RISALAH NU ONLINE, JAKARTA – Pimpinan Ormas Islam menanggapi dinamika nasional terkini, khususnya terkait isu penyadapan kepada Presiden RI Prabowo Subianto dan mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Salah satu keputusan pertemuannya adalah bahwa tindakan penyadapan yang mengarah pada indikasi makar tidak boleh ditoleransi karena merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan dan kehormatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”, ujar Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis usai pertemuan di Aula Buya Hamka, Kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/11/2026).
Kiai Cholil Nafis mengungkapkan bahwa MUI bersama Pimpinan Ormas Islam mendukung penuh langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk mengusut tuntas kasus penyadapan secara transparan.
“Berkenaan dengan kasus penyadapan, kami memberi dukungan penuh kepada Kapolri untuk diusut setuntas-tuntasnya dan transparan sampai ke akar-akarnya,” ujar Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat.
Lebih lanjut, Rais Syuriah PBNU ini mengingatkan bahaya dari tindakan penyadapan tersebut apabila terbukti memiliki afiliasi atau indikasi makar. Menurutnya, stabilitas nasional dan wibawa negara harus dijaga bersama dari segala bentuk gangguan internal maupun eksternal yang dapat merusak tatanan bernegara.
“Apalagi kalau ada indikasi terjadinya makar. Ini jangan sampai kehormatan Indonesia, kedaulatan Indonesia dirusak oleh hal-hal yang, ya kalau itu terjadi makar, berarti pengkhianatan kepada Indonesia,” tegasnya.
Selain menyoroti kasus penyadapan, MUI juga memberikan pandangannya terkait mekanisme proses hukum dan politik yang sedang berjalan di lembaga legislatif.
Kiai Cholil mengimbau masyarakat luas serta ormas-ormas Islam agar tetap tenang, menjaga kondusivitas, serta tidak mudah terpancing oleh spekulasi yang berkembang di ruang publik.
Mengenai proses politik menyusul pengunduran diri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, MUI dan Pimpinan Ormas Islam menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme konstitusional yang berlaku.
MUI percaya bahwa para pemimpin politik dan wakil rakyat di DPR maupun MPR dapat menyelesaikan persoalan tersebut dengan bijak dan sesuai aturan perundang-undangan.
“Kita percayakan kepada wakil-wakil kita ya dari DPR, agar mereka memproses, seperti di MPR. Kita jangan ikut ribut, itu sudah ada mekanismenya sendiri dan sudah ada aturannya, dan bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.
Melalui pertemuan ini, MUI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mempererat tali persaudaraan, baik ukhuwah islamiyah (persaudaraan sesama umat Islam), ukhuwah wathaniyah (persaudaraan kebangsaan), maupun ukhuwah basyariyah (persaudaraan kemanusiaan).
MUI berkomitmen untuk terus mengawal kedamaian, menjaga keutuhan bangsa, serta memastikan masyarakat tetap hidup dalam suasana yang rukun dan kondusif di tengah dinamika politik nasional. (hud/rls).