Lakpesdam–Fatayat NU dan Pemkab Tojo Una-Una Perkuat Kolaborasi melalui Sekretariat Bersama Program INKLUSI
RISALAH NU ONLINE, Ampana, Tojo Una-Una – Komitmen memperkuat pembangunan yang inklusif di Kabupaten Tojo Una-Una terus diperkuat melalui kolaborasi antara Lakpesdam PBNU, PC Fatayat NU Kabupaten Tojo Una-Una, dan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Salah satu langkah strategis yang didorong dalam penguatan kerja sama tersebut ialah pembentukan sekretariat bersama Program INKLUSI sebagai pusat koordinasi layanan dan pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak di daerah.
Hal tersebut mengemuka dalam kunjungan koordinasi Tim Program INKLUSI Lakpesdam PBNU bersama PC Fatayat NU Kabupaten Tojo Una-Una ke Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Tojo Una-Una di Ampana Kota, Rabu (6/5/2026).
Tim Lakpesdam PBNU dipimpin oleh Ade Cahyadi selaku Project Admin and Finance Manager, sementara tim sub-mitra diwakili oleh Salwa Salzabilla sebagai Field Coordinator bersama tim pelaksana lokal Program INKLUSI. Delegasi diterima langsung oleh Kepala Dinsos PPPA Kabupaten Tojo Una-Una, Darmawan Suaib, didampingi Azizah Bafadal selaku Kabid P3A, Fahrianti M. Lahay selaku Ketua UPTD PPA, Amson Amin Patanda selaku Kepala KUA Ampana Kota, serta jajaran staf terkait.
Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi dan koordinasi kelembagaan, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk memperkuat keberlanjutan Program INKLUSI di Kabupaten Tojo Una-Una. Mengingat Kepala Dinsos PPPA baru menjabat sekitar empat bulan, tim Lakpesdam PBNU memaparkan secara menyeluruh latar belakang Program INKLUSI, capaian pelaksanaan program sepanjang 2024–2025, hingga arah pengembangan program pada tahun 2026.
Dalam kesempatan itu, Ade Cahyadi menjelaskan bahwa Program INKLUSI merupakan program kerja sama Pemerintah Indonesia dan DFAT Australia yang dipimpin oleh BAPPENAS bersama kementerian terkait sebagai komite pengarah. Program ini berfokus pada penguatan pembangunan inklusif dengan melibatkan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil sebagai mitra strategis.
“Program INKLUSI hadir untuk memperkuat kolaborasi antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif, khususnya dalam isu perlindungan perempuan, pencegahan perkawinan anak, serta penguatan kelompok rentan. Dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan dan dampak program di masyarakat,” ujar Ade.
Selain memaparkan capaian program, tim juga menyampaikan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor melalui pembentukan sekretariat bersama Program INKLUSI. Menurut Ade, keberadaan sekretariat bersama akan menjadi ruang koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, layanan perlindungan perempuan dan anak, serta para pemangku kepentingan lainnya.
“Sekretariat bersama ini diharapkan bukan hanya menjadi ruang administratif, tetapi menjadi pusat kolaborasi, ruang konsolidasi program, sekaligus tempat penguatan layanan dan advokasi masyarakat, terutama bagi perempuan dan anak yang membutuhkan pendampingan,” tambahnya.
Salwa Salzabilla turut menjelaskan bahwa selama pelaksanaan program, koordinasi lintas sektor menjadi salah satu kebutuhan utama dalam memastikan layanan berjalan cepat dan terintegrasi. Oleh karena itu, keberadaan sekretariat bersama dinilai penting untuk memperkuat efektivitas kerja lapangan sekaligus mendekatkan layanan kepada masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinsos PPPA Kabupaten Tojo Una-Una, Darmawan Suaib, menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi Program INKLUSI yang selama ini telah berjalan di Kabupaten Tojo Una-Una. Ia menilai program tersebut telah membantu pemerintah daerah dalam memperkuat isu perlindungan perempuan dan anak melalui pendekatan kolaboratif berbasis masyarakat.
“Kami melihat Program INKLUSI telah memberikan kontribusi yang baik di Kabupaten Tojo Una-Una. Karena itu, pemerintah daerah siap memberikan dukungan agar kerja sama ini semakin kuat dan berkelanjutan, termasuk melalui fasilitasi sekretariat bersama yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk penguatan koordinasi dan pelayanan,” ujar Darmawan.
Sebagai bentuk dukungan konkret, pemerintah daerah memberikan izin penggunaan ruangan di kantor UPTD PPA sebagai Sekretariat Bersama Program INKLUSI di Kabupaten Tojo Una-Una. Sekretariat tersebut nantinya akan digunakan sebagai pusat koordinasi program, ruang konseling dan pendampingan, tempat pertemuan lintas sektor, serta pusat penguatan jejaring dalam penanganan isu perlindungan perempuan dan anak.
Keberadaan sekretariat bersama juga diharapkan dapat memperkuat integrasi layanan antara pemerintah daerah, KUA, lembaga pendidikan, organisasi perempuan, dan masyarakat sipil dalam upaya pencegahan perkawinan anak serta perlindungan terhadap kelompok rentan.
Lebih lanjut, pemerintah daerah turut mendorong penguatan kerja sama melalui peningkatan nota kesepahaman (MoU) di tingkat Bupati yang akan difasilitasi oleh Sekretaris Daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga akan mendorong penerbitan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan sejumlah dinas terkait, termasuk Dinsos PPPA, KUA, dan Dinas Pendidikan agar implementasi program memiliki dukungan kelembagaan yang lebih kuat.
Sebagai bagian dari agenda kunjungan, tim Lakpesdam PBNU bersama PC Fatayat NU Kabupaten Tojo Una-Una juga meninjau langsung fasilitas gedung UPTD PPA yang akan difungsikan sebagai sekretariat bersama. Dalam peninjauan tersebut, Kepala Dinsos PPPA turut memberikan arahan terkait proses administratif penggunaan aset daerah melalui mekanisme pinjam-pakai sesuai ketentuan yang berlaku.
Penguatan sekretariat bersama ini menjadi langkah penting dalam memastikan keberlanjutan Program INKLUSI di Kabupaten Tojo Una-Una sekaligus mempertegas komitmen bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat sipil dalam membangun sistem perlindungan perempuan dan anak yang lebih inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan.