RISALAH NU ONLINE, JAKARTA – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jakarta bersama dengan organisasi masyarakat sipil lain membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Money Politic atau politik uang untuk Pilkada serentak 2024.
Langkah ini diambil sebagai respon terhadap maraknya praktik politik uang yang berpotensi merusak kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya dalam Pilkada DKI Jakarta. Pembentukan Satgas ini merupakan hasil kolaborasi antara tiga komponen ormas besar, yaitu Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi), Forum Betawi Rempug (FBR), dan PWNU Jakarta.
Khatib Syuriah PWNU Jakarta sekaligus Ketua Panitia, Lukman Hakim Hamid mengatakan Satgas tersebut juga melibatkan ormas lain di antaranya Warga Kota, Petanesia, Petir, Muda Teguh Indonesia Raya, Bang Japar Indonesia, dan lain-lainnya.
“Ini merupakan wujud ikhtiar kita dalam mewujudkan Pilkada Jakarta Aman, Damai, dan Bermartabat,” kata Lukman di Lapangan Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (18/11/24).
Lukman pun menekankan bahwa Satgas akan bertindak tegas jika ditemukan pelanggaran terkait politik uang, dan akan menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara itu, Syarif Hidayatullah selaku Sekretaris Jenderal FORKABI mengungkapkan sebagai tindak lanjut dari deklarasi ini, koalisi tersebut akan membuka posko-posko pengaduan di 267 kelurahan yang tersebar di seluruh titik Jakarta. “Kami berharap dengan Posko itu, Pilkada dapat menjadi suatu yang berkualitas, martabat, dan berdemokrasi yang baik lah ya,” kata Syarif.
Acara deklarasi ini turut dihadiri oleh Rais Syuriah PWNU Jakarta, Ketua PWNU, Katib Syuriah, dan jajaran pengurus PWNU lainnya. Kehadiran tokoh-tokoh penting dari PWNU Jakarta menunjukkan komitmen organisasi ini untuk mendukung terciptanya Pilkada yang bebas dari politik uang. Selain itu, turut hadir juga perwakilan dari Badan Otonom dan Lembaga NU tingkat wilayah yang menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Satgas Anti Politik Uang ini.
(Anisa)