RISALAH NU ONLINE, JAKARTA – Sebagai persiapan menuju Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) ketiga pada 2027, KUPI menggelar Dialog Publik di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (12-14/12/2025).
Acara ini merupakan bagian dari Halaqah Kubra yang bertujuan menjaring aspirasi masyarakat luas agar gerakan keulamaan perempuan tetap relevan dan menyentuh akar persoalan umat.
Forum ini dibuka dengan bertujuan mendengarkan langsung pandangan, pengalaman, kritik, dan harapan publik agar langkah KUPI ke depan tidak hanya berdasar pada diskusi internal, tetapi juga disinari oleh suara dari lapangan, terutama kelompok rentan.
Rektor UIN Sunan Kalijaga, Noorhaidi Hasan, dalam sambutannya mengingatkan sejarah panjang pergerakan perempuan Indonesia. Ia menyebut Kongres Perempuan pertama pada 22 Desember 1928 di Yogyakarta sebagai titik awal di mana puluhan organisasi perempuan berkumpul memperjuangkan kesetaraan hukum, pendidikan, dan menentang perkawinan paksa.
“Semangat zaman itu masih relevan hingga kini. KUPI meneruskan estafet perjuangan dengan corak keulamaan yang kontekstual,” ujarnya.
Gusti Kanjeng Ratu Hemas, anggota DPD RI yang hadir, menekankan pentingnya sinergi antara gerakan masyarakat sipil dan kebijakan negara. Ia menyatakan komitmen DPD untuk menjadi jembatan, mengingat hampir 35% anggotanya adalah perempuan.
“Kerja KUPI perlu didukung oleh kebijakan negara. DPD siap mendorong agar suara ulama perempuan terdengar di tingkat legislatif,” tegasnya.
Ia juga menyoroti Dokumen Refleksi Nasional Gerakan Keulamaan Perempuan 2022–2025 yang menjadi pedoman strategis, terutama dalam isu kekerasan seksual, kemiskinan perempuan, perubahan iklim, dan penguatan jejaring ulama perempuan.
Sementara itu, Ketua Majelis Musyawarah KUPI, Nyai Hj Badriyah Fayumi, memaparkan fondasi gerakan KUPI yang berdiri di atas tiga perspektif: keadilan hakiki, mubadalah (kesalingan), dan ma’ruf (kebaikan bersama). Ia menjelaskan empat misi utama yang akan diperdalam dalam Halaqah Kubra, mulai dari produksi pengetahuan berdampak, penguatan kepemimpinan ulama perempuan, hingga literasi sejarah keulamaan perempuan.
“Kami tidak hanya memproduksi pengetahuan, tetapi juga mengadvokasi dan mendakwahkannya untuk transformasi sosial nyata,” jelas Badriyah.
Ia juga menyebut sejumlah pengakuan internasional yang telah diraih KUPI, seperti masuk tiga besar penerima Tulip Award dari Pemerintah Belanda untuk pembelaan HAM perempuan, serta menjadi bahan kajian khusus di jurnal internasional Afrika.
Ekalavya