RISALAH NU ONLINE, JEDDAH – Selasa (11/11), dalam rangka persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2026 M. Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) terus mematangkan persiapan dan koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi.
Salah satunya dengan membentuk Task Force (satgas) haji dengan melibatkan Kemenhaj RI, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh, serta Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah.
Menteri Haji dan Umrah RI, KH Mochamad Irfan Yusuf (Gus Yusuf), menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga untuk memastikan penyelenggaraan haji berlangsung lebih terintegrasi dan responsif.
“Alhamdulillah, hari ini kita berkoordinasi dengan KBRI Riyadh, KJRI Jeddah, dan berbagai pihak terkait penyelenggaraan haji, termasuk Garuda Indonesia. Kita menyepakati pembentukan Task Force bersama, sehingga setiap kendala yang muncul dapat segera ditangani dengan cepat dan tepat,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya.
Task Force tersebut akan menjadi platform koordinasi terpadu yang menghubungkan Kemenhaj RI dengan perwakilan diplomatik dan mitra strategis di Arab Saudi, seperti penyedia layanan akomodasi, katering, transportasi udara, serta otoritas lokal terkait.
Langkah ini merupakan bagian dari penguatan diplomasi layanan haji yang terus dikembangkan sejak transformasi kelembagaan penyelenggaraan haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah.
Gus Irfan menegaskan bahwa Task Force ini tidak bersifat sementara, melainkan akan bekerja secara kontinu dari tahap persiapan hingga proses pemulangan jemaah.
“Prinsipnya adalah kerja cepat, terukur, dan terhubung. Kemenhaj, KBRI, dan KJRI adalah satu kesatuan dalam diplomasi pelayanan umat,” tutur Menteri Irfan Yusuf.
Dengan terbentuknya Task Force Bersama ini, Kemenhaj RI menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola haji yang modern, koordinatif, dan berorientasi pada peningkatan kenyamanan jemaah Indonesia.
Sementara itu, Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad, menegaskan bahwa kolaborasi erat antar lembaga merupakan kunci peningkatan kualitas layanan jemaah.
“Penguatan koordinasi ini menunjukkan bahwa perlindungan jemaah dan kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji merupakan tanggung jawab bersama. Kolaborasi lintas institusi ini menjadi bentuk ikhtiar yang terarah dan berkelanjutan,” ujar Dubes Abdul Aziz.
Dalam rapat tersebut juga dibahas kesiapan teknis penyelenggaraan, termasuk transportasi udara, pemenuhan layanan konsumsi dan akomodasi, serta integrasi sistem data pergerakan jemaah melalui platform digital Kemenhaj yang akan diselaraskan dengan sistem mitra di Saudi. (hud/det).