RISALAHNU – JAKARTA – Pasca dikukuhkan oleh Rais Aam PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2022-2027 langsung tancap gas dan bekerja. “Pokoknya langsung kerja, kerja dan kerja,” ujar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf kepada Risalah NU saat di Kalimantan. Rabu (2/2).
Pembuktian kerja, Gus Yahya sapaan akrab Ketum PBNU yang baru, usai di lantik pada siang hari, pada malam harinya langsung mengumpulkan para pengurus untuk rapat perdana untuk membahas program dan agenda kerja. “Bismilah,” ujar Gus Yahya mengawali pertemuan.
Selanjutnya, rapat membahas masalah pembenahan dan penertiban sistem kaderisasi formal di lingkungan NU. Menurut Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, saat ini telah terjadi dualisme antara Madrasah Kader Nahdlatul Ulama (MKNU) dan Pelatihan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PKPNU).
Pendidikan kaderisasi telah diatur sejak Muktamar Ke-33 NU di Jombang tahun 2015 yang menjadi salah satu syarat untuk menjadi pengurus NU. Syarat ini tertuang dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) NU Bab XIII tentang Syarat Menjadi Pengurus Pasal 39 hasil muktamar Jombang.
Dalam pasal 39 ayat 4,5, dan 6 disebutkan bahwa untuk menjadi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pengurus Wilayah NU, Pengurus Cabang NU harus sudah pernah mengikuti pendidikan kaderisasi. Sementara ayat 7 disebutkan bahwa persyaratan kaderisasi diberlakukan secara efektif tiga tahun setelah muktamar. Kemudian, kepengurusan PBNU 2015-2020 membuat model pelatihan kader formal yakni MKNU yang telah efektif sejak tiga tahun setelah Muktamar Ke-33 NU Jombang. Padahal sebelumnya, sudah ada model kaderisasi yaitu PKPNU.
Hal tersebut menjadi sorotan PBNU di masa kepemimpinan Gus Yahya saat ini. “PBNU 2015-2020 kemarin membuat model pelatihan kader formal yang diberi nama madrasah kader (MKNU). Tapi kita tahu bahwa sebelum itu sudah pernah diinisiasi satu model pelatihan kader yang namanya PKPNU yang kemudian cukup populer,” kata Gus
Namun, lanjutnya, PKPNU tidak terintegrasikan ke dalam struktur kepengurusan NU sehingga hanya menjadi pelatihan yang berada di luar struktur kepengurusan NU. Sementara PKPNU terus berjalan hingga saat ini. “Nah, sehingga ada semacam dualisme di dalam pelatihan kader formal di lingkungan NU ini. ini harus segera kita benahi dan kita tertibkan karena eksesnya sangat negatif. Di Jawa Timur sendiri, PKPNU sudah menjadi geng (kelompok) berhadapan dengan geng MKNU. Lalu bersaing untuk memperebutkan kepemimpinan NU dalam konferensi-konferensi,” ungkap Gus Yahya.
“Ini sangat tidak sehat, maka harus (segera) dibenahi. Nanti kita akan jalankan strategi pembenahan supaya sungguh-sungguh berjalan sistem pelatihan kader formal yang solid di lingkungan NU,” imbuhnya. (hud)