RISALAH NU ONLINE, JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Administrasi Jakarta Utara menggelar rapat koordinasi yang mengangkat tema “Kolaborasi Pemerintah Daerah dan BAWASLU Kota Administrasi Jakarta Utara dalam mensukseskan Pilkada Serentak tahun 2024 di Hotel Ibis Style, Sunter, Jakarta Utara pada Jumat (23/8/24).
Pada kesempatan tersebut, Koordinator Akademi Pemilu dan Demokrasi Kota Jakarta Utara, Mochammad Dimyati mengungkapkan beberapa syarat pemilihan yang demokratis dan tantangan Pilkada pada tahun 2024.
Dimyati menyebut salah satu syarat pemilihan yang demokratis adalah regulasi yang jelas dan tegas.
“Kemarin KPU diuji, mau menggunakan peraturan yang mana MA atau MK,” ujarnya dihadapan hadirin.
“Ketika regulasi tidak jelas dan tidak tegas akan memunculkan ambiguitas (sehingga) orang akan menggunakan penafsirannya masing-masing,” tambahnya.
Sementara itu, Praktisi Hukum, Sonny Cresnanhantya menjelaskan regulasi dan hak terkait netralitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.
Sonny menyebut bahwa ASN hanya dilarang menunjukkan keberpihakkan pada satu subjek tertentu. Namun tidak dilarang untuk membicarakan dan menyampaikan nilai-nilai yang melekat pada subjek itu sendiri.
“Kalau yang dibicarakan sebatas nilai-nilainya saja, itu masih aman ya,”jelasnya
“Yang kita sebut jangan namanya atau subjeknya, tapi sikapnya saja yang melekat pada subjeknya itu,” tambahnya.
Sebagai informasi, acara tersebut dihadiri oleh jajaran Bawaslu Kota Jakarta Utara, jajaran Polres, Kementerian Agama Kota Jakarta Utara, Panwascam se-kota Administrasi Jakarta Utara dan lainnya. (Anisa).