RISALAH NU ONLINE, BANDUNG – Menteri Sosial RI, H Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengoreksi Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko yang menyebut ada 20 persen data penerima bantuan sosial (bansos) yang salah sasaran.
Menurut Gus Ipul, data itu bukan salah sasaran, tetapi ada bias yang membuat data tersebut bisa berubah-ubah. Misalnya penerima bansos yang meninggal dunia. “Bukan tidak tepat sasaran, jadi ya ada biasnya lah karena kan ada yang meninggal, kadang belum dilaporkan, ada yang pindah tempat, sehingga bantuannya tetap ke situ kan juga gak boleh,” ujarnya saat ditemui di Bambu Apus, Jakarta Timur, seperti dilansir dari Kompas.com, Selasa (12/11/2024).
Gus Ipul mengakui, bias data ini menjadi pekerjaan rumah yang terus disempurnakan oleh Kementerian Sosial. Tidak hanya data penerima bansos yang meninggal, tetapi juga bias terkait usul-sanggah yang bisa dilakukan oleh penduduk setempat yang berada di sekitar penerima bansos.
Sistem koreksi secara komunitas ini disempurnakan Kemensos agar pelibatan masyarakat dalam mengawasi penyaluran bantuan bisa berjalan maksimal. “Ada biasnya memang, kita harus akui ada bias karena yang mengusulkan ini macam-macam latar belakangnya,” tuturnya.
Gus Ipul mengatakan, untuk mengurangi bias data ini pemerintah sedang menyiapkan data tunggal yang akan dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). “Maka semua data yang ada di setiap Kementerian dikirim ke BPS untuk distandarisasi sesuai dengan selama ini BPS lakukan. Setelah itu nanti dikembalikan kepada kita semua,” tandasnya.
Sebelumnya, Budiman Sudjatmiko mengungkapkan bahwa sekitar 20 persen bantuan sosial yang disalurkan saat ini tidak tepat sasaran. Pernyataan tersebut disampaikan Budiman usai rapat koordinasi dengan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf (Gus Ipul), di Kantor Kemensos RI, Salemba, Jakarta Pusat, pada Senin (11/11/2024). “Tadi Pak Mensos ada menyebut angka 20 persen yang tidak tepat sasaran itu hanya bisa dibantu (menjadi tepat sasaran) kalau ada partisipasi dari komunitas desa atau komunitas kelurahan,” ujar Budiman. (hud/kmps).