Temui Perwakilan Pengunjuk Rasa Gelar Pahlawan Soeharto, Mensos Janji Upayakan Serap Aspirasi Masyarakat
RISALAH NU ONLINE, JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menerima perwakilan pengunjuk rasa yang menolak pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Soeharto di kantor Kemensos, Jakarta Pusat pada Kamis (15/5/2025).
Perwakilan dari para demonstran yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Adili Soeharto itu menyerahkan dokumen petisi dari masyarakat sipil dan joint statement dari masyarakat internasional kepada Mensos.
“Saya terima dokumennya,” ujar Mensos saat menerima dokumen petisi.
Gus Ipul memastikan akan mendengarkan semua masukan dari masyarakat terkait pemberian gelar pahlawan nasional ini, baik yang pro maupun kontra dengan nama-nama yang diusulkan sebagai pahlawan nasional tahun ini.
Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid yang turut hadir di lokasi menjelaskan alasan menolak penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional lantaran TAP MPR nomor 11 tahun 1998 dianggap masih berlaku.
Selain itu, Usman juga memaparkan beberapa alasan penolakan terhadap rencana penganugerahan pahlawan kepada Soeharto.
“Janganlah apa yang pernah jelas dalam sejarah dicatat sebagai sejarah pemerintahan dilupakan dengan menetapkan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional,” ujar Usman.
Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Abdul Malik Haramain mengatakan Kemensos akan mengkaji lebih lanjut masukan-masukan yang telah diterima.
“Tentu saja pembahasannya di tim pengkaji dan peneliti yang kita bentuk,” katanya.
Malik menjelaskan setelah diteliti dan dikaji, tim pengkaji akan merekomendasikan hasilnya ke Dewan Gelar untuk dibahas secara detail dan komprehensif.
Ia juga menegaskan usulan nama penerima gelar pahlawan nasional tentu akan dikaji dan dipertimbangkan secara detail dan objektif.
“Sebelum itu, Kemensos menerima usulan dari Pemkab, Pemkot, dan Pemprov. Dan itu usulan resmi dari pemerintah daerahnya masing-masing,” katanya.
Pada April 2025 lalu, Gus Ipul menyebut Presiden kedua RI Soeharto dan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) berpeluang mendapat gelar pahlawan nasional pada Hari Pahlawan tahun ini.
“Tahun ini ada beberapa nama yang berpeluang di antaranya Presiden ke dua Soeharto dan Presiden ke empat Gus Dur,” kata Gus Ipul kepada awak media di kompleks Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, pada Rabu 23 April 2025 lalu.
Dikutip dari laman resmi Kemensos RI mekanisme dalam pemberian gelar pahlawan berawal dari usulan masyarakat. Usulan itu ditampung di kabupaten/kota lantas diusulkan oleh bupati/wali kota tempat tokoh itu lahir.
Nama yang diusulkan akan dikaji oleh sebuah tim bernama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) lalu diusulkan oleh bupati/wali kota ke gubernur. Dari gubernur, nama itu akan diusulkan ke Kementerian Sosial.
Usai dari sana, Kementerian Sosial akan membentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) lalu mengusulkan nama-nama ke Dewan Gelar. Lalu, dari Dewan Gelar, nama pahlawan baru akan diputuskan oleh presiden. Ada sekitar 20 nama yang tahun ini diusulkan.
Ekalavya