengaruh internasional jangka panjang lebih membutuhkan konsistensi dan kualitas hubungan daripada sekadar penambahan struktur.
Pada akhirnya, NU perlu membangun diplomasi yang tidak hanya berorientasi pada representasi, tetapi juga produksi pengetahuan dan pemecahan masalah. Diplomasi peradaban akan memperoleh legitimasi ketika gagasan yang dibawa dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual dan diwujudkan dalam kerja sama yang bermanfaat bagi masyarakat.
- NU Global Civilizational Diplomacy: Model Strategis bagi NU Abad Kedua
Berdasarkan perubahan geopolitik dan pengalaman internasionalisasi NU, artikel ini mengusulkan konsep NU Global Civilizational Diplomacy atau Diplomasi Peradaban Global NU. Konsep ini didefinisikan sebagai strategi diplomasi non-negara berbasis jaringan yang mengubah modal sosial, keagamaan, intelektual, kemanusiaan, dan diaspora NU menjadi kapasitas untuk berkontribusi terhadap pembentukan norma, narasi, agenda, dan praktik hubungan internasional.
Konsep tersebut merupakan usulan analitis artikel ini, bukan nama program resmi NU. Tujuannya adalah memberikan kerangka strategis untuk menghubungkan berbagai modal yang telah dimiliki NU ke dalam satu arah kebijakan internasional yang lebih terintegrasi.
Diplomasi peradaban tidak dimaksudkan untuk menggantikan diplomasi resmi negara. Hubungan luar negeri, perjanjian internasional, dan representasi diplomatik formal tetap menjadi kewenangan negara. NU dapat berkontribusi melalui jalur masyarakat sipil, dialog keagamaan, produksi pengetahuan, pendidikan, dan kerja kemanusiaan. Hubungan antara diplomasi negara dan diplomasi NU perlu dibangun secara komplementer, dengan tetap menjaga independensi organisasi dan integritas nilai yang diperjuangkannya.
Pilar pertama model ini adalah diplomasi pengetahuan. NU perlu memperkuat kapasitas riset mengenai geopolitik, hubungan internasional, agama dan perdamaian, Timur Tengah, Asia Tenggara, migrasi, diaspora, perubahan iklim, ekonomi, serta perkembangan teknologi. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui kolaborasi perguruan tinggi NU, lembaga penelitian, pesantren, dan mitra akademik Internasional.
Tujuan diplomasi pengetahuan bukan sekadar meningkatkan jumlah publikasi, melainkan menghasilkan gagasan yang dapat digunakan untuk memahami persoalan dan menyusun rekomendasi. NU perlu mengembangkan tradisi penelitian yang menggabungkan kekayaan intelektual pesantren dengan metode akademik kontemporer. Dengan demikian, NU dapat berkontribusi sebagai produsen pengetahuan, bukan hanya sebagai penyelenggara forum atau pengguna kajian dari lembaga lain.
Pilar kedua adalah diplomasi jaringan. PCINU perlu diperkuat sebagai simpul yang menghubungkan NU dengan universitas, organisasi keagamaan, diaspora, media, lembaga kemanusiaan, dan masyarakat sipil di berbagai negara. Fungsi ini memerlukan pemetaan mitra, pertukaran informasi, pengembangan program bersama, dan mekanisme koordinasi yang berkelanjutan.
Setiap PCINU dapat mengembangkan agenda sesuai dengan konteks negara masing-masing, tetapi tetap terhubung dengan kerangka strategis global NU. Pendekatan ini menghindari dua risiko sekaligus: sentralisasi yang mengabaikan konteks lokal dan fragmentasi yang membuat jaringan internasional bergerak tanpa arah bersama.
Pilar ketiga adalah diplomasi kemanusiaan. NU memiliki peluang menghubungkan tradisi filantropi Islam dengan kerja sama kemanusiaan lintas negara. Dalam konteks Palestina atau krisis kemanusiaan lainnya, jaringan NU dapat berperan dalam pendidikan publik, penggalangan solidaritas, kerja sama lembaga kemanusiaan, dan advokasi penghormatan terhadap hukum internasional. Diplomasi kemanusiaan harus disertai standar akuntabilitas, transparansi, dan evaluasi.
Kepercayaan internasional tidak hanya dibangun melalui pernyataan moral, tetapi juga melalui konsistensi tindakan dan kemampuan menunjukkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, kerja kemanusiaan perlu dirancang sebagai program berkelanjutan, bukan hanya respons sesaat terhadap perhatian publik.
Pilar keempat adalah diplomasi narasi. Miskimmon, O’Loughlin, dan Roselle (2017) menjelaskan bahwa narasi strategis merupakan sarana bagi aktor politik untuk membentuk pemahaman mengenai identitas, kepentingan, dan tatanan dunia yang diinginkan.16 Narasi tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi membantu menentukan bagaimana sebuah persoalan dipahami dan bagaimana suatu aktor ditempatkan dalam percakapan internasional.
Bagi NU, diplomasi narasi berarti menyusun komunikasi internasional yang konsisten mengenai Islam Nusantara, Humanitarian Islam, Fikih Peradaban, pluralisme, perdamaian, dan pengalaman kehidupan beragama di Indonesia. Narasi tersebut harus didukung oleh bukti, pengalaman, penelitian, dan praktik nyata. Diplomasi narasi bukan propaganda atau pencitraan, melainkan komunikasi gagasan yang terbuka terhadap kritik dan dialog.
Pilar kelima adalah diplomasi perdamaian dan dialog peradaban. NU dapat memperluas kontribusinya dengan mempertemukan komunitas keagamaan, akademisi, pembuat kebijakan, dan organisasi masyarakat sipil untuk membahas persoalan yang menjadi kepentingan bersama. Tujuannya bukan memenangkan satu peradaban atas peradaban lain, melainkan membangun ruang dialog yang memungkinkan perbedaan dipahami dan konflik dikelola secara damai.
Kelima pilar tersebut perlu dijalankan sebagai satu kesatuan. Diplomasi pengetahuan menyediakan substansi, diplomasi jaringan menghubungkan aktor, diplomasi kemanusiaan menerjemahkan nilai menjadi tindakan, diplomasi narasi membangun pemahaman publik, sedangkan diplomasi perdamaian membuka ruang kerja sama lintas perbedaan.
Implementasi model ini membutuhkan tata kelola yang jelas. NU perlu menentukan lembaga atau mekanisme koordinasi yang bertanggung jawab menghubungkan agenda internasional, mengintegrasikan program PCINU, dan mengembangkan kerja sama dengan mitra akademik maupun kemanusiaan.
Struktur tersebut tidak harus membentuk organisasi baru apabila fungsi yang sama dapat dijalankan melalui penguatan kelembagaan yang telah tersedia. Hal terpenting ialah adanya mandat, pembagian tanggung jawab, dukungan sumber daya, dan evaluasi yang berkelanjutan. Keberhasilan diplomasi peradaban juga harus diukur melalui indikator yang lebih substantif. Indikator tersebut dapat mencakup jumlah kemitraan yang berkelanjutan, penelitian yang digunakan dalam diskusi kebijakan, program kemanusiaan yang terverifikasi, partisipasi NU dalam forum internasional yang relevan, serta bukti bahwa gagasan NU memperoleh perhatian dalam diskursus akademik atau kebijakan.
Indikator ini merupakan usulan untuk evaluasi ke depan, bukan klaim bahwa pengaruh tersebut telah dicapai. Selain itu, NU perlu menjaga otonomi moralnya. Kedekatan dengan pemerintah atau aktor politik tertentu tidak boleh membuat organisasi kehilangan kemampuan menyampaikan kritik berdasarkan prinsip kemanusiaan dan keadilan.
Diplomasi peradaban akan kehilangan kredibilitas apabila hanya menjadi instrumen kepentingan elite atau pencitraan kelembagaan. NU juga harus menghindari kecenderungan menjadikan keberhasilan internasional sebagai ukuran kebesaran simbolik. Kehadiran dalam konferensi besar tidak selalu berarti pengaruh yang mendalam.
Demikian pula, pengakuan dari aktor internasional tidak otomatis membuktikan bahwa program yang dijalankan memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, evaluasi harus membedakan antara visibilitas, jaringan, pengaruh kebijakan, dan dampak sosial.
Dalam jangka panjang, model NU Global Civilizational Diplomacy dapat membantu mengubah orientasi internasionalisasi NU. Fokusnya bukan hanya memperluas jangkauan geografis, melainkan memperkuat kemampuan menghasilkan pengetahuan, membangun hubungan strategis, dan memberikankontribusi yang dapat diukur. Dengan demikian, NU dapat memanfaatkan modal sosial-keagamaannya untuk menjadi aktor masyarakat sipil yang relevan dalam tata dunia multipolar.
Gagasan ini juga membuka kemungkinan pengembangan forum internasional yang lebih terintegrasi dengan jaringan akademik, diaspora, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat sipil. Namun, pembentukan forum baru harus didasarkan pada kebutuhan nyata dan evaluasi terhadap mekanisme yang sudah ada.
Prioritas utamanya bukan menambah nama atau kegiatan, melainkan memperkuat keberlanjutan kerja sama dan kapasitas menghasilkan dampak. Pada akhirnya, kekuatan geopolitik NU akan ditentukan oleh kemampuannya mengubah jaringan menjadi kerja sama, nilai menjadi tindakan, dan gagasan menjadi kontribusi yang diakui melalui proses dialog internasional. Inilah tantangan strategis NU abad kedua: bukan sekadar hadir di dunia, melainkan berkontribusi dalam membentuk cara dunia memahami dan menyelesaikan persoalannya.
Kesimpulan
Perubahan geopolitik abad ke-21 membuka ruang bagi organisasi non-negara untuk berkontribusi terhadap pembentukan norma, agenda, dan narasi internasional. Kekuasaan tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan militer dan ekonomi, tetapi juga oleh jaringan, pengetahuan, legitimasi, serta kemampuan membangun kerja sama lintas batas.
Perkembangan ini memberikan peluang strategis bagi Nahdlatul Ulama untuk memperkuat peran internasionalnya. NU memiliki modal historis, sosial, keagamaan, dan intelektual yang dapat dikembangkan menjadi sumber pengaruh global.
Sejarah solidaritas terhadap Palestina, jaringan PCINU, tradisi pesantren, gagasan Islam Nusantara, Humanitarian Islam, Fikih Peradaban, serta pengalaman melalui R20 dan ASEAN IIDC merupakan fondasi bagi pengembangan diplomasi masyarakat yang lebih sistematis.
Namun, modal tersebut tidak otomatis menghasilkan pengaruh geopolitik. NU membutuhkan strategi yang mampu menghubungkan jaringan, pengetahuan, nilai, dan tindakan dalam satu kerangka kelembagaan yang berkelanjutan. Karena itu, internasionalisasi NU perlu bergerak dari ekspansi organisasi menuju konsolidasi jaringan, dari diplomasi berbasis kegiatan menuju diplomasi berbasis institusi, serta dari penguatan visibilitas menuju pencapaian dampak yang dapat dievaluasi.
Artikel ini menawarkan konsep NU Global Civilizational Diplomacy sebagai model diplomasi peradaban berbasis jaringan. Model tersebut mengintegrasikan diplomasi pengetahuan, diplomasi jaringan, diplomasi kemanusiaan, diplomasi narasi, dan diplomasi perdamaian. Kelima dimensi ini dapat membantu NU memperkuat kapasitasnya sebagai aktor masyarakat sipil transnasional tanpa mengambil alih fungsi diplomasi resmi negara.
Konsep tersebut merupakan tawaran konseptual yang masih membutuhkan pengujian melalui penelitian empiris, pemetaan jaringan PCINU, evaluasi program internasional NU, dan pengukuran dampak diplomasi masyarakat. Pengembangan lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui kondisi yang memungkinkan jaringan NU menghasilkan pengaruh internasional serta hambatan kelembagaan yang harus diatasi.
Bagi NU abad kedua, ukuran keberhasilan internasionalisasi tidak cukup ditentukan oleh luasnya jaringan atau banyaknya forum yang diselenggarakan. Ukuran yang lebih penting adalah kemampuan menghasilkan pengetahuan, membangun kemitraan berkelanjutan, memperjuangkan agenda kemanusiaan, dan memberikan kontribusi nyata bagi dialog serta perdamaian internasional.
Dengan demikian, masa depan peran global NU tidak semata-mata terletak pada soft power, tetapi juga pada kemampuan mengembangkan network power yang berlandaskan nilai keagamaan dan tanggung jawab kemanusiaan. NU tidak harus menjadi negara untuk memiliki relevansi geopolitik.
NU dapat memainkan peran khas sebagai jembatan masyarakat dan peradaban, sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia bagi tata dunia yang lebih adil dan inklusif.
Gagasan NU abad kedua bukan sekadar menjadi organisasi yang lebih mendunia, melainkan menjadi jaringan peradaban yang mampu menghubungkan pengetahuan, kemanusiaan, dan perdamaian untuk kepentingan global.
Daftar Pustaka
- Acharya, Amitav. “Global International Relations (IR) and Regional Worlds: A New
- Agenda for International Studies.” International Studies Quarterly 58, no. 4
- (2014): 647–659. https://doi.org/10.1111/isqu.12171.
- ASEAN Secretariat. “Secretary-General of ASEAN Delivers Remarks at the
- ASEAN Intercultural and Interreligious Dialogue Conference.” 7 Agustus
- https://asean.org/secretary-general-of-asean-delivers-remarks-at-the-
- asean-intercultural-and-interreligious-dialogue-conference/.
- Bettiza, Guy, dan Peter S. Henne. “Religious Soft Power: Promises, Limits, and
- Ways Forward.” Dalam The Geopolitics of Religious Soft Power: How States
- Use Religion in Foreign Policy, disunting Peter Mandaville, 270–292. Oxford:
- Oxford University Press, 2023.
- https://doi.org/10.1093/oso/9780197605806.003.0015.
- Castells, Manuel. The Rise of the Network Society. Edisi ke-2. Malden, MA: Wiley-
- Blackwell, 2010.
- Indiraphasa, N. S. “Rampung Digelar, Ini Poin-Poin Utama Komunike R20.” NU
- Online, 4 November 2022. https://ftp.storage.nu.or.id/nasional/rampung-
- digelar-ini-poin-poin-utama-komunike-r20-9IAkS.
- Keck, Margaret E., dan Kathryn Sikkink. Activists Beyond Borders: Advocacy
- Networks in International Politics. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1998.
- Mandaville, Peter, ed. The Geopolitics of Religious Soft Power: How States Use
- Religion in Foreign Policy. Oxford: Oxford University Press, 2023.
- https://doi.org/10.1093/oso/9780197605806.001.0001.
- Mandaville, Peter, dan Jon Hoffman. “Thinking about Religion and Religious Soft
- Power in International Relations and Foreign Policy Analysis.” Dalam The
- Geopolitics of Religious Soft Power: How States Use Religion in Foreign
- Policy, disunting Peter Mandaville, 1–18. Oxford: Oxford University Press,
- https://doi.org/10.1093/oso/9780197605806.003.0001.
- Miskimmon, Alister, Ben O’Loughlin, dan Laura Roselle. Forging the World:
- Strategic Narratives and International Relations. Ann Arbor: University of
- Michigan Press, 2017. https://doi.org/10.3998/mpub.6504652.
- Nahdlatul Ulama. “Nahdlatul Ulama dan Solidaritas Palestina.” NU Online, 8
- Desember 2017. https://www.nu.or.id/fragmen/nahdlatul-ulama-dan-
- solidaritas-palestina-7Ts3W.
- Nye, Joseph S., Jr. Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York:
- PublicAffairs, 2004.
- NU Online. “15 Pembicara dan Materi Bahasannya dalam Muktamar
- Internasional Fiqih Peradaban.” 25 Januari 2023. https://nu.or.id/nasional/15-
- pembicara-dan-materi-bahasannya-dalam-muktamar-internasional-fiqih-
- peradaban-GvMfI.
- NU Online. “Katib PBNU Kiai Moqsith Jelaskan Kaidah Fiqih Peradaban di
- ” 29 Agustus 2022. https://nu.or.id/nasional/katib-pbnu-kiai-
- moqsith-jelaskan-kaidah-fiqih-peradaban-di-bandung-yUCvf.
- NU Online. “R20 sebagai Gerakan Global untuk Bangun Konsensus Moral dan
- Spiritual Kemanusiaan.” 26 Agustus 2022. https://www.nu.or.id/nasional/r20-
- sebagai-gerakan-global-untuk-bangun-konsensus-moral-dan-spiritual-
- kemanusiaan-4mKxw.
- PCINU Tunisia. “Nadlatul Ulama (NU) dalam Kancah Regional dan Global.” 24
- Januari 2025. https://www.pcinutunisia.co.id/1882-nadlatul-ulama-nu-dalam-
- kancah-regional-dan-global/.
- “Lewat Fikih Peradaban, NU Ambil Peran di Dunia Internasional.” 7
- Februari 2023. https://www.republika.id/posts/37246/lewat-fikih-peradaban-
- nu-ambil-peran-di-dunia-internasional.
(Naskah juara II Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional 2026 Majalah Risalah NU)