Munas-Konbes NU 2023 Bahas Isu-isu Penting Kebangsaan dan Keumatan

RISALAH NU – JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama 2023 dari 18-20 September 2023 di Pesantren Al-Hamid, Cilangkap dan Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur. Munas dan Konbes NU rencananya akan dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Demikian dituturkan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dalam konferensi pers Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya Nomor 164, Jakarta Pusat, Sabtu 2 September 2023. “Insyaallah akan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Ir H Joko Widodo tanggal 18 september 2023,” ungkapnya dihadapan para awak media.

Munas dan Konbes merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah muktamar, yang diikuti oleh pengurus besar pleno dan pengurus wilayah NU. Munas akan membahas berbagai isu kontemporer dari sudut pandang keagamaan. Sedangkan Konbes akan membicarakan desain operasional jamiyah Nahdlatul Ulama. Mengusung tema “Mendampingi Umat, Memenangi Masa Depan”.

Sementara itu, Ketua SC Munas dan Konbes NU 2023 KH Abdul Ghofur Maemon mengatakan bahwa isu yang krusial dalam Munas dan Konbes kali ini tentu merupakan isu-isu menarik yang benar-benar ditunggu oleh ummat. Ada komisi maudhu’iyah terutama diantaranya membahas masalah al i’anah ‘alal ma’siyah, dan lain sebagainya. “Alhamdulillah, ini sudah selesai finalisasi draft Munas. Ada 6 komisi, 3 komisi di Konbes, dan 3 komisi di Munas,” ujarnya usai rapat finalisasi di hotel Acacia, Jakarta, Selasa September 2023.

Dikatakannya, hal-hal yang dianggap oleh umat Islam tidak boleh tetapi itu justru dilakukan oleh umat lain, misalnya bagaimana sikap NU, pemerintah ketika memfasilitasi kemaksiatan. “Apakah ini masuk kategori membantu atau itu merupakan kerjasama antar umat,” ungkapnya.

Di dalam Munas nanti lanjutnya, ada komisi waqi’iyah diantaranya membahas masalah penyembelihan hewan dam dan juga pembagian daging, pendistribusian dagingnya. Jadi, pengelolaannya seperti apa, peran pemerintah seperti apa dan sikap NU apa yang bisa dilakukan untuk kemajuan sistem kelola haji di Indonesia.

“Apakah itu misalnya disembelih di Indonesia lalu dagingnya dikelola oleh kita sendiri, siapa yang mengelola, itu yang akan dibahas di waqi’iyah,” ujar Gus Ghofur.

“Sementara di komisi qonuniyah, ada 5 hari sekolah yang menggurus sekolah-sekolah diniyah, juga berbicara mengenai Undang-Undang pesantren, bagaimana nasib Undang-Undang pesantren dan seterusnya,” tambahnya.

Isu Pilpres 2024

Kaitannya dengan tahun 2024 (pilpres), Kata Gus Ghofur, ada kaitannya dengan misalnya hubungan antara umaro’ dengan ulama. Apa yang harus dilakukan umaro’ dan apa yang harus dilakukan oleh ulama, hubungannya seperti apa, sikap NU terhadap Pilpres bagaimana, Pilkada, Pileg dan lain sebagainya.

“Di 2024 apakah NU benar-benar netral atau misalnya mengarah kepada salah satu, ini juga salah satu isu-isu yang krusial, pedomannya akan seperti apa?,” tutut Gus Ghofur.

Lebih jauh Gus Ghofur mengatakan, bahwa pada komisi rekomendasi, diantaranya membahas tentang perampasan aset oleh negara. Tanah yang selama ini dikelola oleh masyarakat bertahun-tahun mulai dari mbah-mbahnya tapi tidak memiliki sertifikat, apakah negara ini berhak untuk merampasnya begitu saja, mengambilnya atas dasar karena tidak mempunyai sertifikat.

“Nah keputusan Muktamar NU Lampung itu melarang itu. Bahwa tanah yang telah dikelola oleh rakyat bertahun-tahun bahkan sudah dikelola sebelum Indonesia merdeka tetapi kekurangan data-data, keputusan Lampung mengatakan itu tidak boleh diambil alih oleh pemerintah dan itu salah satu materi yang akan disampaikan di komisi rekomendasi,” ungkapnya.

Isu-isu ini juga berkaitan dengan masalah hubungan antara pemerintah dengan ulama, kewajiban ulama memberi nasihat. “Tentu masih ada komisi-komisi lain seperti misalnya adalah pengelolaan aset rumah sakit, tata kelola wakaf di lingkungan NU, karena NU ini punya wakaf yang banyak dan tata kelolanya belum ada. Sekarang sedang di draft dan akan diputuskan di Munas tata kelolanya seperti apa,” tegas Gus Ghofur.

Kemudian lanjutnya, yang internal-internal diantaranya, kalau ada konflik di tubuh PC, MWC, dan pengurus wilayah. Cara penyelesaiannya seperti apa, ini juga dibahas secara mendalam dan akan menjadi peraturan perkumpulan.

“Jadi, ada lima peraturan perkumpulan baru, ada 12 yang direview termasuk rangkap jabatan. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa yang masuk dalam kategori rangkap jabatan,” ungkapnya.

Karena banyak isu-isu yang akan dibahas di Munas. Menurut Gus Ghofur, salah satu cara penyampaiannya harus keras-keras. Maksudnya kita benar-benar menyampaikan kepada warga Nahdliyyin bahwa NU jangan sampai ikut-ikutan terbawa arus dunia politik yang sedang ramai sekarang ini.

“Kita tetap bekerja, tetap berpikir tentang kemashlahatan umat. Isu yang kita sampaikan ini kita sampaikan dengan sepenuh yang kita miliki agar warga Nahdliyyin tetap on the track. PBNU akan tetap menyertai warga nahdliyyin untuk mencapai masa depan,” pungkasnya.

Munas dan Konbes NU akan diikuti seluruh Pengurus Wilayah NU (PWNU), ulama sepuh, dan para pengasuh pondok pesantren di lingkungan NU dengan total peserta diperkirakan mencapai 600 orang. Pembukaan akan berlangsung di Pesantren Al-Hamid, sementara sidang pleno dan pembahasan komisi akan digelar di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur. (yudo/hud)

Leave A Reply

Your email address will not be published.