Pastikan Haji 2024 Lebih Baik, Ketua DPD RI Pertemuan dengan Konjen Jeddah

RISALAH NU ONLINE, JEDDAH – Banyaknya aspirasi dan keluhan yang diterima DPD RI atas penyelenggaraan ibadah Haji 2023 lalu, membuat Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bergerak cepat untuk melihat langsung dan mendapat komitmen peningkatan pelayanan haji 2024 dari para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan haji.

Dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Jeddah-Arofah-Mina-Makkah-Madinah, Ketua DPD RI juga mempertemukan Jajaran KJRI Jeddah dengan Kantor Urusan Haji di Jeddah. Pertemuan yang digelar Kamis (7/12/2023) waktu setempat itu dihadiri oleh Konjen RI Jeddah Yusran Bahauddin Ambary, Staf Teknis Urusan Haji-1 Nasrullah Jassam, Staf Teknis Urusan Haji-2 Muhammad Luthfi Makki, dan Koordinator Protokol/Pelaksana Fungsi Pensosbud-2 M. Ilham Effendy.

LaNyalla menyampaikan empat klaster keluhan yang masuk ke DPD RI, yakni, keterlambatan bus jemputan Jamaah di Muzdalifah, konsumsi sebelum ke Arafah dan setelah dari Mina yang tidak tersedia, over kapasitas pemondokan Jamaah, terutama di tenda Mina, lalu toilet di Arafah yang kurang, dan fasilitas untuk jamaah lanjut usia yang kurang.

“Selain itu, saya juga ingin mendengar langsung kesiapan Indonesia terhadap perubahan regulasi Kerajaan Saudi, terkait penghapusan zonasi tenda di Mina, melalui metode siapa cepat dia dapat (first come first). Apakah Indonesia sudah memilih plot lokasi, dan akan mengajukan bidding lokasi tersebut. Seberapa kesiapan kita?,” tanya LaNyalla.

Ketua DPD RI juga menyinggung perlunya koordinasi yang lebih intens antara Kantor Urusan Haji Kemenag RI dengan Konjen RI Jeddah. Mengingat beberapa tenaga kerja pendamping jamaah haji diambil dari para pekerja Migran yang sudah menetap di Arab Saudi, baik mahasiswa maupun non-mahasiswa.

Hero Banner 1080 X 400

“Saya kira perlu keterlibatan Fungsi Bidang Tenaga Kerja di KJRI Jeddah, paling tidak untuk memberikan justifikasi data latar belakang para pekerja migran yang ada di Saudi. Sehingga Kantor Urusan Haji tidak salah pilih orang yang punya latar belakang permasalahan atau sedang bermasalah di Saudi,” tandasnya.

Baca Juga :   Grand Syekh Al Azhar: BAZNAS Sukses Jadi Pilar Gerakan Zakat

Karena seperti diketahui, Kemenag membutuhkan sekitar 800 pekerja migran, terutama yang sudah bermukim di Saudi, sebagai tenaga pendukung Haji 2024. Sementara tidak semua mukimin di Saudi tinggal sesuai prosedur. Masih ditemukan puluhan orang yang tinggal di Saudi karena tidak pulang setelah umroh dan banyak di antaranya yang bermasalah dengan pemberi kerja sebelumnya, sehingga mereka kehilangan paspor, karena ditahan majikan pemberi kerja.

Atas hal itu, Konjen RI Jeddah Yusran B Ambary mengaku berterima kasih atas perhatian Ketua DPD RI. Pihaknya juga memaparkan bahwa program pasporisasi terhadap warga Indonesia di Saudi terus dilakukan. Bahkan di tahun ini dipermudah, tanpa harus melibatkan tim khusus dari kementerian dan lembaga di Jakarta untuk datang ke Saudi. Tetapi langsung ditangani KJRI.

Evaluasi Kantor Urusan Haji

Sementara perwakilan Kantor Urusan Haji Nasrullah Jassam menyatakan Kemenag RI telah melakukan evaluasi, telaah dan pengambilan langkah atas permasalahan Haji 2023. “Terkait penjemputan di Muzdalifah yang terlambat, memang tidak hanya menimpa jamaah Indonesia, tetapi semua jamaah haji. Sehingga kami sudah menyampaikan nota protes terhadap Kementerian Haji Saudi,” tuturnya.

Sementara persoalan konsumsi di Mina pada Haji tahun 2023, diakibatkan suplai air bersih yang terhambat. Sehingga menimbulkan persoalan di dapur umum Mina. Sedangkan untuk kekurangan jumlah toilet, khususnya di Arafah, Kemenag sudah mendapat komitmen dari Kementerian Haji Saudi untuk penambahan jumlah. Dari sebelumnya dengan rasio 1/150 menjadi 1/50.

“Menyangkut over kapasitas jamaah di tenda Mina memang agak susah solusinya, karena memang rasionya di angka 0,9 meter persegi per jamaah. Padahal idealnya 1 sampai 1,5 meter persegi per jamaah. Kalau di Arafah kita mendapat rasio 1,2 meter persegi per jamaah,” tukasnya.

Baca Juga :   PCI IPPNU Hong Kong di Lantik, Targetkan Pendirian PCI di 32 Negara

Sedangkan suplay listrik yang sebelumnya dari generator, untuk tahun 2024 nanti dipastikan langsung dari pembangkit listrik Saudi. Sehingga arus yang masuk lebih stabil, diharapkan penerangan dan AC akan lebih stabil dan dingin.

Terkait regulasi baru dari Kementerian Haji Saudi tentang pemilihan lokasi tenda di Mina dan Arafah, diungkap Nasrullah bahwa Indonesia masih mempertimbangkan dengan cermat. Mengingat lokasi yang lebih mendekat ke Jamarat, mobilisasi jamaah diatur melalui kereta api. “Akan lebih sulit mobilitas melalui kereta api, mengingat jamaah haji Indonesia jumlahnya mencapai 241 ribu di tahun 2024 nanti,” imbuhnya.

Nasrullah meyakinkan Ketua DPD RI, bahwa pelaksanaan Haji 2024 akan lebih baik. Karena semua kebijakan yang diambil pemerintah melalui Kemenag RI mendasarkan kepada aturan yang diperketat dan pagu anggaran yang lebih tinggi, serta persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi. Termasuk jarak pemondokan jamaah di Makkah yang paling jauh hanya boleh di kisaran 4 kilometer.

“Selain penyediaan shuttle bus khusus Indonesia, kami juga memastikan tidak ada lagi lokasi pemondokan yang jauh, atau jalanan yang sulit diakses. Kalau jaman dulu ada lokasi di Bakhutmah, yang jalannya naik turun dan berbukit, atau Kuday yang terlalu jauh, sekarang sudah dihapus dari peta ploting lokasi pemondokan Jamaah Haji Indonesia,” ungkapnya.

Kemenag RI telah menentukan lokasi, masing-masing di Jarwal, Mahbas Jin, Raudha dan yang terdekat di Misfalah, sekitar 800 meter dari Masjidil Haram. Sedangkan yang terjauh di Syisyah, sekitar 4,3 kilometer dari Masjidil Haram. “Semua pemondokan itu minimal setara dengan hotel Bintang 3, atau 4,” tambah Nasrullah.

Terkait penambahan Kuota 20 ribu Jamaah dari Kerajaan Saudi, pihak Kemenag melalui Kantor Urusan Haji mengaku siap. Karena pemberian Kuota tambahan tersebut tidak mendadak seperti yang terjadi di musim Haji tahun 2023.

Baca Juga :   FASILITAS MEDIS GAZA LUMPUH USAI ISRAEL HANCURKAN RS INDONESIA

“Terakhir yang dapat kami sampaikan, terhadap Jamaah Haji Lansia, kami di Indonesia mengubah kebijakan melalui pemeriksaan Kesehatan terlebih dahulu, baru pelunasan. Kalau sebelumnya, setelah lunas baru pemeriksaan Kesehatan, sekarang kita balik. Sehingga calon jamaah yang diketahui memiliki penyakit komorbid yang berat, akan terdeteksi di awal, sebelum melunasi biaya haji,” pungkasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPD RI didampingi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin Alamsyah dan Ichsanuddin Noorsy, serta sejumlah staf kesekjenan DPD RI. Sebelumnya, Ketua DPD RI telah meninjau langsung aktivitas peningkatan layanan di Arafah dan Mina. LaNyalla mengaku sengaja melakukan kunjungan ke lokasi secara non protokoler, karena untuk melihat secara langsung dan mendadak, peningkatan kualitas yang dijanjikan Kementerian Haji Saudi. (hud)

Leave A Reply

Your email address will not be published.