Oleh: Riza Diponegoro (Pengajar di Ponpes Al Masduqiyah, Probolinggo dan Dai Go Internasional 2025).
Tulisan ini lahir dari dua dunia yang selalu saya huni sekaligus. Dari pesantren, tempat santri belajar bahwa kekuasaan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, bukan piala yang diperebutkan dengan cara apa pun.
Dan dari mimbar komunitas diaspora Indonesia, tempat saya berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan keras dari umat di beberapa pojok dunia yang ingin tahu satu hal sederhana. Apakah Indonesia, negeri dengan penduduk muslim terbesar di bumi, sedang diurus dengan amanah?
Saya tidak selalu punya jawaban yang memuaskan. Di bilik-bilik pondok pesantren tempat saya mengabdi di Probolinggo, para santri belajar bukan hanya tentang fiqh dan nahwu. Mereka belajar tentang keadilan. Tentang bagaimana seorang pemimpin seharusnya berdiri di hadapan rakyatnya, bukan di atas rakyatnya. Tentang bagaimana amanah negara adalah titipan yang tidak boleh dikhianati walau sebesar biji sawi.
Setiap hari saya berhadapan dengan wajah-wajah muda yang penuh harapan itu. Dan setiap hari pula, berita dari luar tembok pesantren menyeruak masuk dan memaksa saya bertanya, harapan macam apa yang sedang kami bangun untuk mereka?
Rupiah saat ini diperdagangkan di kisaran Rp 17.900 per dolar Amerika. Ini bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Ini adalah pengukur daya beli ibu-ibu di pasar tradisional di Probolinggo, biaya buku sekolah anak petani di Lumajang, dan cicilan pengobatan buruh di pinggiran kota-kota yang tidak pernah masuk dalam pidato kemenangan siapa pun.
Setiap pelemahan satu rupiah adalah satu tikaman kecil pada tubuh masyarakat bawah yang sudah lama menahan sakit. Indeks Harga Saham Gabungan terpangkas tajam. Cadangan devisa menipis akibat intervensi bank sentral yang terus-menerus menahan laju kejatuhan. Lembaga pemeringkat internasional seperti Moody’s, Fitch, dan S&P menurunkan proyeksi utang Indonesia dari stabil menjadi negatif. Ini bukan sekadar sinyal teknis dari dunia keuangan global. Ini adalah laporan kartu merah bagi kredibilitas tata kelola sebuah negara.
Dan di tengah semua itu, program paling ambisius pemerintah, yang digadang-gadang sebagai bukti paling nyata keberpihakan kepada rakyat, justru menjadi skandal yang mengoyak kepercayaan publik.
Makan Bergizi Gratis. Program ini lahir dari retorika yang sangat indah. Tidak ada satu pun orang yang berperasaan normal akan menolak gagasan memberi makan anak-anak Indonesia. Tetapi gagasan yang mulia tidak secara otomatis menghasilkan pelaksanaan yang bermartabat.
Pada 3 Juni 2026, Kejaksaan Agung menetapkan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana beserta dua Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka korupsi dalam tata kelola program MBG tahun anggaran 2025-2026. Penyidik menemukan markup dalam pengadaan 21 ribu motor listrik, 31 ribu tablet, 32 ribu pasang sepatu, dan 5.400 unit televisi 75 inci. Anggaran program ini mencapai Rp 85,2 triliun pada 2025, dan melonjak menjadi Rp 268 triliun pada 2026.
Lebih menggetarkan dari angka-angka itu adalah temuan Transparency International Indonesia jauh sebelum skandal ini meledak. Sejak pertengahan 2025, mereka sudah memperingatkan bahwa MBG berjalan tanpa payung hukum yang memadai, dengan proses pengadaan yang tidak transparan, dan dengan yayasan-yayasan pelaksana yang memiliki afiliasi kuat dengan kekuasaan, bukan dengan keahlian pangan dan gizi. Hingga Oktober 2025, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat 13.168 anak menjadi korban keracunan makanan dari program ini.
Anak-anak keracunan. Pejabat korupsi. Anggaran negara diselewengkan. Dan program itu tetap berjalan karena ada kebutuhan politik yang lebih besar dari keselamatan anak. Inilah populisme dalam wujudnya yang paling telanjang. Bukan keberpihakan kepada rakyat. Melainkan pertunjukan keberpihakan kepada rakyat yang justru dimakan oleh para aktor yang mementaskannya.
Sebagai santri saya diajarkan bahwa dalam tradisi Islam ada konsep yang disebut maqashid al-syari’ah, tujuan-tujuan utama syariat yang meliputi perlindungan atas jiwa, akal, keturunan, harta, dan agama. Populisme yang sejati, bila kita bicara tentang pemimpin yang benar-benar berpihak kepada rakyat, seharusnya menjadi instrumen perwujudan maqashid ini. Pemimpin yang menjaga jiwa rakyatnya dari kelaparan dan korupsi. Yang menjaga akal publik dari manipulasi dan hoaks. Yang menjaga masa depan generasi muda dari beban utang dan kegagalan institusi.
Dan apa yang kita saksikan hari ini adalah kebalikannya. Populisme di Indonesia telah berubah menjadi apa yang para ilmuwan politik sebut sebagai populisme oligarkis. Seseorang mengutuk elite, tetapi ia sendiri adalah bagian dari elite. Ia berteriak membela rakyat dari panggung yang dibayar oleh modal besar. Ia mengenakan baju rakyat, tetapi sepatu yang ia pakai berharga lebih dari gaji guru honorer setahun.
Mungkin, bisa jadi, inilah yang disebut dengan populisme pragmatis. Retorika kerakyatan digunakan bukan sebagai komitmen ideologis, melainkan sebagai alat teknis untuk memenangkan suara. Begitu suara diraih, retorika itu disimpan dan kalkulasi kekuasaan yang sesungguhnya dimulai. Maka tidak mengherankan bila mahasiswa turun ke jalan lagi. Bukan untuk pertama kalinya, dan saya khawatir bukan untuk terakhir kalinya.
Pada 12 Juni 2026, BEM Universitas Indonesia memimpin aksi bertajuk “Indonesia Bangkrut” di Bundaran HI. Satu minggu kemudian, di Titik Nol Yogyakarta, mahasiswa UII bersama para dosen mereka berdiri dalam lingkaran besar, berorasi tentang ekonomi yang terpuruk, kebijakan yang ugal-ugalan, dan aspirasi yang tidak pernah didengar. Di kampus-kampus lain di Bandung, Surabaya, dan Makassar, suara serupa bergema.
Lima tuntutan mahasiswa itu terdengar sederhana tapi memiliki bobot yang dalam. Mereka minta hentikan MBG karena terbukti bobrok. Hentikan pemborosan APBN. Turunkan harga bahan pokok. Hentikan militerisme di ruang sipil. Dan akui kesalahan.
Tuntutan terakhir itu yang paling berat untuk dipenuhi oleh pemimpin populis. Karena populisme hidup dari kepercayaan bahwa pemimpin tidak pernah salah, bahwa semua masalah selalu berasal dari musuh di luar, dari asing, dari elite lama, dari mereka yang tidak setia kepada rakyat. Mengakui kesalahan adalah mengoyak fondasi narasi populis itu sendiri.
Dari mimbar-mimbar komunitas diaspora kita yang pernah saya hadiri, tempat nama Indonesia disebut dengan nada yang semakin mengkhawatirkan, saya membawa pulang satu kesadaran. Bahwa reputasi sebuah bangsa dibangun bukan dari retorika pemimpinnya, melainkan dari kondisi nyata rakyatnya. Dan kondisi nyata rakyat Indonesia hari ini cukup keras untuk berbicara sendiri tanpa perlu ditafsirkan oleh siapa pun.
Santri-santri di pondok tempat saya mengabdi, bertanya kepada saya tentang masa depan mereka. Apakah belajar keras akan menghasilkan kehidupan yang layak. Apakah Indonesia yang mereka cintai ini sedang menuju arah yang benar.Saya ingin bisa menjawab, ya. Tetapi kejujuran adalah juga bagian dari ilmu yang kami ajarkan di pesantren.
Ideal tradisi Nahdlatul Ulama mengajarkan tawassuth, jalan tengah yang bijaksana. Tasamuh, toleransi yang lahir dari kejernihan pikir. Dan tawazun, keseimbangan yang mencegah jatuh ke ekstrem mana pun. Tiga nilai ini, dalam konteks politik dewasa ini, bukan berarti diam. Justru sebaliknya. Tawassuth menuntut kita menilai kebijakan secara jernih, bukan berdasarkan siapa yang mengucapkannya. Tasamuh menuntut kita mendengar suara mahasiswa di jalan dengan kepala dingin, bukan langsung mencurigai mereka sebagai pihak yang ditunggangi. Tawazun menuntut kita menyeimbangkan loyalitas kepada pemimpin dengan kesetiaan kepada kebenaran.
Dan kebenaran hari ini cukup terang benderang untuk dilihat tanpa perlu kacamata ideologi apa pun. Rupiah melemah mendekati Rp 18.000. Program makan anak-anak yang dicuri sebelum sampai ke mulut mereka. Generasi muda yang tidak bisa diam melihat masa depan mereka dipertaruhkan. Itu bukan narasi oposisi. Itu fakta yang bisa diperiksa dengan mata kepala sendiri.
Di pesantren, ada pelajaran klasik tentang seorang penguasa yang datang kepada ulama dan bertanya, “Apakah aku pemimpin yang baik?” Sang ulama menjawab, “Tanyakan kepada rakyatmu, bukan kepadaku.”
Mahasiswa yang turun ke jalan hari ini adalah rakyat yang sedang menjawab pertanyaan itu. Jangan tanya apakah mereka ditunggangi. Tanyakan mengapa mereka sampai harus turun ke jalan di bawah terik matahari, mengorbankan waktu belajar dan keamanan fisik mereka, untuk menyampaikan sesuatu yang rasanya seharusnya sudah diketahui oleh setiap pemimpin yang sungguh-sungguh mendengarkan.
Populisme yang sehat, bila ada, adalah yang memperkuat suara rakyat dari bawah. Bukan yang menggunakannya sebagai bahan bakar elektoral lalu membuangnya setelah pemenangan. Perbedaan antara pemimpin populis yang membangun dan pemimpin populis yang merusak terletak tepat di situ. Yang satu mengumpulkan kekuatan dari rakyat untuk dikembalikan kepada rakyat. Yang lain mengumpulkan kekuatan dari rakyat untuk digunakan oleh segelintir orang yang berdiri tepat di belakang panggung.
Saya tidak menulis ini sebagai hujatan kepada siapa pun. Saya menulis ini sebagai pendidik yang setiap hari berhadapan dengan santri-santri muda yang membawa mimpi besar ke dalam bilik-bilik pondok mereka. Mencintai bangsa tidak berarti menutup mata terhadap kesalahannya. Setia kepada pemimpin tidak berarti membiarkan mereka terus melangkah ke arah yang keliru tanpa ada yang berani mengatakannya dengan lantang.
Keberanian berkata benar kepada penguasa, dalam tradisi keilmuan Islam, disebut sebagai jihad yang paling utama. Dan hari ini, di tengah rupiah yang terpuruk, program makan anak-anak yang dicuri sebelum sampai ke mulut mereka, dan generasi muda yang berteriak di jalanan, mungkin inilah saat yang paling tepat bagi semua kita untuk menjalankan jihad yang satu itu. Bukan dengan amarah. Dengan kejernihan. Dengan keberanian. Dan dengan cinta yang tidak buta.*