RISALAH NU ONLINE, JAKARTA — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyelenggarakan Konferensi Besar (Konbes) pertama di bawah kepengurusan periode 2026–2031 di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Kegiatan ini sekaligus menjadi Kombes perdana yang dilaksanakan pada awal abad kedua Nahdlatul Ulama.
Katib Aam PBNU, Prof. Muhammad Nuh, menjelaskan bahwa agenda utama Kombes ini adalah meratifikasi peraturan perkumpulan yang telah ada menyesuaikan mandat muktamar. Berdasarkan perubahan Anggaran Rumah Tangga (ART), seluruh peraturan perkumpulan resmi berubah nama menjadi Peraturan Jamiyah.
“Konsekuensi dari perubahan ART menyebabkan substansi dari peraturan jamiyah ikut menyesuaikannya, salah satunya tentang pemilihan ketua takmir di PW, PC, hingga ke bawah,” ujar Prof. Nuh usai konpers.
Dalam perhelatan tersebut, PBNU berhasil meratifikasi dan mengubah sembilan perkum (peraturan perkumpulan) menjadi sembilan Peraturan Jamiyah. Dengan diselesaikannya ratifikasi ini, PBNU memiliki pegangan legal yang selaras dengan ART baru untuk segera menggelar konferensi wilayah hingga cabang yang dijadwalkan mulai Desember mendatang.
Selain penataan organisasi, fokus penting lainnya dalam peraturan baru ini berkaitan dengan kelembagaan aset dan wakaf. Prof. Nuh menyoroti pentingnya penyelamatan aset-aset jamiyah agar tidak beralih status.
Lembaga Aset dan Wakaf PBNU memiliki tugas utama untuk menyelamatkan aset-aset jamiyah secara hukum, mulai dari kepemilikan sertifikat, pemetaan lokasi dan luas, hingga evaluasi nilai aset agar dapat dikembangkan secara produktif demi keuntungan organisasi.
“Bukan sekadar dipagari aset itu, tetapi yang paling mahal adalah status kepemilikannya yaitu dalam bentuk sertifikat. Tidak hanya sertifikat itu yang kita inginkan, tetapi sekaligus dipetakan; aset itu ada di mana saja, luasannya berapa, nanti ini difungsikan untuk kegiatan produktif seperti apa, sampai juga dievaluasi, dinilai harga dari tanah atau aset itu sampai seberapa,” jelasnya.
Di samping itu, PBNU juga mengatur keberlanjutan operasional lembaga-lembaga yang pelayanannya bersifat kontinu dan tidak memungkinkan untuk berhenti, seperti lembaga pendidikan, falakiyah (keagamaan), dan penanggulangan bencana, agar pelayanan kepada masyarakat dapat terus berjalan tanpa hambatan selama masa transisi kepengurusan.
(Anisa)