Ubaidillah Sadewa,
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, Wakil Sekretaris PWNU DKI Jakarta, dan Cucu Menantu KH Abdul Wahab Chasbullah
Gemuruh interupsi dalam sidang Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama di Jombang bak hempasan badai. Perdebatan tak kunjung menemukan titik temu, sementara ketegangan antarmuktamirin kian memuncak. Di tengah suasana itulah KH Mustofa Bisri (Gus Mus) berdiri.
Dengan suara bergetar, beliau mengaku malu kepada para muassis NU karena muktamar yang seharusnya menjadi teladan justru dipenuhi kegaduhan. Bahkan, demi mengembalikan suasana persaudaraan, Gus Mus menyatakan kesediaannya mencium kaki para muktamirin dan memohon maaf kepada mereka. Sikap yang sesungguhnya tidak perlu beliau lakukan itu perlahan meredakan ketegangan dan mengembalikan kewibawaan sidang.
Namun, yang paling membekas dari pidato Gus Mus bukan hanya air matanya. Di hadapan para muktamirin, beliau mengutip tajuk sebuah surat kabar di Jawa Timur: “Muktamar NU Gaduh, Muktamar Muhammadiyah Teduh.” Kalimat itu bukan sekadar kutipan berita, melainkan cermin yang memperlihatkan bagaimana kegaduhan di dalam ruang sidang telah menjelma menjadi citra di ruang publik. Sejak saat itu, muktamar bukan lagi hanya peristiwa yang disaksikan para peserta, tetapi juga narasi yang dibentuk media dan dikonsumsi masyarakat luas.
Pengingat yang disampaikan Gus Mus tidak berhenti sebagai kenangan Muktamar ke-33. Justru hari ini, ketika setiap orang dapat ‘menjadi’ media, kegelisahan itu terasa semakin relevan.
Jika dahulu citra Nahdlatul Ulama dibentuk oleh ruang redaksi media massa, kini ia dapat dibangun—atau bahkan diruntuhkan—oleh siapa saja yang memegang telepon genggam. Sebuah peristiwa dapat seketika berubah menjadi opini publik, sebelum sempat dipahami secara utuh.
Tentang media, lanskapnya telah berubah jauh. Ketika Muktamar ke-33 NU berlangsung di Jombang pada 2015, arus informasi belum sedemikian deras. Media sosial belum menjadi rujukan utama, video pendek belum tersebar dalam hitungan detik, dan percakapan publik masih banyak bergantung pada ruang redaksi media massa. Sebuah peristiwa memerlukan proses sebelum akhirnya menjadi konsumsi publik.
Keadaan itu berbeda dengan hari ini. Peristiwa yang terjadi dalam Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Ploso, Kediri (20–22 Juni 2026), menjadi contoh yang nyata. Tayangan saling tunjuk yang berlangsung di hadapan para kiai seketika beredar di media sosial, dipotong menjadi berbagai cuplikan, lalu menyebar tanpa menunggu penjelasan utuh mengenai konteksnya. Dalam hitungan menit, ruang digital telah membentuk persepsinya sendiri.
Perubahan itu terjadi karena media sosial menggeser secara mendasar cara informasi diproduksi dan disebarkan. Jika dahulu terdapat batas yang tegas antara produsen, distributor, dan konsumen informasi, kini ketiganya dapat dijalankan oleh satu orang sekaligus.
Seseorang dapat merekam sebuah peristiwa, menambahkan narasi melalui caption, mengunggahnya ke berbagai platform, lalu ikut membentuk opini melalui kolom komentar. Di ruang seperti ini, algoritma tidak bekerja berdasarkan pertimbangan moral, melainkan berdasarkan apa yang paling mampu menarik perhatian dan menjadi viral.
Fenomena itulah yang saya sebut sebagai homeless media: ruang informasi yang tidak memiliki rumah redaksi, tidak mengenal mekanisme penyuntingan, dan tidak menyediakan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Informasi bergerak begitu cepat, tetapi sering kali kehilangan konteks, verifikasi, dan tanggung jawab.
Jika dahulu Gus Mus mencemaskan citra Nahdlatul Ulama yang dibentuk oleh satu tajuk surat kabar, hari ini kegelisahan itu berlipat ganda. Satu video berdurasi beberapa detik, satu potongan gambar, atau satu kalimat yang dilepaskan dari konteksnya dapat membentuk persepsi jutaan orang jauh lebih cepat daripada penjelasan yang utuh.
Boleh jadi, video yang beredar dari Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Ploso tidak bermula dari pemberitaan media konvensional, sebagaimana tajuk surat kabar yang dikutip Gus Mus pada 2015. Sangat mungkin, ia lahir dari seorang peserta yang sekaligus menjadi perekam, penyunting, pengunggah, penyebar, sekaligus konsumennya sendiri. Informasi bergerak tanpa melewati ruang redaksi, tanpa proses verifikasi, dan tanpa ada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban.
Di situlah homeless media memperlihatkan pengaruhnya. Ia tidak sekadar mempercepat penyebaran informasi, tetapi juga memisahkan sebuah peristiwa dari konteksnya. Yang sampai kepada publik bukan lagi keseluruhan kejadian, melainkan potongan-potongan yang paling mudah memancing emosi.
Lebih mengkhawatirkan lagi, ruang tanpa rumah itu kerap menggunakan simbol, bahasa, dan atribut yang sangat akrab dengan dunia pesantren sehingga tampak seolah-olah mewakili suara Nahdlatul Ulama, padahal belum tentu demikian.
Jika kecenderungan ini terus berlangsung, tantangan Muktamar ke-35 di Tambakberas, Jombang, pada 27–31 Agustus 2026, bukan semata menjaga ketertiban di dalam ruang sidang, melainkan juga menjaga kewibawaan Nahdlatul Ulama di ruang digital. Sebab, sebelum sebuah keputusan dipahami secara utuh, potongan-potongan peristiwa dapat lebih dahulu membentuk persepsi publik dan menggiring penilaian yang belum tentu sejalan dengan kenyataan.
Pada saat yang sama, kita perlahan mengikis salah satu watak penting budaya pesantren: kesabaran dalam menjalani proses. Pesantren mengajarkan bahwa tidak setiap peristiwa harus segera disimpulkan, tidak setiap keinginan harus segera dipenuhi, dan tidak setiap persoalan harus dijawab seketika.
Sebaliknya, ekosistem media hari ini justru mendorong segala sesuatu berlangsung serbacepat: cepat direkam, cepat diunggah, cepat dikomentari, cepat disebarkan, dan sering kali juga cepat dihakimi.
Kembali ke Tambakberas
KH Abdul Wahab Chasbullah (Mbah Wahab), pendiri sekaligus penggerak Nahdlatul Ulama, hidup pada masa ketika pertarungan gagasan dan narasi keagamaan berlangsung tidak kalah sengit dibanding hari ini.
Beliau menyadari bahwa menjaga Nahdlatul Ulama tidak cukup dilakukan melalui mimbar, forum bahtsul masail, atau ruang-ruang pengajian. Perjuangan itu juga harus berlangsung melalui media yang mampu menyampaikan gagasan, menjelaskan sikap organisasi, sekaligus merawat pandangan para kiai agar tidak tenggelam oleh arus informasi yang berkembang di ruang publik.
Kesadaran itulah yang mendorong Mbah Wahab merintis tradisi pers di lingkungan Nahdlatul Ulama. Bersama para pendiri NU lainnya, beliau mengelola Swara Nahdlatoel Oelama, yang mulai terbit pada 1927 sebagai media resmi pertama NU.
Ketika jangkauan organisasi semakin meluas, lahirlah Oetoesan Nahdlatoel Oelama pada 1928 untuk menjangkau pembaca yang lebih luas dengan bahasa Melayu. Tradisi itu kemudian berkembang melalui Berita Nahdlatoel Oelama yang terbit sejak 1931 dan kelak menjadi salah satu media penting dalam menyebarkan pemikiran, keputusan, dan sikap resmi Nahdlatul Ulama.
Bagi Mbah Wahab, media bukan sekadar alat menyebarkan informasi, melainkan bagian dari perjuangan menjaga marwah jam’iyah. Karena itu, penyelenggaraan Muktamar ke-35 di Tambakberas, Jombang, bukan hanya menghadirkan tantangan pada aspek persidangan dan pengambilan keputusan, tetapi juga pada cara organisasi mengelola informasi.
Di tengah derasnya homeless media, Nahdlatul Ulama memerlukan lebih banyak ruang informasi yang memiliki rumah: rumah nilai, rumah penyuntingan, rumah tanggung jawab, dan rumah akhlak. Sebab, bukan kecepatan yang akan menjaga marwah organisasi, melainkan ketepatan, kejernihan, dan amanah dalam menyampaikan informasi.
Saya meyakini, tidak sedikit santri, kader, dan warga Nahdlatul Ulama yang memiliki kemampuan mengelola media, baik media konvensional maupun media digital. Kemampuan itu merupakan modal yang sangat berharga. Yang dibutuhkan bukan sekadar kecakapan memproduksi konten, melainkan kesediaan meneladani cara Mbah Wahab memandang media: sebagai ikhtiar merawat persatuan, memperkuat pemikiran, dan mengabdikan seluruh kerja jurnalistik bagi kemaslahatan Nahdlatul Ulama. Di tengah zaman ketika setiap orang dapat menjadi media, barangkali itulah warisan Mbah Wahab yang paling layak kita hidupkan kembali.