RISALAH NU ONLINE, JAKARTA — Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyikapi dinamika politik nasional yang terjadi hari ini. Terutama terkait indikasi penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. PBNU mendesak pengusutan tuntas secara hukum.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PBNU KH Kikin A. Hakim (Gus Kikin) di lobi Kantor PBNU, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026), usai menggelar konferensi besar bersama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia.
Dalam konferensi tersebut, Gus Kikin menegaskan bahwa PBNU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia senantiasa mendukung pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya menjaga keamanan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Nahdlatul Ulama senantiasa mendukung pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya menjaga keamanan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Gus Kikin saat membacakan pernyataan sikap.
Lebih lanjut, PBNU juga meminta seluruh lembaga negara untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kehormatan bangsa dan negara, serta mengambil langkah-langkah politik yang mengedepankan semangat kebersamaan dan persatuan.
“Nahdlatul Ulama menyayangkan adanya indikasi penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tuturnya.
“Demi menjaga kewibawaan kepala negara dan tegaknya supremasi hukum, kami mendukung penanganan dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum atas peristiwa tersebut kepada Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tambahnya.
Selain itu, PBNU mengimbau segenap komponen bangsa untuk senantiasa berikhtiar menjaga kondusivitas nasional. PBNU turut menyerukan kepada seluruh warga agar memperbanyak zikir, munajat, dan doa supaya bangsa dan negara senantiasa memperoleh perlindungan Allah SWT dari segala marabahaya serta gangguan pembangunan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Seluruh rangkaian pernyataan sikap ini ditetapkan sebagai pedoman bagi jajaran pengurus dari tingkat pusat hingga ranting. (Anisa)